Guru Besar IPB University Dukung Wacana BPJS Kesehatan di DKI Jakarta

GURU Besar Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB) IPB University Prof Gunanti menyampaikan dukungannya terhadap wacana program BPJS Hewan yang diinisiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Program ini sangat penting, karena hewan, baik peliharaan maupun liar, bisa mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang layak. Ini akan mengurangi penderitaan hewan sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka," ujarnya.

Program "BPJS Hewan" ini dirancang Pemprov DKI Jakarta untuk membantu pemilik hewan dari kalangan kurang mampu agar tetap dapat mengakses layanan kesehatan hewan melalui subsidi atau potongan biaya di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan).

Baca juga : Optimalkan Penggunaan Wadah Plastik untuk Menyimpan Bahan Makanan 

Lebih dari itu, menurut Prof Gunanti, program ini juga membawa dampak positif terhadap kesehatan masyarakat. 

MI/HO--Guru Besar Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB) IPB University Prof Gunanti

"Program ini berperan dalam pencegahan penyakit zoonotik, yaitu penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Jadi, ada manfaat ganda: untuk kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat," jelasnya.

Meskipun ide ini dinilai strategis, ia memprediksi pelaksanaannya di lapangan akan menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan kerangka regulasi yang mendukung.

Baca juga : Pakar Kebijakan Pertanian: Jika Data BPS Suplus, Kenapa Harus Impor Beras?  

"Fasilitas layanan kesehatan hewan di Jakarta harus ditingkatkan kapasitasnya agar dapat mengatasi lonjakan permintaan. Selain itu, ketersediaan dokter hewan dan tenaga medis veteriner yang kompeten sangat krusial," kata dia.

Sebagai Direktur Rumah Sakit Hewan Pendidikan (RSHP) IPB University, Prof Gunanti juga menekankan pentingnya regulasi veteriner yang mendukung pelaksanaan program secara menyeluruh. 

"Perlu standar pelayanan medis hewan serta sistem pengawasan penyakit zoonotik yang jelas," tambahnya.

Salah satu komponen penting dalam mendukung program ini adalah sistem identifikasi hewan menggunakan teknologi microchip. Sistem ini dinilai efektif untuk melacak hewan yang telah menerima layanan, sekaligus mencegah duplikasi pemberian subsidi.

"Namun, agar efektif, microchip yang digunakan harus memiliki standar yang seragam dan bisa dibaca di seluruh fasilitas. Basis data juga harus terintegrasi agar bisa diakses semua pihak yang terkait," jelas Prof Gunanti.

Dari sisi etika, ia menilai penggunaan microchip dapat diterima selama prosedur pemasangannya dilakukan secara aman dan tidak menyakiti hewan. 

"Saya pribadi sangat mendukung, tapi pertanyaannya, apakah pemerintah memiliki dana untuk pengadaan microchip ini? Biayanya, kalau tidak salah, sekitar satu juta rupiah per ekor, termasuk pemasangannya," katanya.

Ia menyarankan agar pemasangan dilakukan di bagian punggung, sebagaimana prosedur yang umum diterapkan pada satwa liar oleh dinas kehutanan.

"Saya rasa, kalau dimulai dari Jakarta dan Jawa Barat dulu, lewat klinik hewan, klinik bersama, serta rumah sakit hewan, itu bisa dilaksanakan. Yang penting ada dukungan dari pemerintah," pungkas Prof Gunanti. (Z-1)