Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PENDAMPINGAN yang konsisten terhadap sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sangat dibutuhkan agar upaya pemberdayaan dan peningkatan kinerja sektor ekonomi rakyat itu dapat berkelanjutan.
"Di tengah sejumlah tantangan yang ada saat ini upaya peningkatan kinerja sektor UMKM harus dibarengi dengan pendampingan yang berkelanjutan untuk memastikan target pengembangan sektor ekonomi kerakyatan itu tercapai," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/4).
Catatan Center of Reform on Economic (CORE) mengungkapkan ada indikasi penurunan impor bahan baku serta barang modal yang merupakan salah satu indikasi menurunnya produktivitas masyarakat Indonesia.
Baca juga : Ancaman Produk Impor terhadap Sektor UMKM Harus Segera Diantisipasi
Data Badan Pusat Statistik (BPS) secara umum mencatat nilai impor Indonesia pada Maret 2024 mencapai US$ 17,96 miliar, turun 2,60% jika dibandingkan dengan Februari 2024 atau turun 12,76% jika dibandingkan dengan nilai impor Maret 2023.
Padahal Kementerian Koperasi dan UKM mencatat ada 52,77 juta UMKM pada 2009, 57,9 juta UMKM pada 2013 dan 64 juta UMKM pada 2023 atau tumbuh sekitar 2,41% per tahun.
Menurut Lestari, sejumlah indikasi tersebut harus segera diantisipasi dengan berbagai upaya agar peningkatan produktivitas sektor UMKM dapat terus dilakukan dalam rangka memperkuat ekonomi kerakyatan dalam mendorong perekonomian nasional.
Baca juga : Dorong Penguatan UMKM dalam Rangka Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, perlu ada kolaborasi yang kuat antarkementerian dan lembaga dalam menerapkan kebijakan pengembangan sektor UMKM.
Karena, ujar Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, di tengah berbagai tantangan ekonomi global penguatan sektor UMKM saat ini tidak semata masalah pembiayaan.
Lebih dari itu, tambah dia, juga memerlukan pendampingan agar para pelaku UMKM dapat naik kelas dan mampu beradaptasi dengan perkembangan pasar dan teknologi.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dapat bersama-sama mewujudkan sektor UMKM nasional semakin berdaya saing untuk kemudian naik kelas, dan mampu terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. (Z-7)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan ekosistem digital demi mendukung kreativitas anak bangsa.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong pemanfaatan perpustakaan sebagai bagian upaya peningkatan minat baca dan literasi generasi penerus bangsa.
DALAM menghadapi ketidakpastian politik internasional, Indonesia harus konsisten mempertahankan sikap sebagai pendukung perdamaian abadi, sesuai amanat konstitusi.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat soroti rendahnya nilai TKA SMA (Matematika 36,10). Desak perbaikan sistem pendidikan & fokus nalar kritis.
Data BPS dalam Survei Sosial Ekonomi pada Maret 2024, sekitar 22,5 juta orang atau 8,23% penduduk Indonesia menyandang disabilitas.
Menurut Lestari, sejumlah catatan itu memperlihatkan kekerasan terhadap anak merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan penanganan yang menyeluruh.
Selain mahasiswa Polstat STIS yang terdiri dari 227 mahasiswa dan 283 mahasiswi, BPS juga mengerahkan 50 pegawai BPS Pusat, serta pegawai BPS di kabupaten/kota terdampak.
AKHIR 2025 publik dikejutkan hasil tes kemampuan akademik (TKA) jenjang SMA yang menunjukkan rata-rata nilai mata pelajaran wajib berada pada level yang relatif rendah.
Harga cabai rawit yang sempat membubung hingga Rp75.000 per kg, sekarang Rp38.000 per kg. Pun, cabai besar merah harga jual di pedagang Rp40.000 per kg.
BPS mencatat inflasi Desember 2025 sebesar 0,64 persen (mtm). Kelompok makanan, minuman, dan tembakau, khususnya cabai rawit dan daging ayam, menjadi penyumbang terbesar.
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman memberikan pandangan terkait angka inflasi Desember 2025.
Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menjadi kelompok provinsi dengan tingkat inflasi bulanan tertinggi pada Desember 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved