AHY Janji Tuntaskan Masalah Lahan IKN tanpa Asal Gusur

DALAM menyelesaikan masalah lahan untuk pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) di Kalimantan Timur, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono berjanji jajarannya tidak akan melakukan tindakan asal gusur. Hal itu disampaikan Menteri ATR/BPN di sela-sela kunjungan kerjanya di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta, Kamis (25/4).

Lebih lanjut AHY, sapaan akrabnya, meminta agar jajarannya melakukan pengecekan terlebih dahulu. "Jika ada pelepasan kawasan hutan kita harus cek terlebih dahulu apakah ada masyarakat yang menduduki lokasi tersebut. Kalau ada, harus diselesaikan terlebih dahulu, tidak boleh asal gusur," katanya.

AHY mengaku beberapa hari sebelum ini dipanggil secara khusus oleh Presiden Jokowi dengan beberapa menteri di Istana. Menurut dia, harus ada upaya percepatan terkait penuntasan masalah lahan di IKN. Kementerian ATR/BPN, ujarnya, harus mengambil langkah untuk meyakinkan investor bahwa lahan yang akan digunakan untuk bisnis, pengembangan usaha, termasuk pembangunan properti di IKN telah memiliki kepastian hukum. "Harus diyakinkan dulu clear dan clean lahannya. Jangan sampai ada masalah," ujar dia.

Baca juga : AHY: Satgas Antimafia Tanah harus Bergerak Cepat dan Progresif

Menurut dia, percepatan penuntasan masalah lahan tersebut harus mengedepankan pendekatan yang humanis serta menekan munculnya konflik dengan warga setempat. AHY bahkan berpesan agar tidak ada bentrokan-bentrokan yang terjadi di lapangan karena pada akhirnya pemerintah harus mengutamakan masyarakat sendiri. 
"Apalagi mereka yang sudah menghuni cukup lama di suatu daerah," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah berkomitmen mempercepat pertumbuhan dengan pembangunan, termasuk infrastruktur di IKN secara seimbang tanpa mengenyampingkan aspek keadilan sosial. "Keadilan dan keberpihakan kita pada rakyat kecil inilah yang menjadi kekuatan sekaligus tantangan tersendiri bagi ATR/BPN serta kementerian 
lain," ucap AHY. Putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menyebut ada 2.086 hektare lahan bermasalah di Ibu Kota Nusantara (IKN) karena proses ganti rugi yang belum tuntas.

Presiden Jokowi kemudian berpesan untuk menangani persoalan lahan dengan pendekatan yang baik dan tidak boleh ada masyarakat yang merugi atau apalagi menjadi korban dari pembangunan IKN. (Z-2)