Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan kebijakan penyesuaian belanja negara (automatic adjustment) tak akan mengganggu belanja prioritas kementerian/lembaga (K/L).
"Hampir semua kementerian, ada di bagian yang dianggap tidak akan memengaruhi prioritas dari kementerian dan lembaga ini, itu yang kami lakukan automatic adjustment. Itu dilakukan memang selalu sebagai antisipasi. Selama ini kita (pemerintah) lakukan juga, selama 2022, 2023, dan sekarang 2024," kata Menkeu di Bintaro, Tangerang Selatan, kemarin.
Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/automatic-adjustment-tidak-ganggu-prioritas
MAYORITAS asumsi ekonomi makro dalam APBN 2024 meleset dari target awal. Karenanya pemerintah didorong untuk bisa melakukan perencanaan dan penyusunan anggaran lebih baik
APBN 2024 mengalokasikan Rp434,3 triliun untuk subsidi BBM, listrik, LPG, dan pupuk. Subsidi ini menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat, termasuk solar, pertalite, dan pupuk petan
Wamenkeu) III Anggito Abimanyu mengungkapkan penerimaan pajak sepanjang tahun lalu tidak mencapai target yang dipatok Rp1.988,9 triliun, pajak penghasilan (PPh) kontraksi
Sri Mulyani mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2024 mencatatkan defisit sebesar Rp507,8 triliun.
Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa hingga akhir Oktober 2024, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga dengan baik
Jargon ‘oke gas’ yang dikumandangkan Prabowo selama kampanye Pilpres 2024 harus dibuktikan dengan karya nyata.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved