Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PERSOALAN ketenagakerjaan saat ini dinilai masih menjadi isu sentral yang memerlukan langkah-langkah dan terobosan dalam penanganannya. Pengangguran dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang mampu bersaing di era pasar kerja global masih menjadi masalah utama di bidang ketenagakerjaan.
Tantangan ketenagakerjaan di Indonesia antara lain persoalan daya saing, yakni persaingan untuk mendapatkan pekerjaan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Di sisi lain, tenaga kerja Indonesia juga memiliki tantangan karena harus mampu merespons persaingan global dan mampu bersaing di era revolusi industri 4.0.
Untuk menjawab tantangan tersebut, perlu peningkatan pengetahuan dan keterampilan calon tenaga kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Pasalnya, tenaga kerja terampil dengan produktivitas tinggi adalah salah satu kunci penggerak sektor industri potensial untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Baca juga : Wapres Minta Perluasan Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut pembangunan sumber daya manusia unggul dan tenaga kerja terampil bersinggungan erat dengan dunia pendidikan dan pelatihan. Kualitas pendidikan yang baik akan menghasilkan SDM yang berpandangan maju dan produktif sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup.
Baca juga : Menaker Dampingi Wapres Buka Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional 2023
Di sisi lain, menurut Menaker, pelatihan vokasi merupakan bentuk pendidikan yang implementatif. Program pelatihan vokasi akan mencetak tenaga kerja dengan keterampilan praktis dan siap kerja di berbagai industri maupun wirausaha.
"Dengan berbagai keunggulannya, pelatihan vokasi bisa menjadi solusi cepat untuk peningkatan kualitas, kompetensi, dan daya saing tenaga kerja Indonesia. Keberhasilan pelatihan vokasi juga akan turut memberikan efek positif terhadap penurunan angka pengangguran maupun untuk kemajuan berbagai industri," papar Ida Fauziyah dalam pembukaan Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (27/10).
Menaker mengatakan perlu langkah konkret untuk menjembatani para pencari kerja dengan permintaan pasar kerja dalam sebuah proses bisnis yang terpadu. Selain itu diperlukan pembangunan integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan efektif dan efisien.
Langkah yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk menjawab semua itu di antaranya melalui Festival Pelatihan Vokasi yang dilaksanakan pada bulan Oktober. "Bulan Oktober kami tetapkan sebagai bulan pelatihan vokasi yang kegiatannya dimulai dengan kegiatan open house di seluruh satuan balai pelatihan vokasi dan produktivitas," jelasnya.
Puncak acara dari bulan pelatihan vokasi adalah penyelenggaraan Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional. Tahun ini acara tersebut diselenggarakan di Jakarta Internasional Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, 27-29 Oktober 2023.
Acara tersebut juga dibuka oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Dalam arahannya, Wapres menyampaikan beberapa hal untuk dijadikan perhatian bersama. Pertama, Wapres meminta prioritas kebijakan untuk mendorong fasilitasi pencarian kerja secara cepat. Harapannya itu dapat mempertemukan kompetensi para pencari kerja yang sesuai dengan kebutuhan dari pemberi kerja.
Selain itu, melakukan penguatan dan transformasi untuk peningkatan keterampilan tenaga kerja. Hal lain yang perlu diperhatikan, kata Ma'ruf, adalah pemberian pelatihan kembali untuk memastikan pekerja memiliki keahlian yang dibutuhkan seiring dengan perubahan atau perkembangan tuntutan pekerjaan.
"Selanjutnya, pastikan adanya akselerasi perhatian vokasi secara konsisten guna menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan tidak hanya untuk diserap pasar kerja tetapi juga untuk mendorong lahirnya wirausaha," katanya.
Terakhir, Wapres meminta optimalisasi berbagai terobosan pelatihan vokasi dengan mempertimbangkan keunggulannya, seperti durasi waktu lebih singkat sesuai dengan kebutuhan industri dan inklusif menjangkau semua kalangan. (Z-8)
Solusi defisit keuangan atau tunggakan iuran BPJS Kesehatan di Sulteng bisa dengan cara mengajukan klaim kepada pemerintah provinsi untuk pelaksanaan pembiayaan kesehatan publik.
CALON Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dalam debat kedua Pilakda DKI mengatakan akan menggratiskan biaya BPJS hingga 100% bagi warga Jakarta yang tidak mampu.
Hal itu agar para peserta dapat memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus datang ke kantor cabang terdekat, terutama pada masa pandemi.
Opsi penaikan iuran diambil karena ada estimasi defisit BPJS Kesehatan sebesar Rp32,8 tiliun pada 2019.
BPJS Kesehatan telah meminta 92 rumah sakit untuk mengembalikan selisih biaya klaim layanan yang sudah dibayarkan.
Biaya Penyakit Kronis yang ditanggung BPJS.
Selama ini sudah cukup banyak pelatihan dan penerapan manajemen SDM di perusahaan tetapi belum banyak yang membahas khusus untuk sekolah atau lembaga pendidikan.
Joki pantarlih adalah sebutan untuk orang di luar pantarlih yang menggantikan tugas-tugas pantarlih saat melakukan coklit ke rumah-rumah warga.
Provinsi dengan persentase tertinggi terkait dengan masyarakat yang mempunyai keterampilan TIK.
Keberadaan profesi asesor profesional sebagai pelaksana benchmark kompetensi seseorang terhadap standar yang telah ditetapkan, menjadi penting di era disrupsi.
Apabila masyarakatnya sehat, maka sudah pasti sumber daya manusianya tangguh.
Program pelatihan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diharapkan bisa mengurangi tingkat kemiskinan, pengangguran, dan membantu ketahanan ekonomi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved