Tiga Capres Diminta Gagasan Tekan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan

DALAM debat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 kelima yang diselenggarakan pada Minggu (4/2), ketiga calon presiden yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo diminta menelurkan gagasan dan strategi yang realistis untuk menekan angka kemiskinan dan tingkat ketimpangan di Indonesia. Ini disampaikan Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto dalam diskusi Indef bertajuk Mengurai Gagasan Capres pada Debat Kelima, Jumat (2/2).

Eko menerangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Indonesia saat ini masih tinggi sebesar 9,36% per Maret 2023 atau mencapai 25,9 juta orang. Tingkat ketimpangan penduduk Indonesia yang diukur menggunakan gini ratio mencapai 0,388 per Maret 2023.

"Capres jangan hanya menjanjikan data-data yang bagus-bagus, tetapi bagaimana target yang dipasang itu tercapai secara rasional. Tingkat kemiskinan masih tinggi dan angka ketimpangan masih stagnan," kata Eko.

Baca juga : Debat Capres Diprediksi akan Munculkan Beragam Isu Terkait Kementerian Pertahanan

Dalam data yang dipaparkan Eko, di 2019 tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 9,22% lalu meningkat di 2020 menjadi 9,78% dan setahun berikutnya juga melonjak menjadi 10,19%. Lalu, tiga tahun terakhir ada penurunan tingkat kemiskinan. Namun, peneliti Indef itu menyoroti soal tingginya anggaran perlindungan sosial (perlinsos), seperti bantuan sosial (bansos), kian masif dikucurkan pemerintah.

"Tren kemiskinan turun pada era covid-19, tetapi jumlah (anggaran) perlinsos naik. Ini tidak relevan. Perlu dilihat ulang bansos, apakah sudah optimal membuat masyarakat lepas dari jerat kemiskinan," terang Eko.

Dari data yang dijabarkan Eko berdasarkan sumber Kementerian Keuangan (Kemenkeu), anggaran perlinsos di 2020 sebesar Rp498 triliun. Kemudian selama tiga tahun hingga 2023 anggaran perlinsos menurun menjadi Rp443,5 triliun di 2023. Namun, di 2024 jumlah tersebut melonjak menjadi Rp496,8 triliun.

Baca juga : Pengamat: Prabowo Belum Tentu Juara di Debat Ketiga

Eko menyebut pemberian perlinsos seperti bantuan sosial (bansos) pangan dan tunai karena pemerintah gagal menjaga stabilitas harga-harga bahan pokok yang semakin tinggi, sehingga membebankan masyarakat miskin. "Memang bansos diperlukan masyarakat bawah, tetapi apakah harus tergopoh-gopoh di tahun ini? Menurut saya ini karena pemerintah gagal mengendalikan harga pangan jadi terpaksa dikucurkan bansos yang hampir Rp500 triliun," ungkapnya.

Eko pun mengendus masifnya pemberian bansos oleh pemerintah di tahun ini tidak lepas dari muatan politis. "Ini yang kita sayangkan karena ini menggunakan APBN atau uang masyarakat," ucapnya.

Eko menekankan bahwa pemberian bansos tidak cukup efektif menekan angka kemiskinan di Indonesia. Ketiga capres dituntut memberikan solusi untuk permasalahan kemiskinan di Tanah Air serta dapat menekan angka ketimpangan di Indonesia yang sudah tiga tahun terakhir gini ratio tidak mengalami perubahan yang positif.

Baca juga : Debat Capres Perdana Dinilai Kering Gagasan

"Kita berharap kepemimpinan ke depan dari hasil Pilpers 2024 bisa menghasilkan pemimpin yang bisa memberikan solusi untuk soal kemiskinan dan isu kesejahteraan lain," tegasnya. (Z-2)