Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
BANK Indonesia optimistis tingkat inflasi dalam negeri akan tetap terkendali. Hingga akhir 2033, bank sentral meyakini tingkat inflasi akan berkisar 3%. Itu artinya tingkat inflasi masih akan berada di kisaran sasaran BI, yaitu 3% plus minus 1%.
"Kami meyakini inflasi hingga akhir tahun akan tetap terkendali di dalam kisaran BI 3% plus minus 1%," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (21/9).
Optimisme tersebut berangkat dari realisasi inflasi yang masih relatif rendah dan terkendali. Di samping itu, berbagai upaya dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BI untuk menangkal pergerakan liar inflasi, utamanya pangan.
Baca juga: BI Catat Transaksi Ekonomi dan Keuangan Digital Meningkat Cukup Kuat
Upaya pengendalian inflasi terus dilakukan BI melalui 46 kantor wilayah yang ada di seluruh Indonesia. Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) secara aktif dijalankan untuk mendorong stabilitas harga-harga pangan.
Di kesempatan yang sama Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menyampaikan, tren inflasi Indonesia saat ini dan ke depan cukup baik dan positif. Sasaran target diyakini tercapai meski saat ini terjadi kenaikan harga beras dan minyak mentah.
Baca juga: BI: Belum ada Laporan Masyarakat Terima Uang Mutilasi
"Memang September ini kenaikan harga beras 4,4%. Dia naik karena musim tanam baru mulai dan yang panen itu adalah panen gadu. Tapi apa perlu kita khawatir? Kita perlu mewaspadainya," jelasnya.
Dia yakin langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mengendalikan harga beras dapat berjalan efektif. Guyuran beras terjangkau melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan sosial pangan disebut bakal meredam kenaikan harga beras.
Sementara mengenai kenaikan harga minyak mentah, Aida mengatakan tingkat kenaikannya masih cukup terukur dan berada dalam hitungan dasar bank sentral. Dalam tahun berjalan (year to date/ytd) Indonesia Crude Price (ICP) masih di level US$77 per barel.
"Harga minyak memang ada kenaikan. Tapi kalau dilihat secara year to date, ICP ytd 77, dan itu artinya masih dalam baseline BI," tutur Aida.
Kenaikan harga beras dan minyak tersebut, lanjutnya, secara bulanan tercatat naik 0,15%. Itu merujuk dari hasil Survei Pemantauan Harga (SPH) mingguan yang dilakukan bank sentral.
"Dengan perkembangan itu, SPH kami di minggu kedua itu menunjukkan kenaikan harga secara bulanan 0,15%. Akhir tahun masih 3% untuk inflasi dengan semua itu. Jadi itu masih dalam target range kita," pungkas Aida. (Mir/Z-7)
Perdana Menteri Kanada Mark Carney meminta G7 melepas cadangan minyak strategis untuk meredam lonjakan harga akibat perang Iran dan penutupan Selat Hormuz.
Program Gerakan Pangan Murah digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat Ramadan untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok sekaligus mengendalikan inflasi.
Harga minyak mentah melonjak melewati US$100 per barel untuk pertama kalinya sejak 2022.
UNTUK mengendalikan inflasi menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) pada bulan suci Ramadan, Pemerintah Kabupaten Toba kembali menggelar gerakan pasar murah (GPM) di Kecamatan Uluan.
INDEKS Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepulauan Riau pada Februari 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,44% secara bulanan (month-to-month/mtm).
Pemprov Jatim gelar Operasi Pasar Murah di Sukodadi, Lamongan. Cek daftar harga beras SPHP, telur, dan cabai yang dijual jauh di bawah harga pasar hari ini.
Pemerintah memperkuat kolaborasi riset untuk menopang target swasembada pangan nasional.
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (9/3) malam.
Anggota DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah, menggelar rangkaian kegiatan tebus murah bertajuk PANsar Ramadhan di Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap dinamika global maupun potensi gangguan iklim.
penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia terus menjadi perbincangan publik hingga di awal 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved