Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEPALA Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan, pemerintah akan tetap mengandalkan APBN untuk meredam rembesan gejolak ekonomi ke masyarakat secara langsung. Itu terutama berkaitan dengan tekanan yang diakibatkan oleh El Nino.
"Pemerintah memberikan tambahan perlindungan sosial, antara lain dengan menambahkan bantuan beras hingga akhir tahun 2023 dan menggulirkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino untuk bulan November-Desember guna menjaga daya beli kelompok miskin dan rentan," tuturnya seperti dikutip siaran pers, Rabu (1/11).
Hal itu, kata Febrio, dilakukan pemerintah sebagai respons pengendalian harga pangan. Pasalnya, El Nino telah mendorong kenaikan harga dan menambah beban masyarakat, terutama terkait dengan beras.
Baca juga : Pertamina Turunkan Harga BBM Non Subsidi
Hal itu dikonfirmasi oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat tingkat inflasi umum Oktober 2023 di angka 2,56% secara tahunan (year on year/yoy). Angka itu meningkat dibanding realisasi inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 2,28% (yoy).
Kenaikan tingkat inflasi umum itu banyak disebabkan oleh inflasi dari komponen harga bergejolak (volatile food), salah satunya ialah beras.
Baca juga : Inflasi Oktober 2023 Turun Jadi 0,17%
"Di tengah musim kemarau yang panjang akibat dampak El Nino, produksi pangan secara umum menurun sehingga beberapa komoditas mengalami peningkatan harga seperti beras dan aneka cabai," jelas Febrio.
Sedangkan Inflasi harga diatur pemerintah (administered price) juga tercatat naik tipis menjadi 2,12% (yoy) dari angka 1,99% (yoy) seiring dengan harga minyak mentah yang masih tinggi. Sementara itu, perlambatan inflasi inti masih berlanjut mencapai 1,91% (yoy) dari 2,00% (yoy) pada September 2023.
Sebagai respons cepat dalam mengendalikan harga pangan, Pemerintah berupaya memitigasi dampak El Nino melalui upaya stabilisasi pasokan terutama komoditas strategis, seperti beras guna menjaga kecukupan pasokan dalam negeri.
Selain itu, kata Febrio, kebijakan operasi pasar, gelar pangan murah, dan intervensi harga terus konsisten dilakukan agar ekspektasi inflasi dapat terjaga. (Z-5)
"Yang menjadi perhatian kita, persiapannya sudah dua tahun dan APBN dikeluarkan tidak sedikit termasuk merenovasi stadion dan sebagainya."
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Anggaran kelurahan tidak hanya dari APBD, tapi juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hari ini kondisi Sulawesi Tengah perlu dana yang sangat besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan mulai dari infrastruktur hingga ekonomi.
"Berkurang sebesar Rp25.459.080.122 atau 20,21% dari usulan kebutuhan anggaran Polri 2021," ungkap dia.
Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, pengesahan akan diawali dengan penelitian akhir di rapat pimpinan gabungan yang akan digelar pada Selasa (7/9) besok.
Tahun 2020 menjadi masa yang berat bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, seiring memburuknya ekonomi global akibat pandemi covid-19.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual.
Potensi kerugian negara dalam kasus tersebut dinyatakan mencapai Rp48 miliar.
Dana bagi hasil tersebut bisa digunakan untuk menangani wabah covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan di Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved