Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
LEMBAGA pemeringkat Moody's kembali mempertahankan Sovereign Credit Rating (SCR) Republik Indonesia pada peringkat Baa2, satu tingkat di atas investment grade, dengan outlook stabil pada 16 April 2024. Sebelumnya, Moody's juga mempertahankan SCR Indonesia pada Baa2 dengan outlook stabil pada Annual Review 10 Februari 2022.
Moody's berpandangan bahwa afirmasi ini sejalan dengan hasil asesmen mereka bahwa ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga, didukung pertumbuhan ekonomi tinggi dan stabil, serta berbagai inovasi instrumen kebijakan yang kuat, di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global. "Hasil afirmasi Moody's yang tetap pertahankan peringkat Indonesia dengan outlook stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global dan ketegangan geopolitik saat ini menandakan kepercayaan investor masih kuat terhadap kredibilitas kebijakan Pemerintah dan ketahanan ekonomi Indonesia. Ke depan, pemerintah akan terus melakukan sinergi dan bauran kebijakan dengan tetap mengawasi berbagai risiko eksternal, terutama konflik Timur Tengah yang berpotensi berdampak terhadap kenaikan harga, dengan terus menjaga daya beli masyarakat," jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kamis (18/4).
Dalam laporan tersebut, Moody's memproyeksikan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024-2025 akan tetap berada pada level sebelum pandemi yaitu sekitar 5,0%. Rata-rata tersebut lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain yang berada pada peringkat Baa yang hanya tumbuh pada kisaran 3,0%.
Baca juga : Jaga Momentum Perekonomian Tetap Kondusif Pasca G20
Perkiraan pertumbuhan ekonomi tersebut mengacu kepada keberhasilan berbagai reformasi struktural yang ditempuh pemerintah. Ini diarahkan untuk perbaikan iklim investasi sehingga mendorong masuknya aliran modal asing, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan penerimaan pemerintah.
Pada sektor eksternal, Moody's memandang daya tahan sektor eksternal Indonesia tetap terjaga, tercermin dari surplus neraca perdagangan yang meningkat. Implementasi kebijakan hilirisasi juga diyakini menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi kenaikan pangsa ekspor komoditas yang bernilai tambah, sehingga meningkatkan diversifikasi ekspor komoditas dan mengurangi sensitivitas terhadap harga.
Moody's juga mengapresiasi komitmen Pemerintah untuk tetap menjaga defisit APBN di bawah batas 3% dari PDB sehingga mampu menjaga rasio utang Pemerintah terhadap PDB tetap rendah dibandingkan negara-negara lain yang berada pada peringkat sama. Dalam jangka menengah, keberhasilan implementasi kebijakan reformasi Pemerintah menjadi kunci tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
Baca juga : Perekonomian Indonesia Tetap Solid, Inflasi Terkendali, dan PMI Terus Ekspansif
Penilaian positif Moody's atas kinerja perekonomian Indonesia juga sejalan dengan hasil asesmen lembaga rating lain, yaitu Fitch dan JCR pada bulan lalu. Fitch kembali mempertahankan SCR Republik Indonesia pada BBB (satu tingkat di atas investment grade) dengan outlook stabil pada 15 Maret 2024.
Sementara, JCR juga mempertahankan SCR Republik Indonesia pada BBB+ (Investment Grade) dengan outlook stabil pada 22 Maret 2024. Keputusan tersebut mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah yang baik, inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran, dan rasio utang pemerintah terhadap PDB yang rendah dan terkendali.
Pemerintah akan terus menjaga dan meningkatkan kepercayaan investor dengan memastikan keberlanjutan program kebijakan saat ini tetap berjalan ditengah proses pergantian kepemimpinan pasca pengumuman hasil Pemilu 2024. Beberapa kebijakan prioritas yang akan terus didorong antara lain yakni revitalisasi mesin
konvensional yaitu peningkatan produktivitas dan daya saing melalui program kartu prakerja, pelatihan vokasi, dan implementasi UU Cipta Kerja; pembangunan infrastruktur seperti melanjutkan PSN, pembangunan MRT dan kereta cepat, KEK, IKN dan Reforma Agraria; kerja sama internasional, termasuk dalam proses aksesi OECD; dan penguatan ketahanan pangan.
Kemudian, membangun mesin ekonomi baru melalui digitalisasi, transisi energi berkelanjutan, dan industrialisasi melalui hilirisasi yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi. Dan juga, penguatan ketahanan sosial dan pemberdayaan melalui berbagai perlindungan sosial, termasuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan, pembiayaan mikro dan padat karya tunai. (RO/Z-2)
SETELAH Indonesia dan pemerintah Inggris sepakat meluncurkan kemitraan pertumbuhan ekonomi di sejumlah sektor, Airlangga Hartarto mengatakan komitmen Indonesia bergabung ke OECD
Pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan mencampuri konflik politik antara Amerika Serikat dan Venezuela. Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut pemerintah fokus pada urusan dalam negeri.
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan kembali mengumpulkan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk menjalani retret di kediaman pribadinya, Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang
Pemerintah Indonesia memastikan konflik AS dan Venezuela belum berdampak pada ekonomi domestik. Harga minyak dunia terpantau stabil di US$63 per barel.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 sudah melalui penghitungan matang.
Airlangga menjelaskan, hampir seluruh pusat perbelanjaan menawarkan potongan harga besar hingga 50%, bahkan cashback atau pengembalian uang.
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Lemahnya pengawasan terlihat dari tidak adanya upaya menelusuri pemegang saham maupun perusahaan afiliasi dari wajib pajak tersebut.
Justru di tengah kondisi shortfall penerimaan pajak, langkah bersih-bersih semacam ini menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
Boyamin menilai kondisi ini juga membuktikan bahwa reformasi perpajakan yang selama ini digaungkan pemerintah gagal menyentuh akar persoalan dan lebih bersifat kosmetik.
Tekanan fiskal yang dihadapi saat ini tidak semata bersifat siklikal, melainkan mulai menunjukkan karakter struktural, terutama dari sisi penerimaan negara yang belum sepenuhnya pulih.
DEFISIT fiskal Indonesia pada 2025 tercatat melebar melampaui target pemerintah, seiring percepatan belanja negara di penghujung tahun dan lemahnya kinerja penerimaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved