Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan mengatakan, besaran kenaikan Utang Luar Negeri (ULN) triwulan IV-2023 yang secara total tumbuh 2,7% dan ULN pemerintah yang tumbuh 5,4% masih wajar.
Dia menegaskan, tidak perlu ada yang diwaspadai dari kenaikan ULN itu, walaupun untuk keperluan sosial dan bukan produktif. Meski demikian dia menyebut belum meneliti secara rinci data tepatnya penarikan utang luar negeri Indonesia.
Dari penjabaran data Bank Indonesia dukungan dari ULN untuk Pembiayaan APBN, mencakup antara lain untuk membiayai sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (23,7% dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,9%), Jasa Pendidikan (16,6%), Konstruksi (14,1%), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,7%).
Baca juga : Pemanfaatan Dana Automatic Adjustment Perlu Dibatasi
"Tapi sependek pengetahuan saya, biasanya untuk utang luar negeri itu biasanya memang sudah ada perencanaan aan peruntukkannya dari awal. Jadi biasanya itu sudah ada program atau proyeknya. Jadi tidak bisa untuk pembiayaan yang sifatnya kebijakan atau program ad-hoc seperti bansos atau subsidi yang akhir-akhir ini dibicarakan," kata Deni, dihubungi Kamis (15/2).
Sebab sekali lagi, ULN pastinya sudah ada perhitungan dan analisanya sewaktu program yang menimbulkan utang itu direncanakan dan dinegosiasikan dengam donor luar negeri.
"Penarikan pinjaman di awal tahun itu biasa saja, karena memang biasanya sudah diatur jadwalnya sebelumnya sesuai program/proyek tersebut dan sesuai APBN yang telah disahkan tahun lalu. Thus, biasa aja ya, nothing to be worry," kata Deni (Z-5)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
urbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan anggaran yang digunakan untuk iuran 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza bisa diambil dari apbn
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved