Faisal Basri Sebut Kebijakan Hilirisasi era Jokowi Sesat

EKONOMI senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menyebut program hilirisasi yang dijalankan pemerintahan Joko Widodo sesat. Hal ini lantaran pemerintah memberikan karpet merah kepada investor asing, utamanya Tiongkok menggarap proyek fasilitas pengolahan hasil tambang (smelter) nikel.

"Betapa hebatnya mereka menyulap kesesatan itu menjadi kondisi saat ini. Di Tiongkok kan enggak bisa mengerjakan proyek (hilirisasi) yang menghasilkan polusi. Tapi, di Indonesia welcome (terbuka), bisa dirusak dengan polusi," kata Faisal di Jakarta, Senin (5/2).

Faisal menyebut mayoritas keuntungan hilirisasi nikel justru dinikmati Tiongkok, bukan Indonesia. Proses bijih nikel menjadi barang turunan seperti Nikel Pig Iron (NPI) dan fero nikel, katanya, 99% produknya dikirimkan ke Negeri Tirai Bambu.

"Dari bijih nikel masuk smelter menghasilkan fero nikel, 99% diekspor ke Tiongkok. Di sana dibikin sendok, garpu, lalu diekspor ke indo. makanya saya katakan, ini kebijakan tolol," tukasnya.

Dengan masifnya kegiatan eksplorasi pertambangan nikel oleh pihak asing, Faisal menuturkan cadangan nikel Indonesia akan sekarat dan tersisa hanya 6-11 tahun lagi. Padahal, Indonesia membutuhkan cadangan nikel yang banyak sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik.

"Saya khawatir ketika sudah ada mobil listrik, tapi nikelnya sudah habis karena dikeruk gila-gilaan," ucapnya.

Melihat hal itu, Faisal menuturkan seharusnya masyarakat was-was dengan apa yang dilakukan pemerintah saat ini perihal kebijakan hilirisasi nikel yang dikuasai oleh pihak asing.

"Nanti bisa jadi generasi cemas kalian, bukan generasi emas karena kekayaan alam kita sudah habis," pungkasnya. (Z-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi