Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
SOLIDARITAS Perjuangan Pekerja Migran Indonesia menuntut Presiden Joko Widodo turun tangan menyelesaikan persoalan penempatan pekerja migran Indonesia (TKI) ke Timur Tengah yang dimoratorium sejak 2015 dan belum ada solusi hingga saat ini. Mereka ingin sejumlah regulasi terkait moratorium dicabut.
"Presiden Jokowi harus segera memerintahkan Menteri Tenaga Kerja untuk segera cabut moratorium atau Kepmen Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah karena bekerja ialah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi UUD 1945," jelas Direktur Eksekutif Migrant Watch Aznil Tan, dalam keterangan tertulis, Jumat (4/8/2023). Itu disampaikan juga saat menggelar aksi di sekitaran Istana Negara pada Kamis (3/8) sore.
Aznil mengatakan aturan menteri tenaga kerja mengenai sistem penempatan satu kanal (SPSK) ke Arab Saudi yang ditawarkan sebagai solusi penempatan TKI ke Timur Tengah justru memiliki banyak kejanggalan dan menimbulkan polemik di lapangan. Kepmenaker Nomor 291 Tahun 2018 tentang Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) ke Arab Saudi dinilainya ingin memonopoli penempatan PMI dan merusak persaingan penempatan yang sehat dan melindungi.
Baca juga: Kredit Perbankan Triwulan I Tumbuh tetapi Lebih Lambat
Ia menilai salah satu asosiasi perusahaan penempatan TKI yakni Apjati sengaja dijadikan sebagai asosiasi tunggal dalam penempatan PMI melalui SPSK ke Arab Saudi oleh Kemenaker. Ini, menurutnya, sangat mencederai asas keadilan bagi pelaku usaha lain yang tidak masuk di asosiasi tersebut.
"Ini monopoli yang merusak. Kalau dari awal sudah rusak, akhirnya rusak," pungkas Aznil Tan. (Z-2)
SEBANYAK 11 calon pekerja migran Indonesia asal Kalimantan Selatan yang akan berangkat bekerja sebagai penata laksana rumah tangga ke Arab Saudi nonprosedural atau ilegal dipulangkan.
PMIĀ asal Kota Sukabumi, Jawa Barat, sempat tertahan di Tiongkok, negara tempatnya bekerja, akibat kondisi kesehatan yang memburuk.
Ketidakjelasan batas kebijakan inilah yang menimbulkan kebingungan dan menghambat penempatan resmi melalui jalur yang seharusnya legal
Negara tujuan terbesar pekerja migran Indonesia yaitu Taiwan terkonsentrasi pada lima sektor, yakni house maid, caregiver, plantation worker (pekerja perkebunan), worker, domestic worker.
Anggota DPR RI Mercy Barends menyoroti kasus penyelundupan 9 WNA China di Perairan Tanimbar dan mendesak penegakan hukum tegas serta patroli laut diperkuat.
Pernyataan itu juga menyampaikan bahwa KJRI Jeddah turut memfasilitasi pemulangan satu WNI dengan kondisi lumpuh akibat sakit ke Indonesia.
KOMISI XII DPR mendorong Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengambil langkah lebih berani dalam merespons rangkaian bencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.
Firman menyatakan persoalan pertama terletak pada aktivitas perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan tanpa kejelasan perizinan.
Saleh Husin menyoroti pentingnya menjaga industri padat karya serta memperhatikan kesejahteraan petani tembakau.
Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten/kota akan melakukan reforestasi, revegetasi, serta evaluasi menyeluruh terhadap tata ruang
Konsistensi kebijakan fiskal harus mencakup CHT, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, industri padat karya, dan rokok ilegal.
Pemerintah diminta memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap rokok ilegal yang semakin marak dan terang-terangan beredar di pasar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved