PalmCo Bisa Dukung Food Security Lewat Pasokan Minyak Goreng Dalam Negeri

PALMCO, subholding PTPN Group yang akan dibentuk khusus untuk mengelola komoditas kelapa sawit diyakini bisa mendukung ketahanan pangan (food security) melalui pemenuhan pasokan minyak goreng dalam negeri.

Menurut Ekonom Universitas Indonesia (UI) Prof Telisa Aulia Falianty, potensi ini diharapkan segera direalisasikan usai proses konsolidasi semua unit bisnis PTPN Group di bidang sawit rampung.

Baca juga: Pentingnya Edukasi Sawit Itu Baik, Patahkan Mitos Negatif Sawit

“Dengan konsolidasi, PalmCo setidaknya jadi kuat untuk mendukung food security dan siap hadir ketika pasokan minyak dalam negeri terganggu,” jelas Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI ini, dalam keterangannya, Jumat (6/10).

Melalui pembentukan PalmCo, dia menilai ketersediaan minyak sawit akan lebih dijamin guna mengantisipasi kelangkaan di dalam negeri. Apalagi, kebutuhan minyak nabati dunia terus meningkat.

Dia mengatakan sebagai pendukung ketahanan pangan, PalmCo juga menjadi salah satu perpanjangan tangan pemerintah guna menerapkan amanah pasal 33 UUD 1945, khusus untuk salah satu komoditas.

Ia menjelaskan memang sudah seharusnya Indonesia memiliki BUMN besar yang mengelola minyak sawit, sehingga pemerintah bisa lebih leluasa mengeluarkan kebijakan saat terjadi gejolak harga. 

“Pengalaman kasus minyak goreng jadi pelajaran pentingnya kehadiran negara pada komoditas strategis. Harapannya, PalmCo bisa menyelesaikan masalah minyak goreng yang harganya melambung serta menyulitkan daya beli masyarakat,” jelas Telisa.

Baca juga: Kasus Kartel Minyak Goreng, Tujuh Perusahaan Dikenakan Denda Rp71,28 M

Ia mengatakan upaya memperkuat peran PTPN dalam ketahanan pangan sudah terlihat sejak PTPN III menjadi holding pada 2014. Hasilnya, laporan keuangan membaik dan dalam dua tahun terakhir bisa mencetak laba besar.

Ke depan, katanya, PalmCo akan diarahkan sebagai agent of development untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Dari sisi produksi, PalmCo masih dibutuhkan untuk mendampingi petani rakyat yang menguasai lebih dari 40% lahan sawit nasional atau lebih dari 6 juta hektare," ujarnya.

Lebih jauh, Telisa menyampaikan rencana pendirian PalmCo juga untuk mengimbangi peran swasta dalam supply chain crude palm oil (CPO). Ia mencontohkan Menteri BUMN Erick Thohir yang coba membangun terobosan dengan Menteri Koperasi dan UKM di Sumatera Utara.

"PTPN cukup dominan di wilayah ini dengan adanya minyak merek Nusakita yang lebih murah daripada swasta. Kementerian BUMN bakal mendorong PalmCo untuk membuat produk turunan CPO yang bernilai tambah," katanya.

Baca juga: Pengembangan UKMK Sawit Diharapkan Mampu Kurangi Kemiskinan di Sulbar

Telisa berharap proses kondolidasi segera rampung dan proses initial public offering (IPO) subholding sektor perkebunan sawit bisa berjalan sesuai jadwal.

“PalmCo ditargetkan IPO di 2023, tapi mundur awal 2024. Persiapan IPO harus dipercepat sebelum transisi kepemimpinan. Peraturan Pemerintah tentang PalmCo perlu dirampungkan paling lambat akhir 2023,” ujarnya.

Telisa juga menilai perlu ada koordinasi antara Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian LHK untuk mendukung operasional dan peran PalmCo dalam perekonomian di masa mendatang. (RO/S-2)