Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
BURSA Efek Indonesia (BEI) mempelajari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 14 tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon telah diteken, Kamis (3/8), oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
"Kami akan pelajari terlebih dahulu POJK tersebut. Tentu BEI akan sangat bangga bisa ikut mendukung target pemerintah dan OJK dalam penyelenggaraan perdagangan karbon di Indonesia," kata Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik, dihubungi Kamis (3/8).
Melalui POJK 14 tahun 2023, penunjukkan penyelenggara bisa dilakukan dalam waktu dekat. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, mengatakan membuka peluang bagi siapa pun entitas yang berminat untuk mendaftarkan diri sebagai penyelenggara bursa karbon ke OJK.
Baca juga: OJK Terbitkan Aturan Perdagangan Bursa Karbon
Inarno pun mengatakan, POJK 14/2023 ini sudah mencakup ketentuan umum pelaksanaan bursa karbon, seperti apa saja unit karbon yang diperdagangkan, dan unit karbon berupa efek. POJK ini juga mengatur persyaratan perizinan dan tatacara bursa karbon di Indonesia.
Sebelumnya Februari lalu, BEI menjelaskan unit-unit karbon yang di tiap-tiap negara berbeda-beda tergantung sumbernya. Selain itu, kemungkinan besar bursa karbon akan berbeda dengan bursa saham.
Baca juga: Bursa Karbon Akan Diluncurkan Pada September 2023
Suppliernya adalah pihak-pihak-pihak yang bisa memiliki karbon kredit, dan tentu bukan perorangan. Sedangkan pembelinya yaitu pihak-pihak yang membutuhkan karbon kredit.
"Belum ada perorangan yang butuh membeli karbon kredit. Kemungkinan dua-duanya adalah badan usaha. Siapa saja yang bisa menjual dan membeli. Ini yang lagi dibahas oleh pemangku kepentingan," kata Jeffrey, Februari lalu.
Untuk persiapan bursa karbon, BEI terus berkoordinasi dengan OJK dan lembaga serta kementerian terkait. Kajian dan studi banding juga BEI lakukan ke bursa karbon yang sudah ada baik di kawasan Asia maupun Eropa.
"Walaupun tidak kunjungi secara langsung, kami mempelajari bursa karbon di Korea, Inggris, Uni Eropa, juga Malaysia," kata Jeffrey Januari lalu. (Try/Z-7)
MENTERI Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan pencapaian dan arah kebijakan Indonesia dalam pengembangan sistem nilai ekonomi karbon nasional.
MASYARAKAT adat di pegunungan Meratus, Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan penolakan terhadap kebijakan perdagangan karbon yang dikampanyekan pemerintah.
MENTERI Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bakal melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan untuk membahas perihal pajak karbon.
Peluncuran Bursa Karbon Internasional menjadi bukti komitmen Indonesia pada COP29 dan sekaligus sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian Nationally Determined Contribution Indonesia
PT Bursa Efek Indonesia, melalui platform IDXCarbon, menyediakan infrastruktur perdagangan karbon di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
Carbon exchange atau bursa karbon adalah sistem atau platform tempat pembelian, penjualan, dan perdagangan kredit karbon atau izin emisi karbon.
OJK minta bank blokir 25.912 rekening terafiliasi judi online. Langkah ini bagian dari upaya pemberantasan judol dan penguatan keamanan perbankan.
KEPALA Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyampaikan kinerja intermediasi perbankan dalam posisi stabil dan tangguh.
OJK mencatat, per 31 Juli 2025, IHSG menguat ke level 7.484, membukukan kenaikan 5,71% ytd.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) berupaya memperluas inklusi keuangan syariah guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat melalui berbagai program dengan mengenalkan produk layanan jasa keuangan syariah.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) berencana meninjau ulang aturan pengelolaan rekening bank, termasuk rekening pasif atau dormant.
PPATK dan OJK harus memberikan penjelasan yang rinci soal pemblokiran rekening dormant atau yang tidak aktif digunakan selama tiga bulan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved