Plus Minus Penyelenggaraan Pemilu pada Ekonomi

PENYELENGGARAAN Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 disebut bakal mengerek pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 0,2% terhadap produk domestik bruto (PDB) 2023 dan 0,27% terhadap PDB 2024. Penambahan tersebut berasal dari konsumsi pemerintah dan konsumsi calon legislatif maupun partai politik dalam kontestasi tersebut.

“Pemilu 2024 ini akan menambah PDB 2023 sekitar 0,2% dan juga 0,27% di 2024. Itu berdasarkan hitungan kasar dari kami,” ujar Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Abdurohman dalam taklimat media di Bogor, Jawa Barat, Senin (25/9).

Dari hitungan BKF, lanjutnya, konsumsi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah dilakukan sejak 2023. Itu dilakukan melalui pengalokasian belanja ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp11,52 triliun dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp15,87 triliun.

Baca juga: Mabes Polri Terjunkan 2.130 Personel untuk Pengamanan Pemilu 2024

Belanja KPU dan Bawaslu, kata Abdurohman, akan berdampak langsung terhadap penambahan konsumsi pemerintah dalam komponen PDB.

“Jadi 2023 tambahan konsumsi pemerintah ini mungkin agak kasar hitung-hitungannya, adalah sekitar 0,75%, kemudian 2024 sekitar 1%,” terangnya.

Baca juga: Wakapolri Ingatkan Soal Netralitas Polisi di Pemilu 2024

Selain konsumsi pemerintah, peningkatan juga diprediksi bakal terjadi dari konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) melalui belanja caleg dan parpol. Belanja LNPRT disebut akan tumbuh signifikan.

Sebab, dari data histori, setiap caleg untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan melakukan belanja sekitar Rp1 miliar. Dari catatan Pemilu 2019, sebanyak 8.037 orang memperebutkan 580 kursi di parlemen.

Kemudian belanja tiap caleg untuk DPRD tingkat I atau provinsi dan DPRD tingkat II atau kabupaten/kota diperkirakan akan membelanjakan uang senilai Rp200 juta. Pada Pemilu 2019, sebanyak 258.631 orang memperebutkan kursi DPRD I dan II yang mencapai 18.747 kursi.

“Ini dirata-ratakan saja dengan asumsi moderat. Jadi dari situ total dampak ke LNPRT 2023 sekitar 4,72% naknya. Sedangkan di 2024 6,57%, kemudian ada dampak tak langsung ke konsumsi masyarakat sekitar 0,14% 2023 dan di 2024 0,21%,” jelas Abdurohman.

Selain memberi dampak positif bagi perekonomian, penyelenggaraan pemilu juga memiliki dampak negatif. Secara histori, pesta demokrasi lima tahunan itu kerap menahan laju investasi asing. Sebab, para penanam modal memilih untuk menunggu hasil pemungutan suara dan mengetahui kebijakan yang dibawa oleh pemenang pemilu.

“Memang ada ekspektasi dari penyelenggaraan pemilu terhadap tingkat LNPRT. Namun ada juga kecenderungan investasi asing akan melambat. Tapi ini memang bersifat sementara. Biasanya setelah pemilu mereka akan masuk lagi,” tutur Ekonom Bank Permata Josua Pardede di kesempatan yang sama.

Kendati modal asing tertahan, data yang dia miliki menunjukkan ada peningkatan dari sisi investasi domestik saat jelang dan masa pemilu. Menurutnya, itu terjadi karena para penanam modal dalam negeri lebih bisa membaca situasi dan arah politik ke depan ketimbang investor asing.

Karenanya, kata Josua, penting untuk meyakinkan investor domestik untuk menanamkan modal di Tanah Air untuk mengompensasi potensi tertatahannya investasi pemodal asing. 

“Bagaimana kita meyakinkan pelaku domestik bahwa APBN disusun dengan sangat strategis dan memang memiliki dampak nyata terhadap perekonomian, tidak hanya pelaku usaha, tapi juga masyarakat. Dengan kita bisa memberikan confidence tadi, saya bilang vitamin c, itu confidence penting buat investor,” pungkas Josua. (Mir/Z-7)