Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan, pemerintah akan tetap mengandalkan APBN untuk meredam rembesan gejolak ekonomi ke masyarakat secara langsung. Itu terutama berkaitan dengan tekanan yang diakibatkan oleh El Nino.
"Pemerintah memberikan tambahan perlindungan sosial, antara lain dengan menambahkan bantuan beras hingga akhir tahun 2023 dan menggulirkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino untuk bulan November-Desember guna menjaga daya beli kelompok miskin dan rentan," tuturnya seperti dikutip siaran pers, Rabu (1/11).
Hal itu, kata Febrio, dilakukan pemerintah sebagai respons pengendalian harga pangan. Pasalnya, El Nino telah mendorong kenaikan harga dan menambah beban masyarakat, terutama terkait dengan beras.
Baca juga : Pertamina Turunkan Harga BBM Non Subsidi
Hal itu dikonfirmasi oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat tingkat inflasi umum Oktober 2023 di angka 2,56% secara tahunan (year on year/yoy). Angka itu meningkat dibanding realisasi inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 2,28% (yoy).
Kenaikan tingkat inflasi umum itu banyak disebabkan oleh inflasi dari komponen harga bergejolak (volatile food), salah satunya ialah beras.
Baca juga : Inflasi Oktober 2023 Turun Jadi 0,17%
"Di tengah musim kemarau yang panjang akibat dampak El Nino, produksi pangan secara umum menurun sehingga beberapa komoditas mengalami peningkatan harga seperti beras dan aneka cabai," jelas Febrio.
Sedangkan Inflasi harga diatur pemerintah (administered price) juga tercatat naik tipis menjadi 2,12% (yoy) dari angka 1,99% (yoy) seiring dengan harga minyak mentah yang masih tinggi. Sementara itu, perlambatan inflasi inti masih berlanjut mencapai 1,91% (yoy) dari 2,00% (yoy) pada September 2023.
Sebagai respons cepat dalam mengendalikan harga pangan, Pemerintah berupaya memitigasi dampak El Nino melalui upaya stabilisasi pasokan terutama komoditas strategis, seperti beras guna menjaga kecukupan pasokan dalam negeri.
Selain itu, kata Febrio, kebijakan operasi pasar, gelar pangan murah, dan intervensi harga terus konsisten dilakukan agar ekspektasi inflasi dapat terjaga. (Z-5)
Presiden menjelaskan kebutuhan untuk efisiensi itu melihat skor ICOR Indonesia yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan harga BBM tak akan naik hingga akhir 2026 meski minyak dunia tembus US$100. Simak jaminan kekuatan APBN di sini.
Ia menegaskan pemerintah akan tetap memprioritaskan belanja yang lebih produktif dan tepat sasaran.
PARTAI amanat Nasional atau PAN dan Golar merespons wacana pemotongan gaji menteri dan anggota DPR serta menekankan evaluasi APBN
Berdasarkan perhitungan, dampak penghematan dari kebijakan tersebut sangat kecil dibandingkan total anggaran negara.
Purbaya juga melihat saat ini belum ada urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melebarkan defisit APBN.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved