Persediaan Beras Dipastikan Mencukupi Kebutuhan Masyarakat

DEPUTI I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa memastikan persediaan beras secara nasional saat ini mencukupi kebutuhan masyarakat. Persediaan beras dipastikan aman meski Indonesia sedang dilanda el nino yang menyebabkan kekeringan.

"Secara ketersediaan itu cukup. Namun memang dari sisi harga terjadi fluktuasi, khususnya di beras. Tapi memang kalau dari ketersediaan beras sendiri, data yang kami miliki menunjukkan bahwa saat ini relatif cukup," ujarnya dalam Diskusi Edisi Khusus 4 Tahun Jokowi-Ma'ruf di Kantor Media Indonesia, Rabu (11/10).

Kecukupan ketersediaan beras itu, kata Astawa, berdasarkan skala kebutuhan nasional. Merujuk Undang Undang 18/2012 tentang Pangan, cadangan beras diklasifikasikan menjadi empat bagian, yakni, cadangan pemerintah pusat, cadangan provinsi, cadangan kabupaten/kota, dan cadangan masyarakat.

Baca juga: 498 Ton Beras Impor Masuk Lamongan

Dari empat klasifikasi itu ketersediaan beras menunjukkan posisi yang dapat menutup kebutuhan. Namun cadangan beras pemerintah pusat dinilai perlu untuk ditambah lantaran adanya program bantuan pangan dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digulirkan oleh Perum Bulog demi menekan kenaikan harga komoditas itu.

"Cadangan pemerintah memang perlu di top up karena memang cadangan pemerintah itu, khususnya yang ada di Bulog akan digunakan salah satunya untuk pengendalian stabilisasi harga," jelas Astawa.

Dari data Bapanas, cadangan beras pemerintah saat ini berada di kisaran 1,7 juta ton. Dari besar cadangan tersebut, beras akan digulirkan sekitar 630 ribu ton untuk bantuan pangan selama tiga bulan sejak September hingga November 2023. Program tersebut bahkan berpeluang diperpanjang satu bulan hingga Desember 2023.

Baca juga: Plt. Mentan Pastikan Stok Beras Hingga Akhir Tahun Aman

Selain itu beras cadangan pemerintah juga akan digunakan untuk menjalankan program SPHP. Beras yang dibutuhkan untuk menggulirkan program tersebut hingga Desember 2023 diperkirakan berkisar 500 ribu ton.

"Sehingga dari data tersebut kita memang membutuhkan tambahan untuk cadangan beras yang ada di Bulog. Karenanya Bapak Presiden memutuskan akan ada tambahan 1,5 juta ton dari sisi importasinya," jelas Astawa.

Penambahan kuota impor beras tersebut sekaligus untuk mengantisipasi dampak dari El Nino yang diperkirakan bakal menunda masa panen di 2024. Hal tersebut merujuk dari prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang melaporkan wilayah sentra-sentra produksi beras akan mengalami hari tanpa hujan selama 60 hari.

"Dalam situasi normal, Oktober sampai Maret itu musim penghujan, petani bertanam dan pada Februari sampai Maret panen raya. Tapi karena mundur 60 hari, musim tanam mundur dua bulan, dan musim panen mundur dua bulan. Kalau ini terjadi, maka panen itu baru bisa terjadi di akhir April atau awal Mei," jelas Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Chudori di kesempatan yang sama.

Dia menambahkan, dengan asumsi pelaksanaan program bantuan pangan dan SPHP hingga Desember 2023, maka cadangan beras akan berada di kisaran 600 ribu ton. Besaran itu dinilai tak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan akibat mundurnya masa panen akibat El Nino.

Namun penambahan kuota impor hingga 1,5 juta ton juga dinilai akan berlebih dan nantinya dapat mengganggu harga beras di tingkat petani saat musim panen tiba. Karenanya, dia menyarankan agar penambahan impor beras itu dibatasi hanya 1 juta ton dan dilakukan secara bertahap.

"Persetujuan kuota impor 1,5 juta ton, itu terlalu besar. Mungkin kira-kira cukup 1 juta ton. Dengan asumsi ini, tambahan impor 1 juta ton memadai sampai panen tahun depan di akhir April atau awal Mei," jelasnya.

Persediaan Pupuk

Sementara itu, Direktur PT Pupuk Sriwidjaja Tri Wahyudi Saleh memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi akan terjamin untuk mendukung aktivitas tanam para petani. Sebab, stok pupuk milik perusahaan terbilang berlebih lantaran kondisi iklim dan cuaca yang tak memungkinkan petani menyerap pupuk.

"Serapan sampai Oktober ini masih jauh, masih di bawah 70%. Hanya saja, karena kami diminta untuk memproduksi dan menyiapkan, stok pupuk kami sekarang ini di atas 200%. Artinya walaupun sekarang masuk musim tanam, kami sudah siap," jelasnya.

Karenanya, Wahyudi menampik adanya isu pupuk langka. Apalagi secara holding, Pupuk Indonesia memiliki kapasitas produksi hingga 13,8 juta ton. Sedangkan alokasi yang ditetapkan pemerintah untuk pupuk subsidi hanya 6,8 juta ton.

"Jadi tidak benar kalau dikatakan pupuk itu langka, karena stok kami banyak dan secara holding itu cukup," tuturnya.

(Z-9)