Menggali Potensi Transformasi Lingkungan dan Energi

SEBAGAI salah satu rangkaian perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-54, Media Indonesia kembali menghadirkan program spesial kuliah umum. Tahun ini, yang akan menjadi pembicara ialah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto.

Direktur Pemberitaan Media Indonesia Abdul Kohar mengungkapkan kuliah umum kali ini berfokus pada kesiapan negeri menuju transformasi Indonesia, sesuai dengan tema besar HUT Media Indonesia, yakni Transformasi Indonesia.

Ia menjabarkan ada dua isu sangat penting dalam transformasi itu. Pertama, transformasi dari pembangunan yang tidak ramah lingkungan menuju pembangunan dan ekonomi hijau yang berkelanjutan. “Inilah perekonomian yang menjadi keniscayaan negeri ini, yakni mengarusutamakan keberlanjutan lingkungan bagi generasi kini dan ke depan,” kata Kohar, kemarin.

Kedua, transformasi menuju energi baru dan terbarukan. Menurut dia, energi fosil yang berbasiskan sumber daya alam kian menghadapi tantangan. “Sejauh ini, roadmap sudah disusun. Apakah roadmap ini masih sesuai rencana, apakah transisi kita sudah menyiapkan strategi besar dan detail menuju transformasi energi, itulah yang akan kita gali dalam kuliah umum kali ini,” ucap Kohar.

Dalam kaitan transisi energi itu, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai SKK Migas semestinya fokus terhadap proyek-proyek gas di Tanah Air. Pemanfaatan gas dianggap sebagai jembatan menuju energi bersih di Indonesia.

Fahmy menyebut potensi gas yang besar dapat ditemukan di proyek gas alam cair (LNG) Abadi Blok Masela, Maluku. "Potensi besar itu jangan sampai diabaikan SKK Migas untuk ketahanan energi kita," ungkapnya.

Di tempat terpisah, peneliti dan pendiri Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto, menilai perlu ada sinergi antara kementerian/lembaga dan stakeholder untuk menciptakan iklim investasi di sektor hulu migas Indonesia menarik di mata investor.

Agung juga menegaskan perlu dihilangkan izin usaha yang berbelit-belit dan adanya kepastian hukum terkait dengan revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. "Perizinan usaha harus sederhana dan secara keekonomian harus menguntungkan supaya investasi lebih kompetitif," ucapnya. (Ata/Ins/X-3)