Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
INSPEKTUR Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melakukan operasi pasar secara masif.
Hal itu bertujuan untuk mengendalikan harga bahan pokok terutama beras yang masih melambung tinggi. Sebab, saat ini kenaikan harga beras hampir terjadi di 38 provinsi di Indonesia.
"Kepada rekan-rekan tim TPID beserta seluruh Forkopimda untuk bisa berupaya bersama-sama dengan Bulog melaksanakan operasi pasar yang berkaitan dengan beras ini secara masif," katanya dalam keterangan resmi, Senin (18/9).
Baca juga : Pasar Murah Cukup Efektif Tahan Laju Harga Beras
Selain operasi pasar, Tomsi juga meminta agar penyaluran bantuan beras Bulog tahap II dapat dipercepat.
Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas) pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan beras kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk kategori Penerima Bantuan Pangan (PBP), yang berlangsung selama September hingga November. Sementara realisasi penyaluran bantuan hingga 16 September baru mencapai 14.997 ton atau 7%.
"Khususnya teman-teman kepala daerah dan Bulog, ini baru disalurkan 7% yaitu 14.997 ton," ujarnya.
Baca juga : Pemprov Sumsel Dorong Masyarakat Manfaatkan Operasi Pasar Murah
Dalam kesempatan itu, Tomsi juga meminta daerah mencermati arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat penyaluran bantuan beras periode kedua sebanyak 10 kilogram kepada masing-masing keluarga PBP.
"Kami mohon untuk percepatannya, karena ini kan 3 bulan, setiap bulan itu mendapatkan 10 kilogram, 21,353 juta kepala keluarga ini mendapatkan 10 kilogram. Nah, kalau baru 7 persen sementara ini sudah 18 September, tinggal 12 hari lagi, kita harus mengejar 100%. Tolong percepatan ini bersama dengan teman-teman kepala daerah," tegasnya.
Dengan mempercepat bantuan beras, Tomsi optimistis harga beras akan kembali stabil, terlepas dari efek El Nino yang menyebabkan terjadinya gagal panen dan kekeringan di beberapa kabupaten/kota di Indonesia.
Baca juga : Legislator Minta Pemerintah Harus Gerak Cepat Atasi Inflasi Harga Beras
"Kalau pasar dibanjiri dengan stok yang cukup, masa kita tidak yakin bisa menurunkan," tambahnya.
Selain itu, Tomsi meminta berbagai pihak untuk bekerja sama menekan kenaikan harga beras dengan turun langsung dan mengecek ketersediaannya di gudang-gudang penyimpanan di seluruh Indonesia. Sebab, dikhawatirkan terjadi penimbunan beras, yang akan semakin mempersulit upaya penurunan harganya.
"Kami minta kerja kerasnya berkaitan dengan pengecekan ke gudang-gudang tidak hanya wilayah Jakarta, tapi bisa sampai ke seluruh Indonesia. Dengan situasi begini sangat rentan teman penjual itu menahan barangnya, sudah naik, dia tumpuk supaya lebih naik lagi," pungkasnya. (Z-5)
Selain daging ayam, harga cabai merah dan daging sapi di Kota Medan juga tercatat mengalami kenaikan pada awal Februari.
Kebutuhan pokok masyarakat yang dijual seperti beras, terigu, gula pasir, telor, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, mi instan dan kebutuhan pokok lainnya.
Harga rata-rata cabai rawit merah kini berada di level Rp53.900 per kilogram, turun jauh dibandingkan periode Natal dan Tahun Baru
Di tengah tren deflasi komoditas bumbu dapur pasca-Nataru, harga daging sapi murni justru mencatatkan kenaikan anomali. Pedagang pasar mengeluhkan pasokan yang tersendat.
Sudaryono menegaskan harga sapi di kandang peternak saat ini terpantau masih berada di bawah batas acuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Harga cabai rawit merah, misalnya, untuk eceran Rp 76.200-Rp80.800 sementara harga di pasar induk Rp48.452.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya membangun learning organization bagi ASN sebagai fondasi penguatan kinerja dan daya adaptasi organisasi.
Sinergi lintas sektor, tokoh agama, dan penguatan fungsi sosial rumah ibadat menjadi kunci menjaga persatuan di tengah tantangan zaman.
Selain pembersihan bangunan, personel juga melakukan normalisasi pada 42 hektare lahan terdampak agar dapat digunakan kembali oleh masyarakat.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Para pemimpin daerah harus konsisten memegang amanah rakyat dan tidak mencoba mencari celah korupsi yang hanya akan mencederai kepercayaan publik.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved