Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
SOLIDARITAS Perjuangan Pekerja Migran Indonesia menuntut Presiden Joko Widodo turun tangan menyelesaikan persoalan penempatan pekerja migran Indonesia (TKI) ke Timur Tengah yang dimoratorium sejak 2015 dan belum ada solusi hingga saat ini. Mereka ingin sejumlah regulasi terkait moratorium dicabut.
"Presiden Jokowi harus segera memerintahkan Menteri Tenaga Kerja untuk segera cabut moratorium atau Kepmen Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah karena bekerja ialah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi UUD 1945," jelas Direktur Eksekutif Migrant Watch Aznil Tan, dalam keterangan tertulis, Jumat (4/8/2023). Itu disampaikan juga saat menggelar aksi di sekitaran Istana Negara pada Kamis (3/8) sore.
Aznil mengatakan aturan menteri tenaga kerja mengenai sistem penempatan satu kanal (SPSK) ke Arab Saudi yang ditawarkan sebagai solusi penempatan TKI ke Timur Tengah justru memiliki banyak kejanggalan dan menimbulkan polemik di lapangan. Kepmenaker Nomor 291 Tahun 2018 tentang Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) ke Arab Saudi dinilainya ingin memonopoli penempatan PMI dan merusak persaingan penempatan yang sehat dan melindungi.
Baca juga: Kredit Perbankan Triwulan I Tumbuh tetapi Lebih Lambat
Ia menilai salah satu asosiasi perusahaan penempatan TKI yakni Apjati sengaja dijadikan sebagai asosiasi tunggal dalam penempatan PMI melalui SPSK ke Arab Saudi oleh Kemenaker. Ini, menurutnya, sangat mencederai asas keadilan bagi pelaku usaha lain yang tidak masuk di asosiasi tersebut.
"Ini monopoli yang merusak. Kalau dari awal sudah rusak, akhirnya rusak," pungkas Aznil Tan. (Z-2)
POLISI menggagalkan upaya pengiriman pekerja migran Indonesia, atau PMI, ilegal ke Malaysia. Lima orang perempuan berhasil diselamatkan dari rumah penampungan di Kota Pematangsiantar.
Ketua Umum Apjati, Said Saleh Alwaini, mengatakan dalam beberapa tahun terakhir ada beberapa masalah dan tantangan dalam penempatan PMI di Singapura.
Dalam proses penyusunan revisi ini, pemerintah telah membentuk tim lintas kementerian, yang terdiri dari enam kementerian/lembaga, termasuk BP2MI.
PEKERJA migran Indonesia memiliki potensi besar untuk berinvestasi dan memulai usaha.
Lebih dari 80 peserta, sebagian besar merupakan pekerja sektor informal, antusias mengikuti program pemberdayaan pekerja migran Indonesia.
Program 20.000 rumah subsidi untuk pekerja migran Indonesia (PMI) akan menyasar daerah-daerah yang menjadi kantong PMI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan kajian mendalam terkait usulan moratorium sementara pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Jika industri tembakau sebagai pembeli utama bahan baku terganggu, maka penyerapan hasil panen petani akan menurun drastis.
Masa jeda ini akan menjadi momentum penting bagi pemerintah dan pelaku industri untuk menyusun peta jalan yang seimbang antara kebutuhan fiskal negara dan keberlangsungan sektor IHT.
Moratorium akan mempertimbangkan pengendalian konsumsi hasil tembakau, industri dan tenaga kerja, optimalisasi penerimaan capaian negara, dan peredaran rokok ilegal.
Pemerintah didesak untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan cukai agar lebih seimbang.
Mendag Budi Santoso menyebutkan pengusaha lebih tertarik melakukan ekspor kelapa bulat karena harganya lebih tinggi yang menyebabkan stok kelapa di dalam negeri berkurang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved