Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PENGUSAHA nasional sekaligus pakar geopolitik Indonesia Mardigu Wowiek Prasantyo baru-baru ini mendaftarkan diri dalam konvensi calon presiden RI 2024 yang digelar oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat Desa (MPRD RI).
Pemilik puluhan unit usaha dari tingkat usaha kecil dan menengah (UKM) hingga korporasi tersebut merasakan potensi ekonomi desa yang belum optimal sehingga tidak dirasakan oleh mereka yang tinggal dan bermukim di sana.
Menurut Mardigu, desa adalah basis ketahanan nasional yang perlu menjadi prioritas pembangunan nasional.
“Desa-desa kerap dikesampingkan dalam agenda nasional. Dengan keterbatasan akses terhadap sumber daya dan perhatian pemerintah pusat, desa tidak menjadi prioritas pembangunan," tutur Mardigu di Jakarta, Rabu (4/10).
Dana Desa Dorong Pembangunan Desa
"Namun, adanya dana desa yang diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 memberikan pemerintah desa akses yang lebih besar terhadap sumber daya lokal mereka, memungkinkan mereka untuk berperan aktif dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya,” jelasnya.
Karena itu, tambah pria yang akrab dipanggil Bossman Sontoloyo tersebut, presiden mendatang perlu lebih serius lagi untuk menjadikan desa sebagai pilar ekonomi nasional dan bukan sekedar gimmick pembangunan.
“Dananya memang dianggarkan APBN, tapi proses distribusi dan pengawasan anggaran tersebut tidak maksimal diperhatikan. Akibatnya, meski sudah dana desa sudah disalurkan sejak hampir 10 tahun yang lalu, tapi pemerataannya belum terlihat sampai sekarang.”
Karena itulah Mardigu mendaftarkan diri untuk menjadi calon presiden melalui MPRD RI agar idealismenya dalam membangun desa bisa tersalurkan dalam kebijakan-kebijakan formal.
“Banyak yang bisa kita lakukan di desa tapi terbentur regulasi. Ini yang mau kita terobos nantinya.”
Majelis Pemusyawaratan Rakyat Desa merupakan asosiasi yang menggabungkan semua elemen kekuatan desa yang berjumlah lebih dari 86 ribu desa yang terwakili dalam organisasi seperti APDESI, ABPEDNAS, ABPEDSI, FK-BPD dan PEEMDES.
Awal mulanya gerakan ini berakar dari Gerbangsari, Gerakan Membangun Desa mMandiri yang aktif melakukan edukasi, pembinaan desa sejak tahun 2007 hingga kiprahnya mencapai tingkat nasional pada tahun 2014. Asosiasi ini berhasil menggagas 1.4 Milyard perdesa pertahun.
Sekarang dan kedepannya, gerakan desa mandiri lebih agresif lagi dengan mengkampanyekan hastag “#desa kaya negara berjaya” di bawah MPRD RI dengan mengusulkan dana desa sekitar 35 milyar per desa.
Dampak jangka panjangnya, desa tersebut tidak memerlukan lagi anggaran dari pemerintah pusat karena telah mandiri bisa menghidupi diri sendiri dikelola dalam bentuk Bank Desa Mandiri (BUMDES atau KSP).
Adapun sebagai penyataan komunike bersama para pendir dan dewan kolegium MPRD RI telah mengumumkan akan mengadakan konvensi untuk capres 2024. Untuk itu MPRD RI membuka pendaftaran kepada setiap putra bangsa yang akan berkontribusi dalam membangun bangsa untuk ikut dalam konvensi ini.
Para wakil desa yang berjumlah 86.000 menjadi juri yang memutuskan siapa yang mereka pilih untuk mewakili suara rakyat desa. Sterring committe dalam konvensi tersebut adalah tokoh tokoh nasional. (RO/S-4)
Saat ini berbagai program pembangunan pusat dilakukan di desa, namun peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi masih perlu dioptimalkan.
Meski dalam sepuluh tahun terakhir, prevalensi stunting terus mengalami penurunan, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan prevalensi stunting masih 21,5%.
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menggelar Sekolah Antikorupsi yang diikuti 7.810 kepala desa se-Jawa Tengah.
Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk berharap program ‘JAGA DESA’ ini dapat menjadi langkah strategis untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan dana desa,
DESA mengalami transformasi. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Dalam konferensi pers yang digelar usia pertemuan, Yandri mengakui bahwa tidak semua kepala desa memahami pertanggungjawaban keuangan dana desa.
Saat ini semakin banyak desa yang memanfaatkan dana desa untuk pembangunan sarana olahraga dan ruang kreatif pemuda.
Program Desa BRILiaN merupakan program pemberdayaan desa yang bertujuan menghasilkan role model dalam pengembangan desa melalui implementasi praktik kepemimpinan desa yang unggul.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Biaya dan moda transportasi yang semakin beragam dan terjangkau juga turut mengubah pola mudik di masyarakat.
Mudik menjadi momen peningkatan ekonomi bagi masyarakat pedesaan berupa bergesernya perputaran uang dari kota tempat masyarakat bekerja ke desa kampung halaman.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved