Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), akan menyerahkan 10.323 Sertipikat Tanah Elektronik hasil redistribusi tanah di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, pada Selasa (30/4).
Menurut Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN, Lampri, setidaknya ada 5.000 perwakilan yang akan hadir langsung di lokasi penyerahan sertipikat di GOR Tawang Alun, Banyuwangi.
"Total sertipikat yang akan diserahkan sebanyak 10.323 hasil program Redistribusi Tanah. Semuanya sudah dalam bentuk Sertipikat Tanah Elektronik," jelas Lampri.
Sebagai informasi tambahan, Menteri AHY baru saja menyerahkan sertipikat hasil Konsolidasi Tanah untuk hunian tetap (Huntap) di Petobo, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Selama kunjungannya ke Palu, ia juga memberikan kuliah umum kepada civitas academica Universitas Tadulako pada Minggu (28/4) malam. (Z-10)
Hasil kajian OJK menunjukkan bahwa implementasi Sertipikat-el dan HT-el berpotensi mempercepat proses penyaluran kredit serta meningkatkan akuntabilitas perbankan.
Pembebasan BPHTB tidak hanya akan mempercepat proses sertipikasi tanah rakyat, namun menjadi bentuk nyata amal sosial dan keadilan bagi masyarakat kurang mampu.
prinsip sederhana, namun bermakna, yaitu bekerja dengan hati. Pekerjaan sebagai bagian ibadah
KEMENTERIAN ATR/BPN diminta membatalkan Surat Keterangan (SK) pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dari Kantor Wilayah Pertanahan BPN Kabupaten Tanjung Pinang karena tumpang tindih lahan
Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia terkait pernyataannya soal penertiban tanah nganggur yang sempat viral di media sosial.
Penyusunan dan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan sistem Online Single Submission (OSS) menjadi kunci untuk menarik investasi infrastruktur di Indonesia.
Menko Infrastruktur AHY pastikan pemerintah kawal penuh kesiapan mudik Lebaran tahun ini. Fokus pada perbaikan jalan, kelaikan armada multimoda, hingga target penurunan harga tiket
Menko AHY menilai eskalasi konflik tersebut berpotensi memicu guncangan geopolitik yang akan berdampak pada stabilitas keamanan global, termasuk kawasan Asia Tenggara.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa komunitas Tionghoa memiliki kontribusi nyata.
LKPP dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) dalam memperkuat sistem pengadaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
AHY menegaskan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang merata agar manfaat pembangunan dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
DEWAN Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar Indonesia) mendesak pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved