Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Eddy Soeparno menuturkan calon presiden Prabowo Subianto akan memangkas dana subsidi energi demi memenuhi janji kampanye program makan siang gratis senilai Rp400 triliun. Subsidi energi terdiri dari subsidi bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan listrik.
Eddy menyebut bahwa pendanaan program makan gratis tidak hanya spesifik memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) semata.
"Iya yang diberitakan berita itu salah konteks. Kata-kata akuratnya ialah efisiensi subsidi energi," ucap Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Baca juga : Hingga Mei, Pemerintah telah Salurkan Subsidi Rp75,3 Triliun
Eddy menuturkan selama ini subsidi energi masih penting bagi masyarakat mengingat pemakaian BBM jenis pertalite dan solar, LPG dan listrik menjadi komoditi yang dinikmati dari kalangan banyak pihak, orang mampu atau tajir. Pihaknya pun akan berhati-hati untuk menjalankan program makan gratis yang bersumber dari pemangkasan subsidi energi.
"Saya kan Pimpinan Komisi VII DPR RI, jadi tahu kebutuhan dan masalah kita di bidang energi apa. Jadi, lebih ke efisiensi subsidi energi," katanya.
Terpisah, Komandan Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran, Budisatrio Djiwandono juga meluruskan isu yang menyebutkan bahwa program makan siang gratis Prabowo-Gibran baru terlaksana di 2029.
Baca juga : Berlaku di 2022, Pemerintah Godok Kebijakan Subsidi LPG & Listrik
Ia menegaskan bahwa isu tersebut adalah misinformasi yang sengaja disebarkan di masa tenang Pemilu 2024. .
“Isu yang menyebutkan program makan siang dan susu gratis baru dijalankan pada 2029 itu tidak benar. Program ini akan dijalankan setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden,” terang Budisatrio.
(Z-9)
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
Dia mencontohkan dari hasil inspeksi mendadak di SPBU KM 13, Kecamatan Balikpapan Utara, Kalimantan Timur, ditemukan truk beroda 10 mengisi solar subsidi dengan kuota hingga 120 liter per hari.
Pertamina menegaskan BBM subsidi untuk nelayan terbagi dalam JBT, JBKP, dan JBU. Nelayan perlu memahami perbedaannya agar akses BBM tepat sasaran.
Pengurangan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dikhawatirkan berdampak pada sejumlah sektor.
BPH Migas telah menerbitkan 542.689 Surat Rekomendasi (Surkom) bagi hampir 300 ribu konsumen pengguna di seluruh Indonesia.
Di Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya, Pidie, Kota Banda Aceh misalnya, hampir semua SPBU hanya memasang plang pemberitahuan bertuliskan "pertalite habis" atau "solar habis".
SERANGAN hari pertama Israel terhadap Iran telah menaikkan harga minyak dunia yang signifikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved