Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf) meluncurkan aplikasi Antasena yang menyediakan sesi konsultasi, supervisi dan asistensi sebagai bagian dari penguatan sistem antikorupsi. Aplikasi itu akan melengkapi sistem whistleblowing system (WBS) yang selama ini telah diberlakukan di lingkungan Kemenparekraf.
Antasena itu dapat digunakan, terutama untuk konsultasi tentang prosedur penggunaan anggaran negera oleh pegawai dan kementerian, sementara pelaporan dugaan pelanggaran korupsi hingga etik dalam dilakukan melalui WBS. Dalam sistem WBS, identitas pelapor akan dilindungi namun proses tindak lanjutnya akan dilakukan berdasarkan sistem verifikasi tertentu.
Demikian terungkap dalam Townhall Meeting Penguatan Semangat Anti Korupsi di Lingkungan Kemenparekraf di Jakarta, hari ini, Kamis (12/10) yang dihadiri Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno.
"Kita ini menjual nature dan culture, sehingga secara institusi Kemenparekaf juga harus memiliki kultur yang baik," kata Sandi.
Sementara, Kepala Satuan Tugas Kampanye Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dotty Rahmatiasih menyatakan berdasarkan penilaian KPK pada kinerja penegakan antikorupsi di Kemenparekraf menunjunkan tren positif. "Pada Survey Penegakasan Integritas 2022, sudah masuk kategori Waspada dari tahun sebelumnya Rentan, sementara yang paling bagus itu adalah Terjaga. Indikatornya adalah isu gratifikasi, penggunaan anggaran dinas untuk keperluan pribadi serta pelatihan influencer," kata Dotty.
Saat ini mayoritas kementerian dan lembaga berada dalam peringkat Rentan dan Waspada, belum ada yang meriah kategori Terjaga. Sementara, pemerintah daerah, sebagian besar berada dalam kategori Rentan.
Pafa sambutannya, Sandi mengutip data tentang Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2022 yang menunjukkan Indonesia terus mengalami tantangan serius dalam melawan korupsi. Data CPI Indonesia terkini berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei.
"Skor ini turun 4 poin dari 2021 atau merupakan penurunan paling drastis sejak 1995. Tentu kita tidak boleh saling menyalahkan, sebagaimana yang dilakukan untuk mendongkrak indeks
Travel and Tourism Index hingga kini kita bisa unggul di atas Malaysia, Thailand dan Filipina, kita harus gotong royong," kata Sandi.
Sandi juga berbagi kiat tentang tiga pertimbangan yang selalu digunakannya saat mengambil keputusan, mulai bertanya pada hati nurani, memastikan tidak merusak kepercayaan dan kebanggaan orangtua serta tidak menzolimi orang lain.
"Itu yang saya praktikkan setiap kali mengambil keputusan. Pertimbangan ini juga penting karena berdasarkan riset, di benak masyarakat kita selama 2 tahun terakhir yang menjadi keinginan mereka adalah memperoleh penghasilan atau pekerjaan, terpenuhinya pangan atau kebutuhan belanja sehari-hari serta pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Kebutuhan penegakan antikorupsi ini peringkatnya naik," lanjut Sandi.
Ada banyak bukti penerapannya tarif Sudewo ini. Sebab, harga itu diumumkan langsung oleh para anak buah Sudewo.
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan intensif di Kantor dan Rumah Dinas Bupati Pati, Jawa Tengah, pada Kamis (22/1).
KPK menjawab bantahan Bupati Pati Sudewo yang kini nonaktif, ia mengeklaim dikorbankan karena merasa tidak pernah mematok tarif jabatan perangkat desa. Sudewo membahas tarif dengan tim 8
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut tarif jabatan perangkat desa yang dipatok Bupati nonaktif Pati Sudewo dijadikan pengumuman terbuka. Banyak warga mengetahui tarif itu.
Bupati Sudewo menjadi salah satu tersangka bersama tiga orang lainnya dalam kasus dugaan pemerasan untuk pengisian jabatan perangkat desa di Pati, Selasa (20/1).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pati dengan menggeledah kantor dan rumah dinas Bupati Pati, Kamis (22/1) siang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved