Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
OTORITA Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo tengah mengerem investor asing menanamkan modalnya di IKN karena terlalu banyak yang berminat masuk. Jokowi kini sedang mengutamakan investor nasional.
Dilansir dari Antara, pemerintah selalu memprioritaskan investor nasional dalam berinvestasi di IKN. Sedikitnya ada 130 investor dari Singapura telah datang dan melihat langsung IKN beberapa bulan lalu, kemudian ada investor dari Korea Selatan, Jepang, Malaysia, hingga Persatuan Emirat Arab yang juga ingin berinvestasi.
"Tapi kami memang rem dulu. Saya sampaikan ke Kepala Otorita IKN, rem untuk yang dari luar, berikan kesempatan, kalau bisa digabungkan dengan dari dalam sehingga zona-zona yang sudah direncanakan, semuanya akan terisi" kata Jokowi dalam keterangan resmi Tim Otorita IKN yang dikutip dari Antara, Minggu (5/10).
Baca juga: Menko PMK Kickoff Program Pembinaan UMKM di IKN
Hal itu dikatakan Presiden saat memimpin peletakan batu pertama proyek superblok bernama Pakuwon Nusantara di lahan campuran (mixed use land) IKN, bersama Otorita IKN dan PT Pakuwon Jati Tbk, melalui entitas PT Pakuwon Nusantara Abadi (PNA).
Peletakan batu pertama ini dilakukan pada Rabu (1/11) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, dengan nilai investasi sebesar Rp5 triliun. Pakuwon Nusantara merupakan salah satu investor dari rangkaian peletakan
batu pertama yang dilaksanakan pada 1-2 November 2023, dengan total
investasi kali ini saja sebesar Rp12 triliun.
Baca juga: Presiden Jokowi: IKN Bakal Menjadi Muara Pertemuaan Berbagai Budaya
Sementara Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan bahwa dengan adanya peletakan batu pertama oleh PT Pakuwon, menjadi bukti dari atensi investasi yang besar untuk pembangunan IKN.
Hingga saat ini terdapat lebih dari 300 Letter of Intent (LoI) yang menyatakan minat untuk turut membangun IKN, sehingga hal ini dinilainya sangat luar biasa.
"Seperti yang menjadi arahan Bapak Presiden, swasta akan mengikuti, kita lihat hasilnya sekarang, swasta sudah mulai masuk," kata Bambang. (Z-10)
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
Program ini terbuka bagi masyarakat umum dan berlangsung selama satu bulan penuh, diselenggarakan setiap akhir pekan: Sabtu pagi, Sabtu sore, dan Minggu pagi.
Menjaga kelestarian lingkungan hidup harus dimulai sejak dini, sehingga menjadi kebiasaan hingga dewasa.
Nantinya BUMD-BUMD di Jakarta akan berbagi ilmu atau pengetahuan mengenai pengelolaan infrastruktur berdasarkan pengalaman mengerjakan pembangunan di Jakarta agar bisa diterapkan di IKN.
DIAN Rana, kreator konten asal Kalimantan Timur, menjadi salah satu saksi hidup pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dari semula hutan belantara sampai berdirinya Istana Negara Nusantara.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved