Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGUSAHA nasional sekaligus pakar geopolitik Indonesia Mardigu Wowiek Prasantyo baru-baru ini mendaftarkan diri dalam konvensi calon presiden RI 2024 yang digelar oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat Desa (MPRD RI).
Pemilik puluhan unit usaha dari tingkat usaha kecil dan menengah (UKM) hingga korporasi tersebut merasakan potensi ekonomi desa yang belum optimal sehingga tidak dirasakan oleh mereka yang tinggal dan bermukim di sana.
Menurut Mardigu, desa adalah basis ketahanan nasional yang perlu menjadi prioritas pembangunan nasional.
“Desa-desa kerap dikesampingkan dalam agenda nasional. Dengan keterbatasan akses terhadap sumber daya dan perhatian pemerintah pusat, desa tidak menjadi prioritas pembangunan," tutur Mardigu di Jakarta, Rabu (4/10).
Dana Desa Dorong Pembangunan Desa
"Namun, adanya dana desa yang diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 memberikan pemerintah desa akses yang lebih besar terhadap sumber daya lokal mereka, memungkinkan mereka untuk berperan aktif dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya,” jelasnya.
Karena itu, tambah pria yang akrab dipanggil Bossman Sontoloyo tersebut, presiden mendatang perlu lebih serius lagi untuk menjadikan desa sebagai pilar ekonomi nasional dan bukan sekedar gimmick pembangunan.
“Dananya memang dianggarkan APBN, tapi proses distribusi dan pengawasan anggaran tersebut tidak maksimal diperhatikan. Akibatnya, meski sudah dana desa sudah disalurkan sejak hampir 10 tahun yang lalu, tapi pemerataannya belum terlihat sampai sekarang.”
Karena itulah Mardigu mendaftarkan diri untuk menjadi calon presiden melalui MPRD RI agar idealismenya dalam membangun desa bisa tersalurkan dalam kebijakan-kebijakan formal.
“Banyak yang bisa kita lakukan di desa tapi terbentur regulasi. Ini yang mau kita terobos nantinya.”
Majelis Pemusyawaratan Rakyat Desa merupakan asosiasi yang menggabungkan semua elemen kekuatan desa yang berjumlah lebih dari 86 ribu desa yang terwakili dalam organisasi seperti APDESI, ABPEDNAS, ABPEDSI, FK-BPD dan PEEMDES.
Awal mulanya gerakan ini berakar dari Gerbangsari, Gerakan Membangun Desa mMandiri yang aktif melakukan edukasi, pembinaan desa sejak tahun 2007 hingga kiprahnya mencapai tingkat nasional pada tahun 2014. Asosiasi ini berhasil menggagas 1.4 Milyard perdesa pertahun.
Sekarang dan kedepannya, gerakan desa mandiri lebih agresif lagi dengan mengkampanyekan hastag “#desa kaya negara berjaya” di bawah MPRD RI dengan mengusulkan dana desa sekitar 35 milyar per desa.
Dampak jangka panjangnya, desa tersebut tidak memerlukan lagi anggaran dari pemerintah pusat karena telah mandiri bisa menghidupi diri sendiri dikelola dalam bentuk Bank Desa Mandiri (BUMDES atau KSP).
Adapun sebagai penyataan komunike bersama para pendir dan dewan kolegium MPRD RI telah mengumumkan akan mengadakan konvensi untuk capres 2024. Untuk itu MPRD RI membuka pendaftaran kepada setiap putra bangsa yang akan berkontribusi dalam membangun bangsa untuk ikut dalam konvensi ini.
Para wakil desa yang berjumlah 86.000 menjadi juri yang memutuskan siapa yang mereka pilih untuk mewakili suara rakyat desa. Sterring committe dalam konvensi tersebut adalah tokoh tokoh nasional. (RO/S-4)
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
Sistem pengawasan yang berjalan saat ini sudah maksimal dan sudah dilakukan secara berlapis melalui jejaring Kemendagri dan perangkat daerah.
Ia menjelaskan, dana yang mengalir ke desa berasal dari dua sumber, yakni dana desa dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD yang porsinya mencapai 10% dari DAU dan DBH.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Seorang kepala desa nonaktif di Brebes, Jawa Tengah, akhirnya ditangkap polisi setelah dua tahun buron.
pemberdayaan desa melalui empat pilar pembangunan berkelanjutan, melibatkan generasi muda, komunitas lokal, dan program Desa Sejahtera
Antusiasme kepala daerah dalam pembentukan Posbankum sangat tinggi.
Pemkab Bekasi mengeklaim telah melakukan pengawasan ketat, mulai dari pengadaan bahan baku hingga proses pengolahan di dapur SPPG.
Penghargaan tertinggi ini diberikan kepada desa-desa yang sukses menyajikan pengalaman autentik sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di tingkat lokal.
Kapasitas pemerintah desa dalam mengelola anggaran masih jauh dari standar akuntabilitas yang dibutuhkan.
DIREKTORAT Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan batas desa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved