Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai penyaluran bantuan sosial (bansos) tunai saat ini masih besifat conditional cash transfer. Menurutnya, itu tidak mengatasi kemiskinan dari akarnya.
“Mengangkat kemiskinan itu bukan hanya dikasih uang tapi bagaimana mengatasi permasalahan kemiskinan dari akarnya. Misalnya, berikan akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih dan lainnya. Jadi dikaitkan, bukan hanya dikasih uang dan tidak diangkat permasalahan mendasar yang menyebabkan mereka jadi miskin,” ujar Faisal kepada Media Indonesia, Kamis (6/7).
Ia juga memandang bansos masih memiliki banyak kelemahan dan belum efektif. Dia mencontohkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020 menyebut banyak masyarakat miskin yang belum menerima bansos.
Baca juga: Cara Cek Penerima BLT PKH dan BPNT Tahap 3 yang Cair Mulai Juli 2023
“Ini ada error. Hal ini bisa kita lihat di data penerima bansos yang disurvei BPS di seluruh provinsi. Lebih dari 50% masyarakat miskin tidak menerima. Paling bagus itu di Yogyakarta 48% mereka menerima. Tapi 52% sisanya kan artinya tidak menerima. Itu sudah paling bagus. Daerah lain bahkan lebih rendah lagi seperti di Papua itu hanya 1% yang menerima,” kata Faisal.
Selain itu, ia juga mengatakan ada permasalahan dalam penyaluran bansos yakni terjadinya salah sasaran dalam distribusi.
Baca juga: Penyaluran Bansos Tidak Tepat Sasaram, Begini Respon Kemensos
Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Segara Institut Piter Abdullah menegaskan bahwa kelemahan utama dari bansos adalah terkait data penerima dan juga mekanisme penyaluran.
“Kelemahan utamanya dari data dan mekanisme. Kedua hal ini yang perlu diperbaiki,” tegas Piter.
Menurutnya, semua persoalan bansos yang terjadi sekarang adalah masalah sejak lama yang tidak kunjung bisa dibenahi. Namun, ia menilai bansos masih tetap dibutuhkan untuk setidaknya mengurangi sedikit beban masyarakat miskin.
“Tapi ini masih lebih baik daripada bansos ditiadakan. Bagaimanapun bansos dibutuhkan oleh banyak masyarakat kita. Lebih baik ada sedikit yang tidak tepat sasaran daripada mereka yang membutuhkan bansos tidak mendapatkan sama sekali,” tandasnya. (Z-11)
Presiden Jokowi telah menyetujui untuk melanjutkan pemberian bantuan pangan beras 10 kg per bulan bagi 22 juta lebih Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Meski tidak akan sampai Desember 2024.
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengungkapkan posisi stok beras di gudang saat ini mencapai 1,457 juta ton.
PEMERINTAH menyiapkan total Rp28,8 triliun untuk menggulirkan bantuan sosial hingga Juni 2024. Dana tersebut untuk dua program bansos, yakni bantuan pangan dan bantuan langsung tunai (BLT).
Dampak dari penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan berupa 10 kilogram (kg) beras yang dikucurkan Jokowi membuat stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog berkurang.
KETUA DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menegaskan bansos yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo merupakan bantuan negara untuk rakyat.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat akan diberikan pada Januari, Februari, dan Maret 2024.
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) 2025 sebesar Rp800.000 per orang kepada 241 pekerja.
DESA mengalami transformasi. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah akan menghapus skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2027.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada guru honorer yang belum mendapat sertifikasi.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mengkritik program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved