Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan masih dibutuhkan. Ini karena tingkat inflasi dari harga pangan bergejolak atau volatile food masih di level 6,73%.
Pemerintah dalam hal ini, melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dipimpin Menteri Dalam Negeri melakukan pertemuan mingguan dengan seluruh kepala daerah, menyampaikan secara eksplisit daerah yang inflasinya lebih tinggi dan lebih rendah.
"Kami di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan dukungan dalam bentuk insentif fiskal yaitu daerah yang inflasinya rendah secara konsisten diberikan reward. Itu dilakukan tiap 3 bulan," kata Menkeu usai paparan hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), di Jakarta, Selasa (30/1).
Baca juga: BKF Kemenkeu Masih akan Carikan Sumber Anggaran BLT Mitigasi Risiko Pangan
Langkah ini berhasil membuat daerah memiliki awareness atau kepekaan terhadap faktor-faktor yang berkontribusi terhadap inflasi, dari sisi distribusi logistik, maupun sisi komoditas.
Sebagai contoh, harga cabai merah rawit, bawang putih, dan beras menjadi salah satu faktor dari sisi volatile food. Dalam hal ini Kemenkeu akan terus memfokuskan BLT mitigasi risiko pangan. Sebab volatile food berkontribusi signifikan pada headline inflasi dan langsung memengaruhi daya beli masyarakat.
Baca juga: Selain Bansos El Nino, Pemerintah Cairkan BLT Mitigasi Risiko Pangan Jelang Pilpres 2024
"Kami akan terus merumuskan langkah-langkah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai shock absorber dalam rangka menjaga daya beli masyarakat terutama dalam momentum pertumbuhan global melemah. Karenanya, pemerintah harus melindungi dari sisi domestik," kata Menkeu. (Z-2)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) 2025 sebesar Rp800.000 per orang kepada 241 pekerja.
DESA mengalami transformasi. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah akan menghapus skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2027.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada guru honorer yang belum mendapat sertifikasi.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mengkritik program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved