Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PENELITI Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan mengatakan, besaran kenaikan Utang Luar Negeri (ULN) triwulan IV-2023 yang secara total tumbuh 2,7% dan ULN pemerintah yang tumbuh 5,4% masih wajar.
Dia menegaskan, tidak perlu ada yang diwaspadai dari kenaikan ULN itu, walaupun untuk keperluan sosial dan bukan produktif. Meski demikian dia menyebut belum meneliti secara rinci data tepatnya penarikan utang luar negeri Indonesia.
Dari penjabaran data Bank Indonesia dukungan dari ULN untuk Pembiayaan APBN, mencakup antara lain untuk membiayai sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (23,7% dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,9%), Jasa Pendidikan (16,6%), Konstruksi (14,1%), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,7%).
Baca juga : Pemanfaatan Dana Automatic Adjustment Perlu Dibatasi
"Tapi sependek pengetahuan saya, biasanya untuk utang luar negeri itu biasanya memang sudah ada perencanaan aan peruntukkannya dari awal. Jadi biasanya itu sudah ada program atau proyeknya. Jadi tidak bisa untuk pembiayaan yang sifatnya kebijakan atau program ad-hoc seperti bansos atau subsidi yang akhir-akhir ini dibicarakan," kata Deni, dihubungi Kamis (15/2).
Sebab sekali lagi, ULN pastinya sudah ada perhitungan dan analisanya sewaktu program yang menimbulkan utang itu direncanakan dan dinegosiasikan dengam donor luar negeri.
"Penarikan pinjaman di awal tahun itu biasa saja, karena memang biasanya sudah diatur jadwalnya sebelumnya sesuai program/proyek tersebut dan sesuai APBN yang telah disahkan tahun lalu. Thus, biasa aja ya, nothing to be worry," kata Deni (Z-5)
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved