Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Target pendapatan nasional sektor pariwisata harus direalisasikan dengan berbagai upaya. Tentunya agar mampu memberi sumbangsih bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pendapatan yang dihasilkan dari pariwisata nasional pada tahun 2023 ditargetkan mencapai sekitar Rp111,7 triliun.
"Ada perkiraan potensi pendapatan yang cukup besar di sektor pariwisata yang harus kita wujudkan bersama-sama dengan membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat antarpara pemangku kepentingan pada pariwisata nasional," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/5).
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperkirakan bahwa sektor pariwisata masih akan terus menguat di tahun ini. Tahun ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menargetkan 1,4 miliar pergerakan wisatawan Nusantara dan kunjungan 8,5 juta wisatawan mancanegara ke Indonesia.
Baca juga: Kemenparekraf Berdayakan Desa Wisata di NTB untuk Peningkatan Kesejahteraan Warga
Perkiraan pendapatan tersebut, menurut Lestari, harus mampu direalisasikan dengan berbagai upaya yang terukur melalui sejumlah program dan regulasi yang mampu mengakselerasi pencapaian target-target tersebut. Selain memprediksi potensi pendapatan, juga harus diperhitungkan sejumlah perkiraan kendala yang berpotensi muncul di sektor pariwisata nasional.
Kesiapan sejumlah infrastruktur di sejumlah kawasan wisata nasional yang tersebar di berbagai daerah harus menjadi perhatian bersama, untuk meningkatkan kepuasan para wisatawan. Karena kepuasan wisatawan yang tinggi saat berwisata di Indonesia akan berdampak positif bagi keberlanjutan pengembangan kawasan-kawasan wisata di tanah air.
Baca juga: Visit Year Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle 2023-2025 Diluncurkan
"Bila para wisatawan itu puas ketika berwisata di berbagai daerah di Indonesia, tentunya akan membagikan pengalamannya kepada rekan dan orang-orang di sekitar tempat mereka tinggal. Sehingga akan terus ada kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata yang kita miliki," ujar Lestari.
Melihat potensi yang besar di sektor pariwisata itu, ia berharap para pemangku kebijakan mempersiapkan berbagai infrastruktur yang diperlukan untuk menopang pertumbuhan sejumlah kawasan wisata.
Selain itu, dia juga mengingatkan agar para pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah juga ikut mempersiapkan masyarakat di sekitar destinasi wisata agar mampu menjadi tuan rumah yang baik dan dapat ikut menikmati nilai tambah dari tumbuhnya kawasan-kawasan wisata baru di tanah air.
(Z-9)
Materi Ekonomi Kelas 10 Lengkap Terbaru. Pelajari materi ekonomi kelas 10 terbaru! Rangkuman lengkap, mudah dipahami, siap membantu sukses ujian & kuasai dasar ekonomi.
PEMERINTAH khawatir Indonesia gagal naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi, alias terperangkap dalam jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).
status Indonesia yang kembali menjadi negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country/UMIC) dapat memberikan dampak positif, utamanya dari sisi investasi.
KKP tengah melakukan revisi besaran penyesuaian tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
Penerimaan dalam negeri sebesar Rp2.163,3 triliun dengan rincian, penerimaan perpajakan sebesar Rp1.684,5 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp481,6 triliun.
ARAH pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai semakin suram. Indikator-indikator utama terus melemah, kebijakan publik dianggap belum efektif.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Langkah pemerintah melakukan deregulasi terkait impor dan kemudahan berusaha diapresiasi.
HIMPUNAN Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan perlunya langkah konkret untuk memperkuat ekosistem investasi kawasan industri di tengah target ambisius pemerintah
PENURUNAN tajam peringkat daya saing Indonesia dalam laporan IMD World Competitiveness Ranking 2025 tidak lepas dari merosotnya efisiensi pemerintah dan efisiensi bisnis.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved