Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
INSPEKTUR Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melakukan operasi pasar secara masif.
Hal itu bertujuan untuk mengendalikan harga bahan pokok terutama beras yang masih melambung tinggi. Sebab, saat ini kenaikan harga beras hampir terjadi di 38 provinsi di Indonesia.
"Kepada rekan-rekan tim TPID beserta seluruh Forkopimda untuk bisa berupaya bersama-sama dengan Bulog melaksanakan operasi pasar yang berkaitan dengan beras ini secara masif," katanya dalam keterangan resmi, Senin (18/9).
Baca juga : Pasar Murah Cukup Efektif Tahan Laju Harga Beras
Selain operasi pasar, Tomsi juga meminta agar penyaluran bantuan beras Bulog tahap II dapat dipercepat.
Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas) pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan beras kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk kategori Penerima Bantuan Pangan (PBP), yang berlangsung selama September hingga November. Sementara realisasi penyaluran bantuan hingga 16 September baru mencapai 14.997 ton atau 7%.
"Khususnya teman-teman kepala daerah dan Bulog, ini baru disalurkan 7% yaitu 14.997 ton," ujarnya.
Baca juga : Pemprov Sumsel Dorong Masyarakat Manfaatkan Operasi Pasar Murah
Dalam kesempatan itu, Tomsi juga meminta daerah mencermati arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat penyaluran bantuan beras periode kedua sebanyak 10 kilogram kepada masing-masing keluarga PBP.
"Kami mohon untuk percepatannya, karena ini kan 3 bulan, setiap bulan itu mendapatkan 10 kilogram, 21,353 juta kepala keluarga ini mendapatkan 10 kilogram. Nah, kalau baru 7 persen sementara ini sudah 18 September, tinggal 12 hari lagi, kita harus mengejar 100%. Tolong percepatan ini bersama dengan teman-teman kepala daerah," tegasnya.
Dengan mempercepat bantuan beras, Tomsi optimistis harga beras akan kembali stabil, terlepas dari efek El Nino yang menyebabkan terjadinya gagal panen dan kekeringan di beberapa kabupaten/kota di Indonesia.
Baca juga : Legislator Minta Pemerintah Harus Gerak Cepat Atasi Inflasi Harga Beras
"Kalau pasar dibanjiri dengan stok yang cukup, masa kita tidak yakin bisa menurunkan," tambahnya.
Selain itu, Tomsi meminta berbagai pihak untuk bekerja sama menekan kenaikan harga beras dengan turun langsung dan mengecek ketersediaannya di gudang-gudang penyimpanan di seluruh Indonesia. Sebab, dikhawatirkan terjadi penimbunan beras, yang akan semakin mempersulit upaya penurunan harganya.
"Kami minta kerja kerasnya berkaitan dengan pengecekan ke gudang-gudang tidak hanya wilayah Jakarta, tapi bisa sampai ke seluruh Indonesia. Dengan situasi begini sangat rentan teman penjual itu menahan barangnya, sudah naik, dia tumpuk supaya lebih naik lagi," pungkasnya. (Z-5)
Di Pasar Terong Sudirman mencatat bahwa beberapa komoditas seperti telur menunjukkan penurunan harga, sementara bawang merah, beras, daging, dan minyak tetap stabil.
Pemantauan dilakukan di Pasar Sukaraja, Cisaat, dan Cibadak. TPID sekaligus juga memantau harga berbagai komoditas kebutuhan masyarakat lainnya.
BI dan TPID Kalimantan luncurkan program pengendalian harga untuk perkuat stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional.
PENJABAT (Pj) Bupati Bekasi Dani Ramdan bersama Tim TPID Kabupaten Bekasi melaksanakan rapat antisipasi kemungkinan terjadinya kenaikan harga kebutuhan bahan pokok.
TPID Kabupaten Klaten bekerja sama Perum Bulog Cabang Surakarta, Jawa Tegah, kini terus menggencarkan bazar pangan murah untuk membantu meringankan beban hidup masyarakat.
Distribusi pasokan pangan yang disuplai ke luar daerah Sulteng harus dipastikan juga tetap berada dan tersedia di dalam wilayah Sulteng.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan DPR RI telah melakukan komunikasi dengan Presiden RI Prabowo Subianto terkait polemik status Pulau Panjang
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Penentuan batas wilayah empat pulau tersebut tak hanya didasarkan pada aspek geografis saja.
Penyelesaian konflik ini membutuhkan data dan informasi yang akurat dari berbagai pihak.
Pada 2008-2009, Tim Rupabumi melakukan proses verifikasi terhadap pulau-pulau yang ada di Aceh dan Sumatra Utara.
Saat ditanya soal sikap Kemendagri soal kesepakatan 1992, Safrizal mengatakan bahwa hal itu bakal disidangkan lagi oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved