Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) meminta pemerintah untuk segera membuat undang-undang atau regulasi tentang Pajak Karbon karena berpotensi mengurangi dampak emisi C02.
Dalam keterangannya, Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari mengungkapkan bahwa perlu adanya sikap pemerintah terkait dengan bahayanya C02 terhadap masa depan lingkungan di Indonesia.
Terlebih, lanjut Buchari, Indonesia juga terikat dengan perjanjian Paris Agreement dimana target penurunan emisi menjadi salah satu poin penting yang perlu diperhatikan.
Baca juga: Luhut Undang Investor Garap Bisnis Penyimpanan Emisi Karbon 400 Giga Ton di RI
"Saat ini tren global mengarah pada kegiatan ekonomi yang lebih hijau sehingga kebijakan soal Pajak Karbon ini penting untuk dieksekusi secepatnya," kata Ketum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari, Jakarta, Senin (25/9).
Buchari juga menambahkan, kedepan, perlu adanya perbaikan teknologi dan sumber daya manusia sebagai penunjang implementasi dari kebijakan pemerintah terhadap masa depan lingkungan lewat regulasi yang tepat serta kompatibel.
Dukung Mitigasi Perubahan Iklim
“Saya melihat kebijakan untuk menerapkan pajak karbon dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan tetap meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan secara bersamaan dapat melestarikan lingkungan,” tuturnya.
Namun menurut Buchari, upaya penurunan emisi CO2 harus memperhatikan aspek ekonomi, sehingga penerapan pajak karbon tidak berdampak pada menurunnya kinerja perekonomian di Indonesia. Ia mencontohkan seperti yang terjadi di Swedia dan beberapa negara lainnya yang dianggap sukses.
Baca juga: OJK Terbitkan Aturan Perdagangan Bursa Karbon
"Penerapan pajak Karbon di Swedia terbukti mampu menurunkan emisi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bersamaan dimana perusahaan-perusahaan di Swedia berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi yang lebih efisien sehingga pemakaian energi dapat berkurang,” pungkasnya. (RO/S-4)
AFI yang telah berdiri semenjak tahun 2012 lalu menyambut baik langkah Kemenkeu dibawah kepemimpinan Purbaya yang terus memperkuat integritas sistem perdagangan dan pengawasan impor.
SICS merupakan transformasi dari Himpunan Ilmuwan Kosmetik Indonesia (HIKI), yang didirikan pada 14 Desember 1986 dan diaktifkan kembali pada 29 April 2025.
ATRAKSI (Asosiasi Tari dan Koreografer Seluruh Indonesia) secara resmi diluncurkan sebagai wadah profesional yang mewadahi memayungi para seniman tari dan koreografer
MENTERI Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya bersama Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar menerima audiensi para konten kreator di Hotel Borobudur
Empat asosiasi perumahan nasional mendukung program tiga juta rumah mendirikan sekretariat bersama bernama Gasperr
IKATAN Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menambah departemen baru, yakni Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum dalam pengumuman terbentuknya Struktur Pengurus Pusat IKPI periode 2024-2029.
Sepanjang 2025, AI tidak hanya mengubah cara manusia bekerja dan berbisnis, tetapi juga melahirkan puluhan miliarder baru di dunia teknologi.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mempertahankan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta yang telah ditetapkan.
UPAH minimum provinsi atau UMP DKI 2026 akan diumumkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hari ini (24/12). Ia menegaskan bahwa kenaikan UMP DKI 2026 dapat diterima banyak pihak
Mukota bukan sekadar agenda organisasi, melainkan ruang strategis untuk menyiapkan kepemimpinan dunia usaha yang visioner dan relevan dengan tantangan global.
Kylie Jenner mengungkapkan bahwa ia menjalani terapi sel punca untuk menangani sakit punggung yang tak kunjung reda sejak melahirkan anak bungsunya.
Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DK Jakarta, Uchy Hardiman mendukung pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved