Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemerintah masih melakukan negosiasi terkait kepemilikan saham PT. Freeport Indonesia. Menurut Jokowi, pemerintah optimis dapat memiliki sekitar 61% saham perusahaan tersebut.
"Masih dalam proses negosiasi dan juga persiapan regulasinya. Tapi saya yakin angka itu bisa kita dapatkan," ujar presiden seusai menghadiri Peresmian Pembukaan HIKMAHBUDHI ke-XII di Ancol, Jakarta, Kamis (28/3).
Presiden mengakui proses negosiasi berjalan alot. Pemerintah Indonesia mengharapkan agar penambahan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia segera diputuskan.
Baca juga : Jokowi Ungkap RI Segera Tambah 10% Saham Freeport
"Ya namanya negosiasi kan udah lama ini. alot, alot banget," ungkap presiden.
Presiden Jokowi menyebut bahwa pada awalnya pemerintah hanya memiliki 9% saham PT. Freeport Indonesia. Namun, seiring proses negosiasi kini sudah 51% saham dimiliki pemerintah.
Di sisi lain, PT.Freeport Indonesia tengah gencar melobi pemerintah agar dapat memberikan kepastian soal perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI), yang masa berlakunya akan habis pada Mei 2024. Freeport ingin agar itu bisa diperpanjang hingga Desember 2024. Presiden menegaskan pemerintah ingin agar negosiasi terkait PT. Freeport Indonesia diselesaikan terlebih dahulu.
Baca juga : Ekspansi Proyek Smelter, Freeport Kucurkan Rp3,7 T
"Ini negosiasinya dirampungkan dulu baru ngurus yg selanjutnya. Satu saja belum selesai," imbuh presiden.
Seperti diberitakan, pemerintah meminta komitmen Freeport untuk menuntaskan smelter di di Kawasan Industri Java JIIPE, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Proyek tersebut dijanjikan selesai Mei 2024 dan resmi beroperasi pada Juni 2024. Dengan kata lain, jika selesai tepat waktu relaksasi bagi PT. Freeport Indonesia dapat diperpanjang.
Presiden Jokowi menuturkan pemerintah akan melakukan finalisasi regulasi soal perpanjangan izin ekspor tembaga untuk PT. Freeport.
Baca juga : Jokowi Resmikan Ekspansi Smelter Freeport Indonesia di Gresik
" Ini regulasinya rampung dulu baru negosiasinya bisa segera difinalkan. Tapi saya melihat, tadi saya targetkan enggak sampe Juni lah. Secepatnya. Kalau bisa secepatnya paling lambat Juni," terang presiden.
Secara terpisah, Direktur Utama PT Freeport Indonesia (PT FI) Tony Wenas menjelaskan urgensi perpanjangan ekspor tersebut. Tony menyebut negara berpotensi kehilangan pendapatan hingga US$2 miliar apabila ekspor konsentrat tembaga dihentikan, selama Juni hingga Desember 2024.
"Ya kan kalau kita enggak bisa ekspor penerimaan negara juga akan berkurang kira-kira US$2 miliar dollar dengan harga sekarang," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/3).
Tony Wenas hadir bersama CEO Freeport McMoran Inc Richard Adkerson dan Dewan Komisaris PT Freeport Indonesia Kathleen Quirk bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pertemuan itu membahas progres pembangunan smelter milik PT Freeport Indonesia di Kawasan Industri Java JIIPE, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. (Ind/Z-7)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
INDONESIA pada 2024 tercatat mengimpor sekitar 10,4 juta ton bijih nikel dari Filipina—angka yang diperkirakan melonjak menjadi 15 juta ton tahun ini.
Hal itu adalah bukti komitmen pemerintah dalam menegakkan kedaulatan sumber daya alam dan menertibkan praktik ekonomi yang merugikan rakyat.
Kepala Negara mengungkapkan enam unit smelter timah yang beroperasi tanpa izin di kawasan konsesi PT Timah telah disita aparat penegak hukum.
Presiden meninjau langsung Barang Rampasan Negara yang telah melalui proses hukum, sebelum kemudian dilakukan penyerahan secara simbolis oleh Jaksa Agung kepada Kementerian Keuangan.
Bupati Kolaka Amri Djamaluddin mengungkapkan kehadiran Smelter Merah Putih yang dibangun putra bangsa, PT Ceria Corp, merupakan sebuah pencapaian besar di Kabupaten Kolaka.
Bank Mandiri dan Ceria Corp memperkuat sinergi hilirisasi lewat ekspor perdana Low-Carbon Ferronickel (FeNi) dari smelter Merah Putih di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved