Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan, pemerintah akan tetap mengandalkan APBN untuk meredam rembesan gejolak ekonomi ke masyarakat secara langsung. Itu terutama berkaitan dengan tekanan yang diakibatkan oleh El Nino.
"Pemerintah memberikan tambahan perlindungan sosial, antara lain dengan menambahkan bantuan beras hingga akhir tahun 2023 dan menggulirkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino untuk bulan November-Desember guna menjaga daya beli kelompok miskin dan rentan," tuturnya seperti dikutip siaran pers, Rabu (1/11).
Hal itu, kata Febrio, dilakukan pemerintah sebagai respons pengendalian harga pangan. Pasalnya, El Nino telah mendorong kenaikan harga dan menambah beban masyarakat, terutama terkait dengan beras.
Baca juga : Pertamina Turunkan Harga BBM Non Subsidi
Hal itu dikonfirmasi oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat tingkat inflasi umum Oktober 2023 di angka 2,56% secara tahunan (year on year/yoy). Angka itu meningkat dibanding realisasi inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 2,28% (yoy).
Kenaikan tingkat inflasi umum itu banyak disebabkan oleh inflasi dari komponen harga bergejolak (volatile food), salah satunya ialah beras.
Baca juga : Inflasi Oktober 2023 Turun Jadi 0,17%
"Di tengah musim kemarau yang panjang akibat dampak El Nino, produksi pangan secara umum menurun sehingga beberapa komoditas mengalami peningkatan harga seperti beras dan aneka cabai," jelas Febrio.
Sedangkan Inflasi harga diatur pemerintah (administered price) juga tercatat naik tipis menjadi 2,12% (yoy) dari angka 1,99% (yoy) seiring dengan harga minyak mentah yang masih tinggi. Sementara itu, perlambatan inflasi inti masih berlanjut mencapai 1,91% (yoy) dari 2,00% (yoy) pada September 2023.
Sebagai respons cepat dalam mengendalikan harga pangan, Pemerintah berupaya memitigasi dampak El Nino melalui upaya stabilisasi pasokan terutama komoditas strategis, seperti beras guna menjaga kecukupan pasokan dalam negeri.
Selain itu, kata Febrio, kebijakan operasi pasar, gelar pangan murah, dan intervensi harga terus konsisten dilakukan agar ekspektasi inflasi dapat terjaga. (Z-5)
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
urbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan anggaran yang digunakan untuk iuran 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza bisa diambil dari apbn
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved