Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis dapat menekan penarikan utang melalui Surat Berharga Negara (SBN) hingga Rp350 triliun tahun ini. Hal tersebut dilandasi oleh kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang baik dan masih mencatatkan surplus di semester pertama 2023.
"Kami cukup optimis pada review pertengahan tahun bahwa issuance utang negara, SBN (Surat Berharga Negara) kita akan turun Rp350 triliun, atau sekitar 50% dari yang tadinya ada di dalam APBN," ujarnya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Jakarta, Selasa (1/8).
Dalam APBN 2023, pemerintah mengasumsikan penarikan utang melalui penerbitan SBN bakal mencapai Rp712,9 triliun. Namun karena dalam enam bulan pertama tahun ini APBN masih mencatatkan surplus, besaran itu diyakini bakal menciut karena kebutuhan pembiayaan dapat mencukupi.
Baca juga: Masa Penawaran Sukuk Wakaf Ritel SWR004 Dibuka
Dengan begitu, maka total penarikan utang pemerintah diperkirakan akan berkisar Rp362,9 triliun hingga tutup buku anggaran 2023. "Tentu kita akan melihat realisasinya. Sampai Juli ini kita melihat masih surplus dan bagus. Tapi nanti seperti biasa, belanja K/L akselerasinya akan sangat tinggi pada triwulan terakhir," jelas Sri Mulyani.
"Namun di sisi lain penerimaan kita juga biasanya cukup tinggi pada tiga bulan terakhir. Jadi nanti ini akan balancing," lanjutnya.
Baca juga: Juni 2023, Penghimpunan Dana di Pasar Modal Tembus Rp154 Triliun
Penurunan penarikan utang tersebut juga diharapkan dapat mendorong kinerja SBN menjadi lebih baik. Dus, imbal hasil (yield) dari obligasi negara itu dapat menjadi lebih kompetitif dan menarik bagi investor.
"Kita akan jaga SBN ini yield-nya menjadi lebih kompetitif, untuk kemudian cost of fund menjadi lebih baik," pungkas Sri Mulyani. (Mir/Z-7)
Sedangkan SBN valas akan dijadikan instrumen pelengkap untuk mengindari crowding out dengan tetap memperhatikan nilai pembiayaan yang menarik.
Kenaikan yield US Treasury sejak Januari 2021 dan diprediksi terus melonjak pascakebijakan stimulus sebesar US$1,9 trilun digelontorkan untuk menangani pandemi dan pemulihan ekonomi AS.
ORI 021 merupakan instrumen investasi yang memiliki kupon tetap (fixed rate) dengan tenor tiga tahun dan tanggal jatuh tempo 15 Februari 2025.
PEMERINTAH akan melakukan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara pada Selasa (20/9) ditargetkan memperoleh sebesar Rp9 triliun.
Bank Indonesia (BI) melaporkan aliran modal asing yang masuk ke Tanah Air pada pekan pertama Agustus mencapai Rp5,33 triliun.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono angkat bicara tentang pernyataan Menkeu Sri Mulyani mengenai Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk pemberian bantuan sosial
DPRD DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sanggup menganggarkan bantuan sosial tahapan berikutnya
Dalam pelaksanaan distribusi bansos, Anies menerangkan kronologi apa saja yang dilakukan pihaknya dengan pemerintah pusat.
Kamis (6/5), Sri Mulyani menyebut Anies lepas tanggung jawab memberikan bansos kepada 1,1 juta KK di DKI Jakarta.
Ketua DPD DKI Partai Gerindra itu mencium aroma politik yang kental dalam kritik yang dilontarkan Menkeu Sri Mulyani.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved