Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
EKSPANSI Privy, perusahaan rintisan penyedia layanan identitas dan tanda tangan digital, dengan membuka cabang luar negeri pertama di Sydney, mendapat apresiasi dari pemerintah Australia. Langkah Privy yang merupakan perusahaan SaaS (Software as a Service) Indonesia pertama yang melakukan ekspor layanan ke negara maju, dinilai sebagai salah satu manifestasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA).
Hal tersebut diungkapkan Menteri Industri dan Sains Australia, Ed Husic MP saat bersama Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams berkunjung ke kantor Privy di Jakarta, Senin (24/7). Kunjungan tersebut bertujuan mengenal lebih dalam layanan identitas dan tanda tangan digital, sistem keamanan informasi, serta tim manajemen Privy.
"Ekosistem digital Indonesia sangat dinamis dan berkembang pesat. Saya sangat antusias dengan peluang untuk mengembangkan hubungan Australia-Indonesia di bidang ini," ungkap Ed Husic dalam keterangan yang diterima, Selasa (25/7).
Ia mengatakan, digitalisasi bukan hanya tentang teknologi dan orang orang yang bekerja di dalamnya, tetapi juga terkait soal keyakinan dan kepercayaan. "Jadi apa yang dilakukan Privy sangat penting. Privy adalah salah satu perusahaan teknologi inovatif Indonesia yang merintis jalan bagi lebih banyak kemitraan digital di bawah IA-CEPA," tambahnya.
Apresiasi juga diungkapkan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria yang hadir dalam kunjungan ke kantor Privy tersebut. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), jelas Nezar, mendukung penuh ekspansi internasional Privy yang merupakan salah satu Perusahaan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) berinduk yang terdaftar dan diawasi oleh Kominfo.
"Kami sangat bangga atas pencapaian Privy sebagai Perusahaan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik pertama yang melakukan ekspansi ke luar negeri. Kami berharap langkah pertama ini dapat memotivasi perusahaan rintisan Indonesia lainnya untuk melakukan expansi ke luar negeri. Kami yakin Privy dan perusahaan–perusahaan rintisan lainnya memiliki kompetensi untuk bersaing di pasar internasional," ungkap Nezar
Di sisi lain, Marshall Pribadi, CEO/Co-Founder bersama Guritno Adi Saputra, CTO/Co-Founder Privy menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia atas dukungan yang diberikan. Menurut Marshall Pribadi, Privy percaya kesuksesan serupa juga akan membawa faedah bagi kepercayaan pada transaksi elektronik di Australia.
"Kami bertekad Privy dapat mewujudkan harapan besar untuk mempererat kerja sama bisnis antara Indonesia dan Australia. Hadirnya Privy di Australia tidak hanya bertujuan meningkatkan kepercayaan dan keamanan transaksi di ruang siber bagi pengguna digital, tapi juga untuk berkolaborasi dengan ekosistem dan talenta digital Australia dalam menciptakan produk yang lebih revolusioner lagi bagi pasar global”, ungkap Marshall Pribadi.
Hingga kini Privy sudah digunakan oleh lebih dari 40 juta individu dan 3.000 perusahaan. Sudah lebih dari 150 juta dokumen elektronik telah ditandatangani menggunakan aplikasi Privy. (RO/R-2)
Saat ini, sekitar 62 persen masyarakat Indonesia telah terbiasa berbelanja daring dua hingga tiga kali per bulan.
KECINTAAN Justisia Dewi pada jam tangan, dan kepeduliannya terhadap lingkungan menjadi salah satu sumber inspirasi usahanya. Ia menghadirkan Ma.ja Watch pada tahun 2021
Tanpa kematangan psikologis yang cukup, anak-anak berisiko tinggi terpapar konten yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan usia mereka.
Meta menekankan bahwa perlindungan terhadap anak tidak harus dilakukan dengan cara yang mengekang atau memantau seluruh isi percakapan secara berlebihan.
DI tengah upaya pemerintah memperketat pengawasan digital bagi anak-anak, suara dari akar rumput mengingatkan bahwa regulasi teknis saja tidak cukup.
Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, mengungkapkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan industri dan ketersediaan tenaga talenta digital.
Model kerja fleksibel berbasis platform digital dinilai menjadi bantalan sosial modern.
Pengemudi ojol dan NGO Deconstitute menggugat skema kuota internet hangus ke Mahkamah Konstitusi dengan menguji UU Telekomunikasi.
Bank Indonesia meluncurkan Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) untuk memperkuat literasi, keamanan, dan inklusi ekonomi digital, didukung pertumbuhan QRIS dan BI-FAST yang kian pesat.
INDUSTRI kripto di Indonesia terus menunjukkan peran aktifnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif.
Data Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI menunjukkan tren peningkatan pengaduan serta lonjakan kerugian finansial konsumen dari tahun ke tahun.
Pelaku usaha kini bisa daftar QRIS, terima pembayaran semua bank dan e-wallet, serta pencairan dana tiap jam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved