Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PEMBANGUNAN pariwisata nasional sangat penting diperhatikan untuk meningkatkan kinerja perekonomian nasional. Sejumlah isu dalam proses pembangunan pariwisata nasional harus segera dicarikan solusinya dalam upaya membangun kepariwisataan berkualitas di Indonesia.
"Pembangunan kepariwisataan nasional yang berkualitas sangat penting untuk diwujudkan dalam rangka ikut mendorong peningkatan kinerja pembangunan nasional," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (16/7).
Pertengahan April lalu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan ada tujuh isu yang harus diatasi untuk membangun kepariwisataan berkualitas di Indonesia.
Baca juga: Target Pendapatan Rp111,7 Triliun dari Sektor Pariwisata Harus Mampu Direalisasikan
Ketujuh isu pembangunan kepariwisataan itu adalah penurunan kualitas lingkungan, kualitas tata kelola destinasi yang rendah, pelayanan pariwisata kurang prima, kapasitas sumber daya manusia pariwisata yang masih rendah, keterbatasan aksesibilitas udara, darat, dan laut, kekurangan investasi sektor pariwisata, dan minimnya kesiapsiagaan terhadap bencana.
Menurut Lestari, sejumlah isu di sektor pembangunan pariwisata yang menjadi catatan Bappenas itu harus menjadi perhatian para pemangku kebijakan. Ia mengatakan sejumlah isu tersebut selain membutuhkan perhatian pemangku kebijakan di sektor pariwisata, juga sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Karena itu, Lestari berharap kolaborasi yang kuat antar kementerian dan lembaga harus segera direalisasikan, dalam upaya mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang berkualitas di tanah air.
Baca juga: Sertifikasi SDM Ekonomi Kreatif Harus Mampu Dorong Pelestarian Nilai Budaya
Bersamaan dengan upaya membangun kolaborasi antar kementerian dan lembaga, tambah Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, para pemangku kebijakan juga harus mendorong sejumlah langkah untuk peningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata.
Peningkatan kualitas SDM, menurutnya merupakan faktor penting dalam pengembangan sektor pariwisata yang banyak melibatkan unsur sosial dan budaya di sejumlah daerah tujuan wisata.
Sehingga, meski sejumlah daerah tujuan wisata belum sepenuhnya memiliki kelengkapan infrastruktur yang mendukung, dengan kualitas SDM pariwisata yang berkualitas diharapkan tetap mampu menarik wisatawan.
“Potensi sektor pariwisata nasional harus mampu dimanfaatkan dan ditingkatkan dengan berbagai upaya, sehingga mampu ikut mendukung peningkatan kinerja perekonomian nasional,” tutup Lestari.
(Z-9)
Telkom terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pembangunan Indonesia melalui berbagai sektor, termasuk pelestarian lingkungan dan peningkatan perekonomian
SEBAGAI negara dengan biodiversitas tinggi, Indonesia memiliki beragam produk pertanian hingga perkebunan yang unik. Bumi Indonesia juga kaya akan budaya yang membuatnya berciri khas.
Kabupaten ini juga harus membaca peluang besar potensi wisatawan yang datang dari Riau dan provinsi sekitarnya.
Tahun ini target pajak daerah di Kabupaten Cianjur ditetapkan sebesar Rp271,9 miliar. Hingga saat ini realisasi penerimaannya masih terus berprogres.
Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) harus disinergikan dengan pemanfaatan berbagai potensi di perdesaan dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah Kabupaten Garut terus mengupayakan pengembangan beberapa kawasan wisata alam, khususnya Curug Cihanyawar di Desa Sukamurni, Garut sebagai tujuan wisata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved