Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
SEKRETARIS Perusahaan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) Bakhtiyar Efendy mengungkapkan pihaknya mengerjakan 10 proyek pembangunan infrastruktur di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur dengan raihan kontrak Rp5,54 triliun. Semua proyek itu ditargetkan rampung hingga 2024.
Ia menyampaikan dengan adanya pendanaan kontrak tahun jamak (multiyears) dari pemerintah, maka proyek-proyek yang ditangani PP di KIPP IKN tidak bakal terganggu, meski ada tahun politik.
"Dengan adanya kontrak multiyears tersebut, menjamin proyek pembangunan di IKN secure (aman) hingga tahun depan, walaupun ada peralihan presiden," kata Efendy di Jakarta, Selasa (5/9).
Baca juga : OJK Bangun Financial Center di IKN
Beberapa proyek infrastruktur di IKN sudah dirampungkan PP yakni pembangunan akses jalan KIPP tahap 1 dan 2. Delapan proyek lainnya yang tengah digarap PP ialah pembangunan istana negara dan lapangan upacara di KIPP IKN dengan progres baru mencapai 23%, lalu progres pembangunan kantor presiden di ibu kota baru sebesar 35%, kantor kementerian sekretariat negara (kemensetneg) juga tengah dibangun PP di KIPP IKN dengan progres 20%, kemudian untuk progres pengerjaan jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat KIPP mencapai 51,96%.
PP juga tengah mengerjakan jalan tol IKN segmen 3B KKT Kariangau-Sp. Tempadung dengan progres 34,4% dan pembangunan dermaga logistik yang progresnya sudah mencapai 87%.
Baca juga : Ekonom Apresiasi Kerja Keras Menteri Bahlil di IKN
Dua proyek lainnya yakni akses jalan masjid IKN dan rumah susun (rusun) aparatur sipil negara (ASN) di ibu kota baru tengah tahapan persiapan pembangunan.
"Proyek yang paling besar itu istana presiden, kantor presiden, jalan tol, kantor sekretariat negara dan rusun IKN. Untuk istana kami konsisten mengerjakan dalam menyambut upacara 17 Agustus di tahun depan," jelas Efendy.
Ia menambahkan pihaknya juga membangun sembilan tower rusun ASN di IKN. PP melakukan joint operation (JO) atau kerja sama operasi dengan anak usahanya yakni PP Urban dan Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. (JKON) untuk menyelesaikan proyek senilai Rp1,7 triliun tersebut. (Z-5)
Camat dan lurah diminta untuk memetakan titik-titik prioritas yang dapat dijadikan lokasi pelaksanaan program padat karya.
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Dia juga menyoroti bahwa aktivitas masyarakat yang terkendala lantaran berada di kawasan hutan, harus pula mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan melalui kelestarian hutan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, dengan data terpilah itu memungkinkan penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.
Penundaan pemindahan ASN ke IKN disebut karena situasi fiskal Indonesia yang sedang menghadapi tekanan fiskal.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, enam perusahaan bank akan mulai melakukan pembangunan di IKN Nusantara setelah lebaran 2025.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar Taufan Pawe menuding pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hanya sebatas ambisi Presiden ke-7 RI, Jokowi Widodo.
Kepastian dan kejelasan mengenai kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai menjadi hal yang penting diberikan pemerintah. Sebab terkait kapan pemindahan ibu kota efektif
WAKIL Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno meminta polemik terkait anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) diakhiri.
PEMERINTAH menyatakan anggaran IKN Nusantara diblokir, buntut dari kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved