Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KONDISI ekonomi Indonesia dinilai sedang tidak baik-baik saja setelah pemilu berlangsung. Hal itu berdasarkan hasil jajak pendapat Indikator Politik Indonesia.
"Lebih banyak di antara responden yang mengatakan kondisi ekonomi nasional buruk atau sangat buruk dengan 40,6%," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei secara virtual, Rabu, 28 Februari 2024.
Burhanuddin memerinci jumlah itu terdiri dari 27,9% responden yang menjawab buruk. Kemudian 12,7% responden menjawab kondisi ekonomi Indonesia sangat buruk.
Baca juga : Pelemahan Ekonomi Dinilai Jadi Ancaman untuk RI dalam 2 Tahun ke Depan
"Sedangkan yang menilai kondisi ekonomi nasional baik dan sangat baik 33,9%," papar dia.
Burhanuddin menyebut 27,4% responden menilai kondisi ekonomi Indonesia baik. Sementara hanya 6,5% responden yang menjawab kondisi ekonomi Indonesia sangat baik.
"24,2% responden menjawab sedang dan 1,3% responden lainnya tidak tahu atau tidak jawab," ujar dia.
Baca juga : Survei LSI: Mayoritas Publik Nilai Kondisi Ekonomi dan Penegakan Hukum Buruk
Lantas, Burhanuddin mengelaborasi data itu dengan survei serupa pada 12 Februari hingga 13 Februari 2024. Kala itu, hanya 33,8% responden yang menilai kondisi ekonomi buruk dan sangat buruk.
"Artinya saat pemilu, persepsi publik terkait ekonomi nasional lebih baik ketimbang yang kita temukan hari ini," jelas dia.
Survei Indikator Politik Indonesia dilakukan pada 18 Februari hingga 21 Februari 2024. Responden survei mencapai 1.227 orang yang berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah dan memiliki telepon.
Penarikan sampel dilakukan dengan metode random digit dialing (RDD) dan wawancara melalui telepon. Margin of error sekitar ± 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
(Z-9)
Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan kekhawatirannya terhadap adanya pihak-pihak tertentu yang dinilai berupaya melemahkan Indonesia dan menghambat langkah bangsa.
Pemprov DKI Jakarta memprediksi lonjakan kebutuhan pangan jelang Ramadan dan Idulfitri 2026, terutama telur ayam, daging, bawang merah, dan minyak goreng.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok pangan nasional surplus dan aman hingga Idulfitri 2026.
Ini tentunya mesti diuji, baik di tingkat konsep maupun fakta sehingga kita bisa berharap semua itu menjadi nyata bagi upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved