Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan kebijakan penyesuaian belanja negara (automatic adjustment) tak akan mengganggu belanja prioritas kementerian/lembaga (K/L).
"Hampir semua kementerian, ada di bagian yang dianggap tidak akan memengaruhi prioritas dari kementerian dan lembaga ini, itu yang kami lakukan automatic adjustment. Itu dilakukan memang selalu sebagai antisipasi. Selama ini kita (pemerintah) lakukan juga, selama 2022, 2023, dan sekarang 2024," kata Menkeu di Bintaro, Tangerang Selatan, kemarin.
Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/automatic-adjustment-tidak-ganggu-prioritas
MAYORITAS asumsi ekonomi makro dalam APBN 2024 meleset dari target awal. Karenanya pemerintah didorong untuk bisa melakukan perencanaan dan penyusunan anggaran lebih baik
APBN 2024 mengalokasikan Rp434,3 triliun untuk subsidi BBM, listrik, LPG, dan pupuk. Subsidi ini menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat, termasuk solar, pertalite, dan pupuk petan
Wamenkeu) III Anggito Abimanyu mengungkapkan penerimaan pajak sepanjang tahun lalu tidak mencapai target yang dipatok Rp1.988,9 triliun, pajak penghasilan (PPh) kontraksi
Sri Mulyani mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2024 mencatatkan defisit sebesar Rp507,8 triliun.
Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa hingga akhir Oktober 2024, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga dengan baik
Jargon ‘oke gas’ yang dikumandangkan Prabowo selama kampanye Pilpres 2024 harus dibuktikan dengan karya nyata.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved