Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai fenomena terjadinya kelangkaan gas LPG 3 kg disebabkan oleh adanya penyimpangan yang terjadi dalam pendistribusian LPG tersebut.
Ketua YLKI Tulus Abadi mengatakan, LPG 3 kg seharusnya digunakan untuk masyarakat yang tidak mampu. Namun, masih banyak masyarakat mampu ikut menggunakan gas bersubsidi tersebut.
"Fenomena itu terjadi karena adanya penyimpangan distribusi. Gas LPG 3 kg yang seharusnya untuk masyarakat tidak mampu, namun keluarga mampu ikut menggunakannya," ujar Tulus kepada Media Indonesia, Minggu (30/7).
Baca juga : Penyaluran Elpiji 3 Kg secara Tertutup, Pengamat: Jangan Abu-abu
Tulus melanjutkan, dengan pendistribusian yang tidak tepat tersebut membuat kuota LPG untuk masyarakat tidak mampu pastinya berkurang. Sehingga hal itu menimbulkan kelangkaan gas bersubsidi di berbagai daerah.
"Di satu sisi kuota subsidi itu tetap, tapi disisi lain konsumennya bertambah. Pastinya kuota akan berkurang, sehingga di lapangan terjadi kekurangan pasokan," ujarnya.
Oleh karena itu, Tulus menyarankan, pemerintah harus segera menerapkan kembali sistem pendistribusian tertutup bagi gas LPG 3 kg. Sehingga nantinya hanya masyarakat yang tidak mampu yang dapat membeli gas bersubsidi tersebut.
Baca juga : Pemerintah Galakkan Pemakaian Kompor Listrik ke Orang Kaya
Kemudian, pemerintah juga dapat menambah lagi pasokan tabung gas LPG 3 kg tersebut. Namun, hal itu menurutnya tidak mudah, karena pemerintah harus menambah pagu subsidi untuk gas bersubsidi tersebut.
"Simple saja persoalannya. Pemerintah punya nyali tidak untuk menerapkan distribusi tertutup itu? Atau pemerintah punya anggaran lebih tidak untuk menambah pagu subsidi?. Jadi Jangan menyusahkan masyarakat hanya untuk mendapatkan gas LPG 3 kg tersebut," pungkasnya.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan, kelangkaan gas LPG 3 kg ini sudah terjadi berulang kali, bahkan setiap kelangkaan itu terjadi pasti harga gas LPG 3 kg akan mengalami kenaikan dan rakyat yang kurang mampu akan menjadi korbannya.
Baca juga : Cegah Peredaran Alat Kesehatan Palsu, idsMED Gelar Talkshow dan Edukasi
Menurutnya, kelangkaan itu bisa terjadi dikarenakan distribusi yang digunakan oleh pemerintah selama ini adalah distribusi terbuka dan bukan distribusi tertutup. Sehingga, dengan distribusi terbuka tersebut dapat dimanfaatkan oleh siapapun untuk membeli gas LPG 3 kg.
Karena itu, ia menegaskan, Pertamina harus berani mengubah sistem distribusi dari sistem terbuka menjadi menjadi sistem distribusi tertutup agar LPG 3 kg diperuntukkan hanya untuk rakyat mikskin yang berhak memperoleh subsidi.
"Kalau bersedia, Pertamina sebenarnya dapat menggunakan data yang berhak menerima subsidi dari Kementerian Sosial yang selama ini sudah digunakan untuk dasar pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT)," imbuhnya.
Baca juga : Ledakan Tabung Gas, Tiga Warga Pasar Baru Terluka
Selain itu, Fahmy juga menyarakan agar masyarakat yang kurang mampu tersebut diberikan kartu yang terdapat barcode untuk memudahkan masyarakat kurang mampu dalam membeli dan mendapatkan gas LPG 3 kg dengan harga subsidi.
"Saya kira dengan cara itu akan mengatasai kelangkaan dan subsidi akan lebih tepat sasaran," ujarnya. (Z-5)
Baca juga : Pertamina akan Tutup Pangkalan yang Jual Gas Elpiji 3 Kg Tanpa KTP
KELANGKAAN hingga tingginya harga gas elpiji 3 kilogram (kg) di kawasan Provinsi Aceh jalan terus. Sejak tiga pekan terakhir hingga Minggu (6/7), belum ada tanda-tanda membaik.
KETUA Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi meminta pemerintah membatalkan wacana penerapan kebijakan satu harga untuk elpiji 3 kg.
KELANGKAAN dan melambungnya harga gas elpiji 3 kg (gas melon) di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Kementerian ESDM menyatakan PT Pertamina (Persero) menjadi pelaksana penyaluran elpiji 3 kilogram (kg) satu harga secara nasional.
PEMERINTAH tengah merumuskan kebijakan baru terkait penetapan harga elpiji 3 kilogram menjadi satu harga nasional. Kebijakan ini ditargetkan mulai berlaku pada 2026.
Untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi energi khususnya gas elpiji 3 kg, Pertamina Patra Niaga menyiapkan tambahan pasokan sebesar 7,38 juta tabung.
Kerja sama ini membantu pelaku usaha online untuk dapat mendistribusikan produknya secara lebih luas.
Pusat distribusi ini didesain untuk mempercepat pergerakan produk elektronik dari pabrik ke tangan konsumen melalui jaringan dealer di seluruh Indonesia.
PENELITI The Reform Initiative (TRI) Unggul Heriqbaldi, menilai kebijakan tata kelola subsidi Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kg atau gas epliji adalah langkah yang tepat
Kebijakan sub-pangkalan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan gas elpiji 3 kg bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi (HET) kepada masyarakat.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, menilai pemerintah kurang jeli dalam menerapkan kebijakan distribusi gas yang hanya sampai di tingkat pangkalan.
Kendati baru rencana, namun kelangkaan sudah mulai terjadi di beberapa toko pengecer. Warga yang sudah terbiasa membeli di toko pengecer, harus rela mengantre menuju agen atau pangkalan resmi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved