Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Penerimaan negara hingga semester I/2023 mencapai Rp970,2 triliun, atau 56,47% dari total target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Penerimaan negars jauh lebih cepat dalam mencapai targetnya dibandingkan belanja negara yang masih di bawah 40%," kata Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, pada Konferensi Pers APBN Kita Edisi Juli 2023, Senin (24/7).
Dari komposisi penerimaan pajak yang sebesar Rp97,2 triliun, pajak penghasilan (PPh) non-migas tercatat sebesar Rp565,01 triliun atau 64,67% dari total target tahun 2023, dan masih tumbuh 7,85%.
Baca juga: SAL APBN 2022 Rp478 Triliun, Jadi Bantalan Hadapi Pelemahan Ekonomi Global
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp356,7 triliun atau 48% dari target 2023, masih tumbuh 14,63%.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai Rp7,5 triliun atau 18,7% dari target 2023, naik cukup tinggi 54% tapi karena angkanya kecil, maka kontribusi terhadap total pajak tidak sebesar seperti PPh dan PPN.
Baca juga: APBN Surplus Rp152 Triliun di Semester I-2023
Sementara itu penerimaan yang mengalami penurunan sesuai dengan harga komoditas minyak adalah PPh Migas yaitu Rp40,93 triliun atau 66,6% dari target 2023, turun 3,86%.
Kinerja penerimaan pajak semester I-2023 masih terjaga tumbuh tumbuh positif 9,9%, tetapi tingkat pertumbuhannya terus mengalami normalisasi atau penurunan. Ini berbeda dari awal tahun yang masih tumbuh di 48,7% di Januari 2023.
Dari sisi komposisinya, sebagian yang mengalami penurunan adalah dari sisi pertumbuhan, karena tahun lalu memang ada beberapa fenomena yang terjadi sekali, seperti terjadinya pengungkapan secara sukarela atau tax amnesty bagian II, dan harga-harga komoditas yang mengalami normalisasi.
"Harga minyak mengalami penurunan, dan berbagai kegiatan impor yang mengalami kontraksi," kata Sri Mulyani. (Z-10)
Dana tersebut sebagian besar digelontorkan untuk memperluas kesempatan belajar serta meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air.
Total belanja APBN 2023 sebesar Rp3.061 triliun, turun sedikit dari target belanja APBN 2022 yang mencapai Rp3.164 triliun.
Pasalnya Indonesia memiliki modal domestik yang tergolong cukup kuat dan berdaya tahan.
APBN 2023 harus fokus menyelesaikan prioritas nasional baik yang berkaitan dengan penurunan stunting, penurunan kemiskinan ekstrem dan juga ketahanan pangan serta agenda jelang pemilu
Volatilitas masih akan kami perhatikan karena akan memberikan tidak hanya sentimen positif atau negatif, tapi juga akan sangat menentukan arus modal di Indonesia
KINERJA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga April 2023 mencatatkan surplus sebesar Rp234,7 triliun, setara 1,12% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Tahun 2020 menjadi masa yang berat bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, seiring memburuknya ekonomi global akibat pandemi covid-19.
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual.
Potensi kerugian negara dalam kasus tersebut dinyatakan mencapai Rp48 miliar.
Dana bagi hasil tersebut bisa digunakan untuk menangani wabah covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan di Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved