Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan rencana penerapan bursa karbon atau carbon exchange di Indonesia akan dimulai pada September 2023 mendatang.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya untuk menekan emisi karbon di Indonesia dan juga dunia. Hal itu juga sejalan dengan upaya Indonesia dalam melakukan penerapan energi bersih.
"Kami berencana akan lakukan launching perdagangan karbon pada September 2023, hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mencapai emisi net-zero pada tahun 2060," kata Luhut dalam Penandatanganan Implementing Arrangement (IA) UK PACT Carbon Pricing, di Menara Danareksa, Jakarta, Senin (24/7).
Baca juga: Indonesia Berkomitmen Turunkan Emisi Karbon 358 Juta Ton C02e
Pada pelaksanaannya, Luhut mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga akan ikut turun tangan dalam melakukan pengawasan. Lalu, pihak-pihak yang bisa terlibat dalam perdagangan karbon pun juga akan dibatasi.
"Hanya entitas yang beroperasi di Indonesia yang diizinkan untuk berdagang di bursa dan skemanya akan mirip dengan perdagangan saham dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengawasi kegiatan di bursa karbon," jelasnya.
Baca juga: OJK dan KLHK Sepakat Kerja Sama Mantapkan Penyiapan Bursa Karbon
Namun demikian, ketika ditanya terkait harga dari karbon itu, Luhut tidak berbicara banyak mengenai harga tersebut. Ia mengatakan, penentuannya masih dibahas oleh timnya.
"Ini (harga) sedang dibentuk , saya kira tanya ke Pak Edo (Penasehat Menteri Bidang Carbon Trading Edo Mahendra) kita mulai bentuk itu sekarang," ujar Luhut.
Lebih lanjut, Indonesia dan Inggris telah meneken kerja sama implementasi nilai karbon atau carbon pricing sebagai upaya menekan emisi karbon secara global. Hal ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang terjalin sejak forum G20 di Bali tahun lalu.
Luhut mengatakan, komitmen negara-negara di dunia perlu diperkuat usai COP26 di Glasgow beberapa waktu lalu. Utamanya soal menjaga kenaikan suhu bumi di kisaran 1,5 derajat celcius dengan upaya pencegahan krisis iklim.
"Banyak alat dan strategi yang digunakan untuk memitigasi perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca, termasuk Penetapan Harga Karbon. Berbagai negara telah mengadopsi dan menerapkan alat ini untuk mendorong transisi menuju praktik yang lebih berkelanjutan dan rendah karbon," ujarnya.
Luhut melanjutkan, atas ambisi untuk mengurangi dampak emisi karbon, perlu adanya kerja sama antarnegara. Salah satu yang dijalankan adalah kerja sama antara Indonesia dan Inggris.
"Kami menyadari negara membutuhkan dukungan dan kerjasama dengan pihak lain untuk mencapai target yang ambisius. Indonesia dan Inggris menyadari pentingnya kemitraan untuk mengatasi tantangan global terkait perubahan iklim, dan sepakat untuk menandatangani MoU on UK Partnering for Accelerated Climate Transition atau kami menyebutnya UK-PACT dalam side event G20 Bali tahun lalu," ujarnya.
(Z-9)
Apakah teror itu terkait dengan penguasa? Apa pula yang seharusnya dilakukan pemerintah agar pers dan rakyat punya jaminan keamanan dan kebebasan?
Dia menegaskan agar para suporter masing-masing klub bola menyaksikan pertandingan Liga 1 di rumah guna menghindari penularan covid-19.
Kendati demikian, sebagian besar kasus yang terjadi diperkirakan akan bergejala ringan
Namun demikian, Luhut mengakui penambahan penerbangan tidak akan bisa berlangsung dengan cepat
"Jadi, fokus penanganan di rumah sakit adalah untuk melayani perawatan pasien covid-19 dengan gejala berat atau sekitar 15% dari total kasus,"
MENTERI Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) disebut sudah memberikan lampu hijau atas perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid 2.
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan Menteri LHK Siti Nurbaya dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di Jakarta, Selasa (18/7).
Potensi Asia Tenggara sungguh melimpah dalam menghadapi perubahan iklim melalui solusi berbasis alam
Menurut dia, bursa karbon menjadi jalan tengah, agar industri bisa tetap berjalan sambil tetap mengedepankan prinsip lingkungan.
Penerapan nilai ekonomi karbon diharapkan dapat menjadi mekanisme untuk menjadikan aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim lebih efektif, efisien, inklusif, dan transparan.
Implementasi perdagangan karbon, yang diwujudkan melalui penerapan bursa karbon, telah menjadi target penting berbagai negara di dunia.
PERDAGANGAN karbon yang digembar-gemborkan Indonesia pada Conference of the Parties (COP) ke-29 di Baku, Azerbaijan disebut omong kosong belaka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved