DPR Segera Panggil Pemerintah Minta Penjelasan Rencana WNA Jadi Pengawas IKN

KOMISI V DPR RI akan segera menjadwalkan rapat bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Rapat tersebut direncanakan digelar dalam rangka membahas rencana Pemerintah menggunakan tenaga kerja yang berasal dari Warga Negara Asing (WNA) sebagai pengawas proyek untuk mengawal proses pembangunan IKN Nusantara.

Hal itu disampaikan Lasarus saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan TA 2023 sampai bulan Mei 2023 serta pembahasan rencana alokasi anggaran menurut fungsi, program dan prioritas anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024 masing-masing unit Eselon I, yang digelar di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/6).

Baca juga: Soal Mandor WNA di IKN, Jokowi: Kenapa Tidak?

“Pak Dirjen walaupun ini bukan bagian utama dari Jasa Konstruksi, tapi soal pengawas kegiatan di IKN itu dari tenaga asing itu memang menjadi isu yang hangat Pak setidaknya dua minggu terakhir," ujarnya.

"Ini kami yang selaku membidangi infrastruktur ini kami juga bertanya-tanya ini Pak. Apakah masih kurang cukup mampu tenaga dari kita sendiri untuk melakukan pengawasan di IKN?,” ujar Lasarus.

“Kalau penjelasan dari pemerintah kan katanya untuk memastikan (pembangunan IKN). Apakah masih kurang pasti kalau tenaganya diambil dari dalam negeri?" ucapnya.

Baca juga: Ini Penyebab Investor Ogah Tanam Dana Di IKN

"Saya rasa ini menurut saya Pak, bukan kita ngompori, ini ‘tamparan’ buat Kementerian PU (PUPR) Pak. Saya rasa ini juga menunjukkan kualitas kita hari ini sampai di mana gitu loh, Pak. Bahwa kualitas kita sendiri belum berada pada titik yang bisa menyakinkan bangsa kita sendiri,” sambung politikus Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Pertanyakan Keterlibatan Tenaga Asing di Proyek IKN

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi pada saat rapat juga menyinggung keterlibatan tenaga kerja asing dalam proyek IKN.

"Ini IKN menyedot anggaran yang begitu besar, tapi tiba-tiba muncul wacana pekerja asing masuk ke IKN misalnya. Ini saya kira miris, kalau kebutuhan non skill tanda kutip harus tenaga asing kan sayang," tutur politikus Fraksi Partai Gerindra ini.

Baca juga: Pembangunan IKN Masih Gunakan APBN, Pemerintah Dianggap Gagal Bangun IKN

Terkait hal itu, Mulyadi mendorong Pemerintah untuk menyiapkan pelatihan mengasah kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM). Pelatihan SDM tersebut, tandas Mulyadi, juga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk pembangunan dan percepatan proyek IKN.

"Saya beberapa kali naik kereta LRT di Singapura, Kuala Lumpur, ternyata banyaknya insinyur-insinyur Indonesia," ucapnya.

"Padahal negara kita sedang membangun dan membutuhkan mereka tapi kenapa nggak kerja di Indonesia, ah kita nggak dihargai, loh kan mengagetkan. Sementara negara lain menyerap mereka, kita malah mau mendatangkan tenaga asing," tegas Mulyadi. (RO/S-4)