Kuat Dugaan Dana IKN Hanya Bersumber dari APBN

KLAIM pemerintah soal derasnya aliran investasi asing masuk ke proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) perlu dibuktikan. Pasalnya, aliran dana pembangunan diakui bakal mencapai Rp45 triliun diduga merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Investasi yang baru masuk itu sekitar Rp40-Rp50 triliun, itu kan hampir sama dengan uang APBN yang masuk sampai 2024," kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Tauhid Ahmad saat dihubungi, Minggu (5/11).

Bila menelisik ke belakang, pemerintah menetapkan kebutuhan pembangunan IKN berkisar Rp466 hingga Rp486 triliun. Kebutuhan itu bakal dipenuhi dari berbagai sumber seperti APBN, badan usaha, dan investor swasta.

Baca juga : Pemerintah Rem Investasi Asing di IKN, Ada Apa?

APBN direncanakan bakal ikut menanggung pembangunan IKN dengan porsi 20% dan 80% sisanya berasal dari skema-skema yang dapat dilakukan badan usaha dan investor swasta. Dus, dana negara diperkirakan akan keluar sebanyak Rp97 triliun.

Baca juga : OKIN: Presiden Jokowi Mengerem Investor Asing Masuk ke IKN

Namun data Kementerian Keuangan per September 2023 menunjukkan, alokasi pembangunan IKN dalam periode 2022-2024 tercatat Rp75,5 triliun. Itu terdiri dari realisasi 2022 senilai Rp5,5 triliun, alokasi APBN 2023 Rp29,4 triliun, dan alokasi untuk APBN 2024 sebesar Rp40,6 triliun.

Tauhid mengatakan, besar kemungkinan dana yang selama ini mengucur ke IKN baru berasal dari APBN. Apalagi menurut dia, proyek IKN tak begitu menarik di mata investor asing.

"Ini tidak terlalu menarik sebenarnya bagi investor asing. Karena ini dibutuhkan pendanaan yang besar, dan secara market untuk mengembalikan investasi itu kan adalah potensi penduduk plus aktivitas perekonomian," kata dia.

"IKN itu kan direncanakan jadi pusat pemerintahan, maka aktivitas perekonomian itu tidak terlalu besar. Kecuali mungkin 20 tahun lagi ketika penduduk mulai padat di sana dan aktivitas ekonomi bertumbuh," sambung Tauhid.

Sebelumnya, Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Lasarus juga meminta pemerintah memberikan data yang jelas mengenai porsi dana pembangunan IKN. Itu diperlukan agar diketahui pembangunan mana yang bersumber dari APBN dan yang berasal dari dana investasi.

"Tolong pemerintah berikan paparan ke Komisi V DPR, yang mana yang akan dibangun dengan sumber APBN dan mana yang akan dibangun dengan investasi (swasta). Ini penting supaya pembangunan IKN ini terukur, berapa APBN yang akan dihabiskan di sana dan berapa banyak investasi yang dibutuhkan untuk kelengkapan pembangunan fasilitas yang ada di IKN," ujar Ketua Komisi V Lasarus saat dihubungi, Minggu (5/11). (Z-8)