Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
PAKAR Ekonomi dan kebijakan pertanian Prof. Pantjar Simatupang mempertanyakan rencana langkah Bulog mengimpor beras dari luar negeri untuk memenuhi stok.
Prof Pantjar menjelaskan keterlibatan pemerintah adalah mendukung harga ditingkat petani, oleh karena itu seharusnya saat panen raya Bulog harus membeli sebanyak-banyaknya untuk stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP), bukan dari impor.
Hal kedua yang janggal menurutnya, saat bulan Agustus 2022 Bulog menyatakan memiliki stok aman sekitar 1,2 juta ton dan melakukan operasi pasar sehingga keadaan stok semakin menipis seperti sekarang. Seharusnya jika stok menipis Bulog tidak melakukan operasi pasar terlebih dahulu.
Baca juga : Pengamat Minta Bapanas Dorong Bulog Maksimalkan Serap Gabah Petani
“Impor tidak perlu terjadi, ada yang salah dalam prosedur yang dilakukan oleh Bulog” ucapnya. Lebih lanjut Pantjar menerangkan,“Dalam rangka stabilisasi apakah pemerintah saat ini kekurangan beras? Jika melihat data KSA BPS Oktober 2022 terbaru yang diterima stok kita cukup kok, surplus 1,7 juta ton.”
Pantjar menambahkan pemerintah tidak mengambil kebijakan impor hanya karena stok Bulog yang berkurang, ini jelas kurang tepat.
Sebagai langkah konkrit Prof Pantjar menyarankan pemerintah untuk stop operasi pasar pada bulan-bulan sekarang, karena hal ini makin memperparah stok CBP. Dan Silahkan Bulog menyerap beras sebesar-besarnya di bulan Januari paling lambat Maret 2023 saat musim panen raya.
Baca juga : Pengamat Ungkap Polemik Soal Panen Raya Padi dan Impor Beras
Sementara Kementerian Perdagangan mengatakan, rencana impor beras memang setiap tahun ada. Hal itu dilakukan untuk mempersiapkan jika sesuatu hal terjadi atau dibutuhkan saja, bukan serta merta Indonesia sudah resmi membayar impor beras tersebut.
"Usulannya di rakornas (usulan impor). Kalau misalnya diperlukan sudah ada standby kita. Kan impor itu bukan hal yang sederhana, misalnya kita butuh untuk minggu depan misalnya terjadi sesuatu, harus punya persiapan, paling tidak sebulannya atau bahkan dua bulan sebelumnya," kata Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Didi Sumedi di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (21/11).
Didi mengatakan, Indonesia sudah memiliki kerja sama atau perjanjian untuk memenuhi kebutuhan beras dengan Thailand dan Vietnam. Tetapi bukan artinya Indonesia langsung impor, hanya perjanjian jika Indonesia sewaktu-waktu membutuhkan. (RO/OL-09)
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
DIREKTUR Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa sejauh ini Bulog telah melakukan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) melalui berbagai skema.
MENTERI Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa stok cadangan beras pemerintah (CBP) masih dalam angka aman. Sebelummya diberitakan beras premium dan medium mulai langka
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Ruszaeni, menjelaskan angka stunting di Kabupaten Tegal menunjukan trend penurunan meski relatif masih tinggi.
PERUM Bulog melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tahun 2025 kembali mengarahkan fokusnya pada tiga bidang prioritas.
Peneliti Center of Reform on Economic (CoRE) Eliza Mardian menanggapi penghentian operasional sekitar 30% pengusaha penggilingan kecil di Jawa Tengah.
Bangsa ini tidak hanya hidup dalam dokumen resmi atau peta, melainkan dalam percakapan, cerita, dan ruang komunikasi yang kita bangun bersama.
Rektor Unas El Amry Bermawi Putera mengungkapkan sepanjang 2025 Unas menghasilkan enam guru besar dari berbagai disiplin ilmu sehingga kini total guru besar Unas mencapai 31 orang.
UNIVERSITAS Terbuka (UT) kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kapasitas akademik dan memperluas kontribusi keilmuan yang berdampak bagi masyarakat
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, Prof Dr Kuat Puji Prayitno, SH, MHum, menyatakan telah membentuk Tim Pemeriksa yang beranggotakan tujuh orang untuk mengusut dugaan tersebut.
UNIVERSITAS Chung di Malang, Jawa Timur, mengukuhkan Prof. Dr. Pieter Sahertian, M.Si sebagai guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis bersama Prof. Dr. Anna Triwijayati, M.Si, Senin (7/7).
Diperlukan formula hukum pemberantasan melalui penegakan hukum terhadap mafia tanah, penguatan peran satgas mafia tanah dan KPK, serta pembentukan pengadilan khusus pertanahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved