Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto mendorong pemerintah Indonesia untuk tidak mudah tunduk atas permintaan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) terkait pelonggaran kebijakan ekspor nikel. Menurutnya, Indonesia sebagai negara berdaulat berhak menentukan aturan terkait pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki, termasuk pelarangan ekspor nikel.
"Indonesia jangan mau didikte IMF soal kebijakan domestik terkait hilirisasi mineral, termasuk kebijakan mana yang baik dan bermanfaat bagi Indonesia," ujarnya dalam keterangan yang diterima wartawan, Jumat (30/6).
Mulyanto menilai permintaan IMF yang disampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dikeluarkan Minggu (25/6), tidak logis. Pasalnya saat ini Indonesia tidak punya kewajiban terhadap IMF terkait pelarangan ekspor mineral mentah. Sehingga permintaan tersebut dianggap tidak relevan disampaikan sebuah lembaga kepada pemerintahan yang berdaulat.
Baca juga: Pengamat Energi: Beri Izin Ekspor Konsentrat ke Freeport, Larangan Ekspor Tidak Konsisten
"Tidak perlu IMF mendikte Indonesia. Inikan mekanisme internal Indonesia dalam menjalankan roda pembangunannya," ungkap Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.
Mulyanto mendesak Pemerintah Indonesia bersikap tegas dan menunjukan wibawa di hadapan lembaga internasional untuk menolak permintaan pencabutan larangan ekspor nikel yang sudah dijalankan sejak 2020 lalu.
"Pemerintah harus tegas dan PKS minta pihak asing jangan coba-coba intervensi kalau sudah menyangkut masalah kedaulatan negara," tegasnya.
Baca juga: Terstruktur dan Masif, Ekspor Ilegal Bijih Nikel ke Tiongkok Dipastikan Ulah Mafia Tambang
Di satu sisi, Mulyanto meminta pemerintah untuk membenahi kebijakan hilirisasi yang tengah dikembangkan saat ini. Ia menilai model hilirisasi yang berlaku di Indonesia tidak menghasilkan penerimaan negara yang memadai. Hal ini disebabkan penetapan harga bijih nikel domestik yang hampir setengah dari harga internasionalnya serta pelarangan ekspor bijih nikel dan faktor lainnya.
"Karena itu sebagai negara yang rasional, pemerintah juga wajib melakukan penyempurnaan terkait kebijakan hilirisasi yang dikembangkan," pungkasnya.
(Z-9)
Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengungkapkan pemanfaatan pusat logistik berikat (PLB) dan kawasan berikat semakin terbukti memberikan dampak nyata bagi industri nasional.
Indonesia dikenal sebagai negeri dengan warisan kriya yang kaya mulai dari Jepara, Cirebon, Bali, dan banyak daerah lain telah menorehkan nama di peta industri mebel dan kerajinan dunia.
ASOSIASI Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengkritisi penetapan dan sosialisasi pembatasan operasional truk sumbu 3 di jalur tol pada saat hari libur Maulid Nabi selama 3 hari
Produk dikirim melalui dua jalur, yakni jalur laut melalui Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, serta jalur udara melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan, perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif yang baru disepakati dengan Peru akan mendorong peningkatan ekspor sejumlah komoditas.
CENTER of Reform on Economics (CORE) memproyeksikan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat (AS) mengalami penurunan sebesar US$9,23 miliar akibat penerapan tarif resiprokal Trump.
Gabungan Pengepul Minyak Jelantah Indonesia melakukan protes kepada Kementerian Perdagangan terkait pelarangan ekspor minyak jelantah atau used cooking oil (UCO).
SALAH satu topik yang mengemuka dalam debat ketiga capres terkait Kerjasama Selatan-Selatan (KSS). Ganjar menegaskan KSS sangat penting ketika berhadapan dengan negara maju.
Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema menjelaskan, ada tiga kepentingan yang harus menjadi perhatian, konservasi, kepentingan nelayan, dan kepentingan negara.
PT Freeport Indonesia (PTFI) berencana mengajukan banding terhadap kebijakan pemerintah Indonesia mengenai penetapan tarif bea keluar terhadap ekspor konsentrat tembaga.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan imbauan IMF terhadap kebijakan larangan ekspor produk mentah sumber daya alam (SDA) Indonesia merupakan hal yang wajar.
MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku tidak tahu-menahu soal temuan KPK
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved