Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
RANCANGAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 akan disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sidang bersama DPR dan DPD RI dengan agenda Penyampaian RAPBN 2024 beserta Nota Keuangannya pada Rabu (16/8) diharapkan benar-benar memiliki desain baru yang inovatif.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Misbakhun dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema ‘Mengintip Pidato Presiden Soal RAPBN 2024’ di Media Center Parlemen, MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/8).
Misbakhun mengungkapkan dari pengamatannya selama ini, desain APBN selama kurun waktu 20 tahun itu selalu menyampaikan jawaban klasik atas tantangan dan dinamika yang terjadi selama ini.
Baca juga: Penerimaan Negara Semester I/2023 Mencapai 56,47% dari Target APBN
“Apakah kita menemukan terobosan baru? Apakah kita menemukan inovasi baru? Apakah kita menemukan desain besar yang baru?” ujar Misbakhun
Menurut politikus dari Fraksi Golkar itu, APBN yang disusun selama ini hanya berkutat pada konsolidasi fiskal, kesinambungan fiskal, antisipasi ketidakpastian global,
Jangan Hanya Kalimat Klise Tak Jawab Tantangan Zaman
APBN sebagai sebagai shock absorber, antisipatif konsolidatif dan sebagainya, yang menurut Misbakhun hanya kalimat-kalimat klise yang tidak menjawab tantangan zaman.
Baca juga: Asumsi Makro Pendahuluan RAPBN 2024 Disepakati, Ini Angkanya
“Permasalahannya berubah, tantangannya berubah, (tapi) orangnya sama, metodologi yang digunakan sama, ini yang terjadi, kalau kita bicara soal desain APBN,” katanya.
Oleh karena itu, ia berharap RAPBN 2024 yang menjadi nota keuangan terakhir Presiden Joko Widodo di ujung pemerintahannya, diharapkan dapat benar-benar menyuguhkan desain baru yang inovatif, kreatif dan benar-benar memiliki perubahan besar.
Untuk memenuhi harapan masyarakat atas RAPBN 2024 tersebut, Misbakhun juga menegaskan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilakukan pemerintah.
“Pertama pemerintah harus mulai membicarakan, seberapa kuat penerimaan pajak kita. Tax ratio kita dan ada satu yang sangat saya tekankan, yaitu soal cukai minuman pemanis dan cukai kemasan plastik, yang menurut kesepakatan dengan DPR harusnya sudah diberlakukan oleh pemerintah. Namun sampai saat ini belum, karena ini berdampak pada kesehatan,” sambungnya.
Baca juga: Kemendikbud Ristek Dapat Pagu Rp81,79 T untuk RKP dan Pagu Indikatif 2024
Pengenaan cukai baru untuk cukai minuman pemanis dan cukai plastik kemasan itu, diyakini Misbakhun dapat menekan dampak yang ditimbulkan seperti menggunungnya sampah plastik yang sudah semakin serius mengganggu lingkungan, juga kasus obesitas pada balita yang dinilai sebagai fenomena baru di masyarakat.
Selain itu, dengan pengenaan cukai baru itu, juga dapat mendongkrak rasio penerimaan pajak negara. “Kalau rasio pajaknya naik, ini harapan kita ada kemandirian. Kedaulatan kita dalam menyusun ekonomi ini bisa benar-benar kita terapkan,” ujarnya.
Ketergantungan Utang Diharap Bisa Dikurangi
Sehingga ketergantungan utang bisa semakin dikurangi. Utang yang semakin kecil menunjukkan kemandirian sebuah bangsa, karena APBN ditopang oleh rakyatnya sendiri dari sistem pembayaran pajak. Ini menurut saya salah satu hal penting,” paparnya.
Baca juga: 9 Fraksi DPR Setujui Kerangka Ekonomi Makro RAPBN 2024, Dengan Catatan
Hal lainnya berkaitan dengan perlindungan sosial, seperti Program Bantuan Sosial (Bansos). Misbakhun berharap bansos tidak lagi menjadi bantalan yang hanya membuat rakyat menjadi terlena, malas bekerja dan menjadi tidak kreatif.
“Bantuan sosial itu tidak boleh kemudian rakyat menjadi sangat tergantung kepada negara, kehilangan kreativitasnya, kemudian kehilangan kemampuan untuk menghidupi dirinya sendiri, keluar dari kemiskinan,” tegasnya.
Seharusnya, pesan Misbakhun, inovasi APBN terkait bansos yaitu tetap sebagai subsidi tetapi harus tepat sasaran.
“Bagaimana kita mempunyai data yang menerima bansos itu tepat sasaran. Jangan sampai bansos itu hanya kepada keluarganya lurah, keluarganya RT yang mendata dan sebagainya,” pungkasnya. (RO/S-4)
Lulus SMA, gadis itu melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia dan University of Groningen di Negeri Belanda.
Pentingnya posyandu harus mandiri, untuk memberikan contoh makanan tambahan kepada warga sebagai bagian dari edukasi.
Ayep Zaki meresmikan Jalan Pemukiman RW 01 Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Netralitas ASN menjadi salah satu hal yang terus diawasi pada konteks kepemiluan.
Terdapat dua opsi yang dipertimbangkan oleh Kementerian PUPR untuk menyelesaikan perbaikan Tol Bocimi.
Mendikbud Ristek, Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwa terkait dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pagu indikatif RAPBN 2024 pihaknya mengusulkan pagu sebesar Rp95,33T.
Peningkatan anggaran pendidikan harus berdampak signifikan pada capaian target sektor pendidikan yang telah ditetapkan agar peningkatan kualitas SDM bisa tercapai.
ANGGOTA Badan Legislasi DPR (Baleg) Luluk Nur Hamidah membenarkan anggota DPR yang hadir secara fisik tidak sampai 50 anggota dalam Rapat Paripurna (Rapur) Penyampaian
Peneliti senior Formappi Lucius Karus mengatakan bahwa minimnya kehadiran anggota DPR di rapat paripurna memang sudah menjadi pemandangan biasa.
PRESIDEN Joko Widodo mengungkapkan bahwa defisit fiskal Indonesia sudah kembali di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB), satu tahun lebih cepat dari rencana awal.
PRESIDEN Joko Widodo mengatakan, perubahan lanskap global yang sangat cepat, khususnya karena pergeseran geopolitik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved