Cak Imin Pemerintah Wajib Libatkan Masyarakat Adat dalam Penentuan Kebijakan

Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menekankan bahwa pemerintah harus punya prinsip melibatkan masyarakat adat dalam setiap pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan, terutama yang terkait dengan penggunaan lahan.

“Salah satu upaya kita agar tidak terjadi konflik antara proyek pembangunan dan masyarakat adat ialah kita harus punya prinsip harus melibatkan masyarakat adat,” ujar Cak Imin dalam debat kedua cawapres yang dihelat di Jakarta Convention Center, Minggu (21/1).

Pemerintah, lanjutnya, juga harus menghormati warga adat dengan memberi ruang, hak budaya, dan kewenangan. Dengan begitu, ia meyakini tidak akan ada persoalan antara pemerintah dan masyarakat adat dalam pembangunan-pembangunan yang dilakukan.

“Dengan cara penghormatan, problem bisa teratasi dengan baik,” tandasnya.

Selain itu, di dalam debat, Cak Imin juga menyebut usaha pertambangan di Indonesia dilakukan secara ugal-ugalan. mengutip data Kementerian ESDM, ia menyebut ada 2.500 tambang ilegal di Tanah Air. Di sisi lain, tambang yang legal tidak membawa kesejahteraan untuk rakyat.

“Kita menyaksikan dalam proses penambangan dan bisnis tambang, hilirasi, dilakukan ugal-ugalan,” paparnya.

Ia juga mengatakan ada banyak masalah yang terjadi di sektor pertambangan saat ini, mulai dari perusakan lingkungan, banyaknya kecelakaan kerja, dan tenaga asing yang mendominasi. (Z-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Andhika