Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pertanian mengusulkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp5,83 triliun untuk mengatasi berbagai tantangan di sektor pertanian tahun ini. Permintaan tambahan belanja itu direncanakan bakal digunakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
"Itu akan digunakan untuk percepatan tanam dan peningkatan produksi padi dan jagung melalui penyediaan benih, alsintan, pupuk, dan pestisida optimalisasi lahan rawa, insentif, bagi petugas lapangan, serta bimbingan teknis," ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR, Senin (13/11).
Namun, berdasarkan hasil konsultasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, permintaan ABT itu hanya bisa dilakukan sebagian. Sedangkan sisa kebutuhan lainnya yang belum bisa dipenuhi baru bisa direalisasikan pada tahun anggaran 2024.
"Usulan tersebut kemungkinan hanya sebagian yang bisa dilakukan di akhir tahun 2003 ini, sehingga untuk menjaga keberlanjutan, kegiatan tersebut di awal tahun 2024 disarankan untuk melakukan reprioritasi pemanfaatan anggaran reguler Kementerian Pertanian tahun 2024," terang Amran.
"Selanjutnya kekurangan anggaran reguler tahun anggaran 2014 nanti dapat diusulkan kembali melalui ABT anggaran biaya tambahan tahun anggaran 2024," tambahnya.
Fokus utama dari usulan ABT itu, lanjut Amran, ditujukan untuk mendukung upaya khusus percepatan tanam dan peningkatan produksi padi dan jagung. Sebab, El Nino telah memberi dampak pada penurunan produksi komoditas tersebut di tahun ini.
Selain mengusulkan ABT, Kementan juga mengusulkan realokasi anggaran di lingkup eselon I untuk mendukung upaya tersebut. Nilai realokasi anggaran kementerian yang diusulkan mencapai Rp1 triliun.
Baca juga:
> Program Taruna Makmur Inisiasi Petrokimia Gresik Terus Diperluas Bantu Pertanian Indonesia
> Infrastruktur Jadi Ujung Tombak Peningkatan Produktivitas Pertanian
Adapun usulan realokasi anggaran tersebut, yakni, Rp934 miliar akan digunakan Ditjen Tanaman Pangan untuk penyediaan benih padi dan jagung, saprodi benih jagung, dan alsintan, combine harvester, dan koordinasi pensampingan.
Kemudian Rp36 miliar oleh Badan Standarisasi Instrumen Pertanian untuk melakukan bimbingan teknis, dan Rpp36 miliar sisanya oleh Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian untuk insentif penyuluh dan bimbingan teknis.
Dengan optimalisasi realokasi anggaran tersebut, maka rincian anggaran per eselon I Kementan berubah menjadi Sekretariat Jenderal Rp1,34 triliun; Inspektorat Jenderal Rp131,03 miliar; Ditjen Tanaman Pangan Rp3,41 triliun; Ditjen Hortikultura Rp907,16 miliar; Ditjen Perkebunan Rp1,03 triliun.
Kemudian Ditjen PKH Rp2,26 triliun; Ditjen PSP Rp2,69 triliun; Badan Standarisasi dan Instrumen Pertanian Rp893,38 miliar; Badan PPSDMP Rp1,1 triliun; dan Badan Karantina Pertanian Rp1,05 triliun.
Sedangkan hingga 10 November 2023, Kementan telah merealisasikan penggunaan anggaran sebesar Rp9,66 triliun, atau 65,18% dari alokasi belanja tahun ini yang senilai Rp14,82 triliun.
"Dalam sisa waktu dua bulan ini kami akan terus mempercepat pelaksanaan program kegiatan dan realisasi serapan anggaran secara signifikan," pungkas Amran. (Z-6)
Amran menilai, praktik penyelundupan pangan sebagai tindakan yang mencederai kepentingan bangsa dan petani.
WAKIL Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, memastikan stok dan harga sapi hidup di tingkat produsen tetap terkendali menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) hingga Lebaran tahun depan.
Kementan juga mendiseminasi naskah kebijakan berjudul “Regenerasi Petani untuk Percepatan Pencapaian Swasembada Pangan Berkelanjutan.
PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan harga sapi hidup di tingkat peternak tetap terkendali menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir pelaku usaha pangan yang menjual komoditas di atas HET jelang Nataru
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) akan merehabilitasi 436,99 hektare lahan cabai di Sumatra Utara (Sumut) yang terdampak bencana banjir dan longsor.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Kunci utama dalam menyiasati keterbatasan biaya adalah dengan mengoptimalkan bahan makanan lokal dan musiman yang lebih terjangkau.
Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dana untuk pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut, Sumbar.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan perlunya perubahan cara berpikir dan pendekatan mendasar dalam tata kelola kehutanan Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa APBN 2025 mencapai sekitar Rp3.600 triliun, sementara APBD sebesar Rp1.350 triliun, dan seluruh eksekusi anggaran tersebut berada di tangan ASN.
Kongres AS menyetujui RUU pendanaan sementara untuk mengakhiri penutupan pemerintahan selama 43 hari.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved