Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Brantas Energi (BREN) yang merupakan anak usaha PT Brantas Abipraya (Persero) menyatakan membutuhkan inovasi pendanaan dalam investasi pengembangan usaha proyek energi baru terbarukan (EBT). Perusahaan tersebut membutuhkan investasi Rp16 triliun dari periode 2024-2030.
Inovasi pembiayaan itu berasal dari pendanaan hijau, dana dari penawaran umum saham atau initial public offering (IPO), dan asset recycle atau melepas sebagian aset unit pembangkit.
"Kita melakukan inovasi pendanaan seperti IPO, asset recycle, mencari partner investasi dari badan usaha milik negara (BUMN) atau dari swasta," ungkap Direktur Utama Brantas Energi Satiyobudi Santoso dalam Executive Forum Media Indonesia: Pembiayaan Renewable Energy di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (19/10).
Baca juga: PLN: Kebutuhan Investasi Hijau hingga 2040 Capai Rp2.487 T
Ia juga menyatakan salah satu partner utama investasi BREN berasal dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Melalui program Menuju Transisi Energi Rendah Karbon (Mentari), BREN bersama SMI berupaya mendapatkan hibah dari Palladium Internasional, Ltd.
Dilansir laman resmi BREN, perusahaan itu meneken perjanjian untuk mendukung tiga proyek energi terbarukan tenaga air dengan total kapasitas pembangkit sebesar 7 MW pada Maret 2023 lalu. Dari total biaya pembangunan yang dibutuhkan sebesar Rp210 miliar, Pemerintah Inggris akan ikut berkontribusi sebesar Rp21 miliar melalui hibah Program Mentari.
Baca juga: Emiten Minyak Bumi bakal Panen Raya Sampai 2024
"Kami mendapatkan hibah atau grant dari program Mentari di tiga proyek kami. Ada kunjungan dari menteri energi dari Inggris untuk memastikan proyek Mentari berjalan," terang Satiyobudi.
Proyek yang dimaksud ialah tiga pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTM) yakni PLTM Batanghari di Sumatra Barat, PLTM Titab di Bali, dan PLTM Pandanduri di Nusa Tenggara Barat. Proyek tersebut akan memberikan manfaat dengan menghasilkan listrik dari kelebihan debit air yang mengalir dari bendungan eksisting.
Di sisi lain, Satiyobudi menerangkan di tengah kondisi global yang tak menentu, mulai dari perang Rusia-Ukraina, memanasnya perang Israel-Palestina, dan inflasi yang tinggi, pihaknya mengalami masalah terkait kebutuhan turbin untuk pengadaan pembangkit listrik tenaga air.
"Soal pengadaan turbin, kami mengalami kesulitan karena biasanya mengambil dari Eropa. Dengan kondisi global saat ini, kami akan mengambil dari Asia atau dalam negeri," pungkasnya. (Ins/Z-7)
Diskusi kali ini membahas sejumlah isu terkait perubahan iklim yang sudah bukan menjadi sekedar isu lingkungan namun menyoal masa depan semua pihak.
Porsi pendanaan iklim di Indonesia masih lebih banyak ditopang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dibandingkan kontribusi dari sektor swasta.
(APBN) hanya mampu memenuhi sekitar 12,3% dari total kebutuhan pendanaan aksi iklim yang diperkirakan mencapai Rp4.000 triliun hingga 2030.
Potensi investasi nikel di Indonesia mencapai US$127,93 miliar dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar US$43,25 miliar.
AGENDA penghiliran industri menjadi salah satu cara yang bakal ditempuh pemerintah untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi 8 persen secara bertahap.
Menurut data dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, sektor mineral memberikan kontribusi terbesar terhadap investasi hilirisasi.
Sepanjang tahun 2025, NBRI mencatat sejumlah capaian strategis, antara lain penguatan kapasitas SDM nasional melalui program pelatihan, Battery School, dan industrial training.
KOMISI XII DPR meminta pemerintah memastikan bahwa rencana pembangunan 50 pembangkit listrik berbasis sampah tidak berujung mangkrak karena persoalan biaya.
Rancangan pembangunan jaringan interkoneksi antarpulau telah ditetapkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.
Pemerintah terus memperkuat arah kebijakan energi nasional dengan mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Langkah ini untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
SURVEI ARCI menyatakan sebanyak 75,5 persen warga Jawa Timur menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran di bidang energi.
UPAYA pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan (Kalsel), terhabat karena ketergantungan energi fosil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved