Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
ANGGOTA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Anis Byarwati mendorong agar pemerintah berupaya lebih keras melakukan stabilisasi harga pangan dan mengerek daya beli masyarakat. Sebab kenaikan harga-harga bahan pokok telah menambah beban masyarakat di tengah keterbatasan pendapatan.
"Pemerintah harus segera menstabilkan harga beras karena beras adalah makanan pokok rakyat Indonesia. Pemerintah juga harus bisa tetap menjaga daya beli masyarakat," ujarnya saat dihubungi, Kamis (29/2).
Apa yang terjadi di lapangan saat ini, kata Anis, tak mencerminkan data-data makro perekonomian yang kerap disebut cukup baik. Pasalnya, angka pertumbuhan ekonomi di angka 5% tak diikuti dengan tingkat inflasi pangan yang terkendali dan pembukaan lapangan kerja yang luas.
Baca juga : Kondisi Ekonomi Saat Ini Beratkan Masyarakat Menengah ke Bawah
Kurangnya keterbukaan lapangan kerja saat ini secara tak langsung memengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Namun daya beli yang tak mengalami peningkatan itu justru dibayangi oleh kenaikan harga pangan yang terbilang tinggi.
"Kondisi ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Artinya, masyarakat merasakan ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Harga beras naik signifikan, sehingga menaikkan pengeluaran rakyat kecil di tengah lapangan kerja yang terbatas," kata Anis.
Angka makro ekonomi yang selama ini tampak juga dianggap tak sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat akar rumput. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia sejauh ini banyak didorong oleh sektor-sektor pertambangan dan industri.
Baca juga : Ekonomi Buruk, Pengamat Sebut Pemerintah Tahu Namun Enggan Mengakui
Diketahui sebelumnya, hasil survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia pada Rabu (28/2) menunjukkan bahwa masyarakat mempersepsikan kondisi perekonomian dalam negeri sedang tidak baik-baik saja.
Survei yang dilakukan pada 18-21 Februari 2024 dengan melibatkan 1.227 responden itu menunjukkan persepsi negatif masyarakat terhadap ekonomi Indonesia. Tercatat 40,6% responden menilai ekonomi nasional dalam kondisi buruk atau sangat buruk. Sementara 33,9% responden menilai kondisi ekonomi nasional baik dan sangat baik.
Hasil survei Indikator Politik Indonesia itu selaras dengan survei yang lebih dulu dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia pada pekan lalu. Survei LSI menunjukkan sebanyak 41,4% responden menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini dalam tone negatif. Itu terdiri dari 30,8% menyatakan buruk dan 10,3% menyatakan sangat buruk.
Sebaliknya, 34,1% masyarakat menyebut kondisi ekonomi Indonesia dalam tone positif, dengan perincian 29,1% menyatakan baik dan hanya 5,1% yang menyatakan sangat baik. Dua survei itu memotret sebab utama persepsi negatif terhadap perekonomian nasional, yaitu tingginya harga pangan, terutama beras. (Z-6)
Di tengah kabar baik turunnya angka kemiskinan nasional, pemerintah kini menghadapi tantangan baru: daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
PENURUNAN daya beli masyarakat tidak hanya ditunjukkan dengan adanya kalangan 'rojali', atau rombongan jarang beli. Tetapi kini muncul kalangan bernama 'rohana' atau rombongan hanya nanya.
Cek status penerima BSU 2025 Rp600.000 dengan NIK KTP di link resmi Kemnaker & BPJS. Simak panduan lengkap cek bantuan secara online dan jadwal pencairannya.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
PENEBALAN Bantuan Sosial (Bansos) Sembako sebagai bagian dari paket stimulus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat.
Peneliti Ekonomi Makro dan Finansial Indef Riza Annisa Pujarama menilai lima stimulus ekonomi dari pemerintah tidak akan mampu mendorong daya beli masyarakat.
Pemerintah tengah melakukan transformasi standar mutu dan harga eceran tertinggi (HET) beras untuk menjawab tantangan perberasan saat ini.
Pendistribusian beras cadangan pangan pemerintah pusat telah diperiksa secara langsung guna memastikan kualitas harum, warna baik.
Pemerintah resmi mengubah klasifikasi penjualan beras dari sebelumnya berdasarkan kualitas (medium dan premium) menjadi dua kategori baru.
Total proyeksi produksi beras sampai Agustus dapat mencapai 24,96 juta ton, sementara total konsumsi beras Januari-Agustus membutuhkan 20,66 juta ton.
Inspeksi bersama KPPU Kanwil I Medan, Disperindag Sumut dan Bulog menemukan produsen beras premium berhenti beroperasi akibat ketiadaan bahan baku.
Hingga saat ini tidak ditemukan indikasi beras oplosan di wilayah Kabupaten Brebes, dan kondisi tersebut akan terus dijaga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved