Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah Rizky Barokah baru saja melaksanakan syukuran atas perubahan kegiatan usaha menjadi BPR Syariah di Creative Hub Masjid Raya Bintaro Jaya, Jakarta Selatan, pada Rabu (21/2).
Sebelumnya BPR Syariah sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-3/D.03/2024 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perekonomian Rakyat PT BPR Rizky Barokah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah PT BPR Syariah Rizky Barokah tanggal 4 Januari 2024.
“Selanjutnya kami sudah mulai beroperasi sebagai BPR Syariah sejak 1 Februari 2024,” kata Andi Irnawati Ibrahim selaku Direktur Utama BPR Syariah dalam keterangan pers, Senin (26/2/2024)
Baca juga : OJK Cabut Izin Usaha Perumda BPR Bank Purworejo
“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dan terlibat dalam proses konversi menjadi BPR Syariah di antaranya PT PNM Ventura Syariah selaku Pemegang Saham Pengendali, OJK, BPR Syariah afiliasi dan teman-teman BPR Syariah yang telah lebih dulu konversi, dan seluruh stakeholder kami,” papar Andi.
“Termasuk jajaran manajemen dan karyawan BPR Syariah Rizky Barokah dengan semangat juang dan kesabarannya dalam memenuhi semua persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Andi menjelaskan corporate action yang BPR Syariah lakukan dilandasi karena kebutuhan untuk mendukung ekosistem syariah yang ada di lingkungan afiliasi agar dapat inline dengan visi misi pemegang saham pengendali.
Baca juga : Bank Jago Syariah Ikuti Tahapan Spin-Off OJK, Siapkan Modal Inti Rp1 Triliun
“Selain itu juga kami melihat potensi pasar yang cukup besar di perbankan syariah khususnya BPR Syariah yang bisa kami optimalkan. Dan tentunya tujuan utamanya adalah mencari keridhaan dan keberkahan Allah SWT,” terang Andi.
PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah Rizky Baroka berdiri 23 Oktober 1997 kemudian diakuisisi oleh PNM Ventura Syariah sejak tahun 2008 dan telah melalui pasang surutusaha sampai dapat bertahan hingga saat ini.
“Kami telah mampu tumbuh dan berkembang berkat dukungan dari pemegang saham pengendali yang memiliki komitmen kuat terhadap perkembangan usaha kam,” terang Andi.
“Aset kami saat ini mencapai Rp 66,8 miliar dengan pembiayaan sebesar Rp 47 miliar dan penghimpunan dana masyarakat sebesar Rp 49 miliar serta jumlah nasabah kami sebanyak 2.688 nasabah,” paparnya.
Jajaran manajemen BPR Syariah saat ini terdiri dari Andi Irnawati Ibrahim sebagai Direktur Utama, Asep Rianto selau Direktur, Moch Djufri menjabat Komisaris Utama, H. Mohamad Amin menjabat Komisaris, Hendry Tanjung menjabat Ketua DPS, dan Dadang Romansyah menjabat DPS. (S-4)
Pada 2023 lalu, Jawa Barat menerima penghargaan 5 kateogri Adinata Syariah, meski belum membentuk KDEKS.
Program ini diarahkan untuk menarik minat generasi milenial terhadap produk-produk syariah yang ditawarkan oleh PT Pegadaian,
Program Desa Kacida Syariah didesain untuk menjadi barometer pengembangan ekonomi syariah berbasis kawasan perdesaan di Indonesia.
POTENSI besar ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia mesti ditopang pilarpilar komite stabilitas sistem keuangan, salah satunya yakni Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
CALON Wakil Presiden nomor urut 01, KH Ma'ruf Amin, bertekad akan mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat.
“Pelemahan ekonomi dan keuangan dunia pun mampu ditangkal dengan penguatan ekonomi syariah. Modal utamanya dengan berinovasi,” ungkap Habib Ahmed
Risiko Kredit (NPL nett) mencapai rasio tertinggi selama 5 tahun terakhir sebesar 6.51% mengalami kenaikan sebesar 1.28% dibandingkan tahun 2022 (yoy).
Bank Perekonomian Rakyat, yang disebut BPR, adalah produk perbankan dalam negeri yang secara khusus ditujukan untuk melayani segmen UMKM dan masyarakat wilayah lokal
Adanya dugaan aliran dana kampanye itu bersumber dari fasilitas pinjaman BPR di salah satu daerah Jawa Tengah yang mengalir ke Koperasi Garudayaksa Nusantara milik Prabowo.
Praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari transaksi janggal pendanaan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menguat.
Bank Mandiri kembali jalin kerjasama dengan sejumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk kembangkan digitalisasi.
Ketua DPD Perbarindo DKI Jaya Hendry Palty menyampaikan beberapa agenda kerja atau program yang telah dilaksanakan dan siap dilaksanakan dalam waktu dekat ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved