Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan masih dibutuhkan. Ini karena tingkat inflasi dari harga pangan bergejolak atau volatile food masih di level 6,73%.
Pemerintah dalam hal ini, melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dipimpin Menteri Dalam Negeri melakukan pertemuan mingguan dengan seluruh kepala daerah, menyampaikan secara eksplisit daerah yang inflasinya lebih tinggi dan lebih rendah.
"Kami di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan dukungan dalam bentuk insentif fiskal yaitu daerah yang inflasinya rendah secara konsisten diberikan reward. Itu dilakukan tiap 3 bulan," kata Menkeu usai paparan hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), di Jakarta, Selasa (30/1).
Baca juga: BKF Kemenkeu Masih akan Carikan Sumber Anggaran BLT Mitigasi Risiko Pangan
Langkah ini berhasil membuat daerah memiliki awareness atau kepekaan terhadap faktor-faktor yang berkontribusi terhadap inflasi, dari sisi distribusi logistik, maupun sisi komoditas.
Sebagai contoh, harga cabai merah rawit, bawang putih, dan beras menjadi salah satu faktor dari sisi volatile food. Dalam hal ini Kemenkeu akan terus memfokuskan BLT mitigasi risiko pangan. Sebab volatile food berkontribusi signifikan pada headline inflasi dan langsung memengaruhi daya beli masyarakat.
Baca juga: Selain Bansos El Nino, Pemerintah Cairkan BLT Mitigasi Risiko Pangan Jelang Pilpres 2024
"Kami akan terus merumuskan langkah-langkah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai shock absorber dalam rangka menjaga daya beli masyarakat terutama dalam momentum pertumbuhan global melemah. Karenanya, pemerintah harus melindungi dari sisi domestik," kata Menkeu. (Z-2)
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) hari terakhir yang dilaksanakan di Kantor Pos Cikini, Jakarta Pusat.
Pemerintah menyalurkan BLT Kesra tersebut sekaligus untuk tiga bulan yakni Oktober, November dan Desember 2025.
Pemerintah terus mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terdampak bencana Sumatra.
Pos Indonesia menunjukkan perannya sebagai perpanjangan tangan negara melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLTS) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di Kota Padang.
Bantuan langsung tunai (BLT) untuk para korban bencana Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Di tengah tekanan ekonomi yang masih membayangi sebagian warga, Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) menjadi penyangga penting.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved