Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DALAM menyelesaikan masalah lahan untuk pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) di Kalimantan Timur, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono berjanji jajarannya tidak akan melakukan tindakan asal gusur. Hal itu disampaikan Menteri ATR/BPN di sela-sela kunjungan kerjanya di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta, Kamis (25/4).
Lebih lanjut AHY, sapaan akrabnya, meminta agar jajarannya melakukan pengecekan terlebih dahulu. "Jika ada pelepasan kawasan hutan kita harus cek terlebih dahulu apakah ada masyarakat yang menduduki lokasi tersebut. Kalau ada, harus diselesaikan terlebih dahulu, tidak boleh asal gusur," katanya.
AHY mengaku beberapa hari sebelum ini dipanggil secara khusus oleh Presiden Jokowi dengan beberapa menteri di Istana. Menurut dia, harus ada upaya percepatan terkait penuntasan masalah lahan di IKN. Kementerian ATR/BPN, ujarnya, harus mengambil langkah untuk meyakinkan investor bahwa lahan yang akan digunakan untuk bisnis, pengembangan usaha, termasuk pembangunan properti di IKN telah memiliki kepastian hukum. "Harus diyakinkan dulu clear dan clean lahannya. Jangan sampai ada masalah," ujar dia.
Baca juga : AHY: Satgas Antimafia Tanah harus Bergerak Cepat dan Progresif
Menurut dia, percepatan penuntasan masalah lahan tersebut harus mengedepankan pendekatan yang humanis serta menekan munculnya konflik dengan warga setempat. AHY bahkan berpesan agar tidak ada bentrokan-bentrokan yang terjadi di lapangan karena pada akhirnya pemerintah harus mengutamakan masyarakat sendiri.
"Apalagi mereka yang sudah menghuni cukup lama di suatu daerah," ujarnya.
Menurut dia, pemerintah berkomitmen mempercepat pertumbuhan dengan pembangunan, termasuk infrastruktur di IKN secara seimbang tanpa mengenyampingkan aspek keadilan sosial. "Keadilan dan keberpihakan kita pada rakyat kecil inilah yang menjadi kekuatan sekaligus tantangan tersendiri bagi ATR/BPN serta kementerian
lain," ucap AHY. Putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menyebut ada 2.086 hektare lahan bermasalah di Ibu Kota Nusantara (IKN) karena proses ganti rugi yang belum tuntas.
Presiden Jokowi kemudian berpesan untuk menangani persoalan lahan dengan pendekatan yang baik dan tidak boleh ada masyarakat yang merugi atau apalagi menjadi korban dari pembangunan IKN. (Z-2)
AHY menyebut keputusan MK itu akan berdampak pada seluruh partai politik, termasuk Partai Demokrat.
Dukungan tersebut sejalan dengan pandangan AHY mengenai perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, terutama di kalangan pemuda.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan perumahan kunci ketahanan kota hingga inklusi sosial.
Semua pembangunan, baik di Jawa maupun luar Jawa, selalu berawal dari satu hal, lahan. Kalau status lahan tidak jelas, tidak akan ada yang berani membangun.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) enggan memberikan komentarnya terkait isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti posisi ekonomi Indonesia yang masih tertinggal jauh dari negara-negara maju.
Prasetyo menjelaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek pembangunan IKN.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
ANGGOTA Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah mengambil sikap yang tegas terkait Ibu Kota Nusantara (IKN).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved