Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PROGRAM biodiesel sawit yang digencarkan oleh Pemerintah masih belum dirasakan manfaatnya secara langsung oleh petani swadaya. Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2019 lalu menyatakan, kebijakan mandatori biodiesel didesain salah satunya untuk meningkatkan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan petani sawit.
Guna memperoleh rekomendasi mandatory biodiesel yang berdampak langsung terhadap petani, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengadakan Rembug Tani Nasional Kelapa Sawit Indonesia. Acara yang diadakan di Aryaduta Hotel Jakarta, Kamis (31/8) tersebut mengusung tema "Pemanfaatan TBS Petani Sawit Swadaya melalui Kemitraan dalam Mendukung Program Biodiesel sebagai Sumber Energi Transisi Berkelanjutan di Indonesia”.
Rembug Tani Nasional tersebut dibuka secara langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.
Baca juga: SPKS Bentuk Wadah Dukung Kesejahteraan Petani dan Konservasi Hutan
Dalam sambutannya, Mentan Syahrul Yasin Limpo mengatakan, kelapa sawit adalah komoditi andalan Indonesia yang memiliki prospek hari ini, besok dan ke depan yang makin terbuka dan makin baik, sehingga menjadi komoditi yang diminati dunia bahkan berkontribusi pada kehidupan bangsa besok yang lebih baik
Menurutnya, sawit bisa menjadi penopang andalan Indonesia dalam segi ekonomi yang berdaya cukup. Indonesia hingga saat ini masih bertahan sebagai negara terbesar penghasil Sawit di seluruh dunia.
Baca juga: SPKS Mendorong Percepatan Sertifikasi Berkelanjutan Petani Sawit
“Oleh karena itu karna ini (sawit) menjadi salah satu kekuatan bangsa ini, community ini mejadi andalan kita, dan kita terbesar didunia,” katanya saat membuka Rembug Tani Nasional yang digelar SPKS.
Dijelaskan Mentan, Rembug Tani Nasional ini sangat penting dan strategis untuk kedepan agar menciptakan upaya maksimal mengenergi petani sawit agar dapat berkontribusi lebih besar bagi dirinya yaitu pendapatan mereka (petani) dan yang lebih besar lagi untuk devisa negara, serta mewujudkan program biodiesel.
"Oleh karena itu saya hadir disini untuk mengenergi lebih kuat," terangnya.
Oleh karena itu, dirinya berharap petani sawit berupaya melakukan akselerasi program peremajaan sawit hingga hilirisasi melalui perbaikan tata kelola sawit secara berkelanjutan. Hal itu untuk menjaga dan meningkatkan produksi.
"Kita sudah masuk biodiesel 40, dan sudah diakui oleh dunia. Bahkan kalau kita masih mau bisa ditingkatkan menjadi biodiesel 100. Tentunya dengan tahapan-tahapan," papar Mentan.
"Saya kira hasil dari Rembug Tani Nasional ini akan merekomendasikan apa-apa yang akan dilakukan pemerintah sehingga keberpihakan terhadap petani menjadi sangat penting dari negara," ucap Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Dikesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal SPKS, Mansuetus Alsy Hanu mengatakan, kegiatan Rembug Tani Nasional ini untuk membahas kemitraan antara koperasi petani sawit dengan pabrik kelapa sawit yang selama ini mensupplai untuk industri biodiesel.
Hingga saat ini, jelasnya, dari sisi hulunya, petani belum mendapat kejelasan terkait supplai kelapa sawit.
"Di sisi hulu ini kami (petani kelapa sawit) belum jelas mau supplai kemana untuk ikut andil dalam program biodiesel," katanya.
"Oleh karena itu, dalam dialog ini, kami akan membicarakan dan mengupas tuntas terkait kemitraan di sektor hulu antara koperasi petani dengan industri," tambah Mansuetus.
Dirinya menjalaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya sudah jelas mengatakan bahwa hilirisasi biodiesel itu harus melibatkan para petani sawit.
Oleh karena itu, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) ingin menghubungkan para petani ke dalam industri kelapa sawit dalam konteks hilirisasi kelapa sawit.
"Saat ini kan yang menikmati pengusaha sawit. Kita ingin hilirisasi sawit itu harus bertumpu pada koperasi dan kekuatan petani. Hilirisasi harus melibatkan koperasi dan petani," tutupnya. (Z-10)
Dengan mengurangi harga barang yang dilaporkan, maka bea masuk yang dibayarkan juga akan berkurang dan hal tersebut sangat merugikan ekonomi dari sisi pendapatan negara.
Purbaya mengingatkan, ke depan pihaknya tidak akan memberikan kesempatan perusahaan-perusahaan kelapa sawit untuk bisa kembali melakukan praktik under invoicing.
KSPSI menekankan pentingnya standar hubungan industrial yang setara dan berkeadilan di sektor perkebunan kelapa sawit.
Siklon tropis Senyar yang membawa curah hujan ekstrem memang menjadi pemicu utama banjir. Namun, menurutnya, faktor manusia dan aktivitas industri juga perlu dikaji lebih serius.
PT Astra Agro Lestari Tbk menegaskan konsistensinya dalam menjalankan kebijakan keberlanjutan, termasuk Nol Deforestasi, yang telah menjadi bagian dari operasional perusahaan sejak 2015.
Bencana banjir bandang yang terjadi di tiga provinsi di Pulau Sumatera, bukan hanya karena faktor alam, tapi akibat penebangan hutan.
PEMERINTAH berencana menerapkan mandatori pencampuran etanol sebesar 10% alias E10 pada BBM. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut itu mencontoh kesuksesan biodiesel
Pemerintah akan menghentikan impor solar mulai 2026 melalui penerapan mandatori B50. Kebijakan ini memperkuat kemandirian energi nasional
PEMERINTAH berencana untuk mengurangi ekspor minyak sawit mentah, atau Crude Palm Oil (CPO) sebesar 5,3 juta ton pada tahun depan untuk mandatori biodiesel B50 di 2026
MENTERI Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengultimatum Uni Eropa (UE) mencabut bea imbalan (countervailing duties) atas impor biodiesel asal Indonesia.
"Teknik pengolahan biji jarak menjadi minyak jarak melalui metode hidrolik dan soxhlet. Kami pun memberikan pembekalan kewirausahaan seperti pengemasan, dan lainnya,"
Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) mengapresiasi implementasi program mandatori biodiesel B40 yang berjalan baik hingga saat ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved