Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH telah resmi membuka pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang 67 pada Jumat (3/5) mendatang. Kartu Prakerja merupakan sebuah program yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi kerja dan wirausaha di Indonesia. Program ini ditujukan khusus untuk para pencari kerja (job seekers), pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), serta pelaku usaha mikro yang membutuhkan peningkatan kompetensi tanpa sedang mengikuti pendidikan formal.
Peserta yang berhasil lolos seleksi pada gelombang 67 akan memperoleh dana insentif yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, modal usaha, dan pembayaran cicilan kredit. Selain itu, program ini juga terbuka bagi semua peserta yang ingin meningkatkan kompetensi diri mereka.
Rincian insentif yang diberikan pada gelombang 67 mencakup biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pasca pelatihan sebesar Rp600.000, serta insentif pengisian survei sebesar Rp50.000 yang diberikan dua kali.
Namun, sebelum peserta dapat mengklaim insentif tersebut, mereka diwajibkan untuk memenuhi sejumlah persyaratan dan melaksanakan proses pendaftaran untuk program Kartu Prakerja gelombang 67.
Posko pengaduan yang dibuka oleh Suku Dinas Pendidikan (Sudindik) Wilayah II Jakarta Barat itu ditujukan untuk menerima keluhan para calon murid terkait masalah teknis pendaftaran.
Pemprov meminta masyarakat yang ingin ikut program ini untuk menyiapkan berkas persyaratan
Pendaftaran untuk bergabung dengan KOWAD dibuka setiap tahun, dengan sejumlah persyaratan. Simak persyaratan apa saja yang diperlukan sebelum mendaftar.
Pengumuman Tender Ulang Saluran
Proses pendaftaran bisa dilakukan secara online melalui situs resmi TNI. Calon harus mengisi formulir registrasi dengan data yang benar, seperti alamat email, nomor KTP/NIK, dan NIM jika ada.
SEBANYAK dua bakal pasangan calon (paslon) kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, kini sudah melengkapi berkas pendaftaran mereka.
The Washington Post mengumumkan PHK massal terhadap 33% karyawannya. Langkah ini memicu kritik tajam, termasuk dari mantan pemimpin redaksi Marty Baron.
Rencana penambahan layer baru cukai rokok berpotensi menggulung tikar industri Sigaret Kretek Tangan (SKT),
13 petugas damkar itu juga belum menerima gaji mereka pada Desember 2025
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal mengungkapkan lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2025 banyak terjadi pada industri padat karya.
Kebijakan yang terlalu ketat, tumpang tindih, atau tidak proporsional dinilai menjadi pemicu meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved