Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DALAM upaya mendorong dan mempercepat program strategis, prioritas dan super prioritas dari Kementerian Pertanian (Kementan), Irjen Kementan terus berupaya membangun sinergitas dengan aparat penegak hukum [APH], dengan menggandeng tiga kementerian terkait.
Tiga kementerian itu yakni Kemendagri, Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN serta Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan.
Acara tersebut dikemas dalam bentuk Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) bidang ketahanan pangan se-Jawa dengan tema 'Sinergi Pengawasan terhadap Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan'.
Baca juga: BRIN Gandeng Wilmar dan Syngenta Kembangkan Benih Padi Unggul
Pada acara Rakowas Irjen Kementan, Dr Jan S Maringka mengatakan,“Tantangan ketahanan pangan ke depan selain alih fungsi lahan yang belum dapat diatasi secara maksimal', dihadapkan pula dengan ancaman kekeringan dan El Nino yang harus dihadapi bersama-sama untuk mengantisipasi permasalahan tersebut."
Sinergi dan komitmen bersama yang dibangun antara aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum (APH) serta para kepala daerah sangat dibutuhkan pada kondisi alam ini untuk mengantisipasi adanya perubahan iklim.
"Sehingga dapat mengoptimalkan segala sumber daya, termasuk optimalisasi perangkat desa untuk berperan serta menyukseskan ketahanan pangan nasional," kata Maringka..
Baca juga: Kondisi Tidak Baik, Krisis Pangan Perlu Diwaspadai
Komitmen para kepala daerah untuk turut serta berkontribusi nyata dalam program ketahanan pangan, menurut Maringka, merupakan hal yang sangat penting, antara lain melalui penerbitan Perda LP2B, guna perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta keberpihakan pengelolaan dana desa berbasis pertanian.
Kerja Sama Irjen Kementan dan Kemendagri
Rakorwas diawali dengan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk bersinergi dan membangun komitmen serta bekerjasama dalam mensukseskan program ketahanan pangan.
Baca juga; Mentan SYL Dorong Petani Beradaptasi dengan Tantangan Alam
Rakorwas dibuka Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang diwakili oleh Sekjen Kementan didampingi para dan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri, Kementan, Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN,
Hadir sebagai narasumber Kepala Satgas Pangan Bareskrim Polri, Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Agung RI, Bupati se-Jawa serta Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi). (RO/S-4)
Urban farming juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkotaan. Hasil panen tidak hanya dapat dijual tetapi juga dapat dikonsumsi sendiri.
dampak positif globalisasi terhadap berbagai aspek, mulai dari politik hingga hiburan yang dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat
PPIU Program YESS memberikan fasilitas dan bimbingan kepada generasi muda di perdesaan untuk menjadi wirausahawan dan petani handal do Subang, Jawa Barat.
YESS menjadi salah satu solusi yang terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dan memberdayakan petani di Indonesia.
Sektor pertanian adalah sektor yang menjanjikan sehingga akan membutuhkan tenaga yang sangat banyak.
Presiden Jokowi mengakui, saat ini stok yang ada di Bulog 1,7 juta ton masih harus ditambah lagi sampai akhir tahun, kira-kira 1,5 juta ton.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) berkomitmen terus membantu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pangan lokal.
Pemerintah daerah perlu turun tangan. Salah satunya berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menginventarisasi lulusan sekolah yang belum mendapatkan pekerjaan.
Program ketahanan pangan Kostrad sudah dilaksanakan dan berjalan di beberapa daerah seperti di Bogor, Karawang, Sukabumi, Tasikmalaya, Garut, Ciamis dan Pangandaran.
Lokasi ketahanan pangan Kostrad di Gudang Ketahanan Pangan berada di Desa/Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi,
Produksi beras Kabupaten Cianjur mencapai 860 ribu ton lebih. Produksinya terbilang melebihi dari kebutuhan konsumsi rata-rata masyarakat.
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon berkolaborasi dengan PT Pos Indonesia dan Bulog Cirebon memberikan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved