Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI ATR/BPN Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa pihaknya memiliki dua tahap milestone digitalisasi layanan pertanahan. Yang pertama, digitalisasi layanan yang kini sedang dilaksanakan oleh seluruh kantor pertanahan di seluruh Indonesia.
Baca juga: DPR: Sertifikasi Tanah Ulayat Perlu Terapkan Pendekatan Konsensual
Digitalisasi ini meliputi tujuh layanan pertanahan yang bisa dilakukan secara cepat dan online. Tujuh layanan tersebut meliputi, pengecekan sertifikat, surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT), roya manual dan roya elektronik, hak tanggungan, peralihan (kecuali warisan), pendaftaran surat keputusan dan perubahan HGB menjadi hak milik. Dengan demikian tujuh layanan ini sudah meliputi 79% layanan pertanahan yang bisa diakses mudah oleh masyarakat luas.
Baca juga: Bos Perumahan Ditangkap Karena Penipuan, Korbannya Puluhan Orang
Milestone kedua, sambungnya, adalah digitalisasi dokumen-dokumen pertanahan dan integrasi lintas lembaga dan bisnis.
"Yang sudah dilakukan adalah sertifikat digital aset milik negara dan BUMN." Langkah selanjutnya adalah memasuki teknologi blockchain untuk dokumen-dokumen pertanahan di Indonesia. Untuk sertifikat masyarakat memang masih ada kendala, karena harus terintegrasi dengan layanan lanjutan di perbankan, pemerintah daerah, pajak dll. Tapi akan terus kita kebut," tandas mantan Panglima TNI itu dalam Sidang Promosi Terbuka Doktoral Sekjen Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, di Institut Pertanian Bogor lewat keterangan yang diterima, Jumat (6/10).
Baca juga: Menteri ATR Serahkan Sertifikat Gratis untuk Tanah Ibadah dan Tanah Wakaf di Labuan Bajo
Dengan tekonologi blockchain efisiensi layanan, transparansi, akuntabilitas dan aksesbilitas data dan dokumen pertanahan bisa dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN.
"Mohon doa dan dukungan semua pihak agar Kementerian ATR/BPN bisa melakukan tugas sejarah ini dengan memasuki teknologi Blockchain di bidang pertanahan." pungkasnya. (H-3)
Merkuri menjelaskan, hingga kini, pihak penggugat hanya bermodalkan girik, sedangkan kliennya mengantongi sertifikat tanah.
KANTOR Pertanahan Tangerang Selatan (Tangsel), Banten tidak mentolerir keberadaan mafia tanah yang merugikan masyarakat Tangsel.
Nanny menjelaskan, Sahara atau Sahabat Usaha Rakyat telah bekerjasama dengan INKOWAPI (Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia) untuk mendukung usaha perempuan
Kepala Kantor Pertanahan Depok Indra Gunawan menargetkan, proses digitalisasi data pertanahan tuntas dalam setahun mendatang.
Sejumlah orang yang mengatasnamakan ahli waris pemilik tanah Endang Miharja kembali memaksa ingin menguasai jalan tersebut.
KEPALA Kantor Pertanahan/BPN Tangerang Selatan (Tangsel), Banten yang baru, Shinta Purwitasari diharapkan menjaga hubungan baik dan berkolaborasi dengan para jurnalis.
KANTOR Pertanahan (Kantah) Tangerang Selatan (Tangsel) tujuh medali pada Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) 2023 wilayah Banten, beberapa waktub lalu.
Deklarasi yang digelar Kementerian ATR/BPN itu menyabet penghargaan Rekor Muri dengan peserta deklarasi terbanyak.
Relevansi transformasi digital dalam perbaikan layanan pertanahan dapat memperkuat keamanan arsip pertanahan.
KANTOR Pertanahan Kota Tangerang Selatan (Kantah Tangsel), Banten menargetkan pada tahun ini 10 Kota Lengkap ditargetkan bisa dicapai.
Sebanyak 148 bidang tanah ulayat di Aceh yang tersebar di 10 daerah berhasil didata oleh Universitas Syiah Kuala.
Masalah pertama, singgung Hadi, terkait dengan masyarakat yang berkonflik lahan yang beririsan dengan tanah aset
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved